Pasal 40

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda

gambar yang sama dengan:

• bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
• lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
• nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
• nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
• nama atau gambar seseorang; atau
• yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

• melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
• melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

• menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
• menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
• menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau
• menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau

memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai . . .

PRESIDEN

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta

menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme- Leninisme.