Pasal 56

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam

Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia

atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.

(4) Dalam . . .

PRESIDEN

(4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak

menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye.