Pasal 59

(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan

Kampanye.

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai

Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat . . .

PRESIDEN

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota

Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:

• calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
• anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
• pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.