PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

2. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial Kematian, Dana Jaminan Sosial Hari Tua, dan Dana Jaminan Sosial Pensiun.

3. Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah dana amanat milik peserta jaminan kecelakaan kerja yang merupakan himpunan iuran jaminan kecelakaan kerja beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.

4. Dana Jaminan Sosial Kematian adalah dana amanat milik peserta jaminan kematian yang merupakan himpunan jaminan kematian beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kematian.

5. Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan iuran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua.

6. Cadangan Teknis adalah cadangan teknis sesuai dengan praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum.

7. Dana . . .

1. Dana Operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

2. Iuran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.

3. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

4. Aset Bersih adalah selisih total aset atas total Liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

5. Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Investasi adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam instrumen investasi sesuai peraturan perundang- undangan.

6. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

7. Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta mewakili BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

8. Bank . . .

1. Bank Kustodian yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. Bursa Efek adalah Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

(1) BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan yang terdiri atas:

• aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
• aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aset dana:

• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian;
• jaminan hari tua; dan
• jaminan pensiun.

(3) BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan

aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• pengawasan dan evaluasi.

BAB II . . .

Bagian Kesatu Umum

Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan

dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup:

• inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
• penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Inventarisasi Data dan Informasi Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Inventarisasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi aset termasuk Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• sumber aset;
• Liabilitas;
• penggunaan; dan
• pengembangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Umum

Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat rencana pengelolaan:

• aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan.
• aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

• rancangan rencana strategis; dan
• rancangan rencana kerja anggaran tahunan.

Paragraf 2 Rancangan Rencana Strategis

(1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direksi.

(2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan rencana strategis Investasi.

(3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis Investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

• profil aset dan Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
• kesesuaian antara durasi aset dan durasi Liabilitas.

(4) Rancangan . . .

(4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(5) Rencana strategis program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana

strategis diatur dengan peraturan Direksi.

Paragraf 3 Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

(1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh Direksi.

(2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Umum

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:

• sumber aset;

• Liabilitas . . .

• Liabilitas;
• penggunaan;
• pengembangan;
• kesehatan keuangan; dan
• pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Sumber Aset

Paragraf 1 Umum

Sumber aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

• aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
• aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas:

1. jaminan kecelakaan kerja;
2. jaminan hari tua;
3. jaminan pensiun; dan
4. jaminan kematian.

Paragraf 2 Sumber Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Sumber aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

• modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

• hasil pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;

• hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;

• Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau

• sumber . . .

• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari modal

awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil

pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil pengalihan aset lembaga dari PT. Jamsostek (Persero).

(4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil

pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari semua penambahan aset BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi.

(5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana

Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(6) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, merupakan dana yang berasal dari:

• Surplus kegiatan BPJS Ketenagakerjaan; dan
• hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah

dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(8) Aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf a wajib dinilai sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 13 . . .

(1) Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (5) ditetapkan paling tinggi:

• 10% (sepuluh persen) dari Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
• 2% (dua persen) dari akumulasi Iuran dan dana hasil pengembangan jaminan hari tua.

(2) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan DJSN.

(1) Dalam penentuan persentase Dana Operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan besaran persentase Dana Operasional kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Menteri menetapkan besaran persentase Dana Operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.

(3) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri paling lambat 31 Desember 2013.

Paragraf 3 Sumber Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

• Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran;

• hasil . . .

• hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
• aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi.

(4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

• aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja;
• aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
• aset program jaminan kematian yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian.

(5) Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sebesar jumlah Liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(6) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari:

• Surplus aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan program;

• Surplus . . .

• Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;
• dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat; dan/atau
• hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga Liabilitas

Paragraf 1 Umum

Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

• Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; dan
• Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan

(1) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf a meliputi seluruh Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri

atas:

• Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;
• Liabilitas jaminan kematian;
• Liabilitas jaminan hari tua; dan
• Liabilitas jaminan pensiun.

(2) Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:

• cadangan teknis;
• utang klaim;
• utang Investasi; dan
• utang lainnya.

(3) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri atas:

• cadangan Iuran yang belum merupakan pendapatan;
• cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
• cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not reported).

(4) Liabilitas jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas:

• utang jaminan hari tua;
• utang Investasi; dan
• utang lainnya.

(5) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 19 . . .

Pengelolaan aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan

Pasal 18 dipisahkan untuk masing-masing program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan.

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib membentuk cadangan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.

(2) Perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi.

(3) Setiap 3 (tiga) tahun sekali Direksi menunjuk aktuaris

independen yang memiliki kompetensi aktuaria di bidang jaminan sosial dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mereview perhitungan dan valuasi yang dilakukan oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dewan Pengawas, dalam hal ditemukan ketidakwajaran

perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat meminta Direksi untuk:

• memerintahkan aktuaris melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
• menunjuk aktuaris independen untuk melakukan valuasi ulang atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar.

(2) Direksi wajib menunjuk aktuaris independen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan Dewan Pengawas.

Bagian . . .

Bagian Keempat Penggunaan

Paragraf 1 Umum

Penggunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

• penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
• penggunaaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Penggunaan Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan untuk:

• biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
• biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
• biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan; dan
• Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya personel dan biaya non personel yang jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

(3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(4) Aset . . .

(4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk

Investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui Investasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung.

Paragraf 3 Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan untuk:

• pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
• Dana Operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
• Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembayaran uang tunai dan/atau pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk Dana Operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk operasionalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk Investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Investasi pada instrumen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian . . .

Bagian Kelima Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pengembangan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:

• pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
• pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Pengembangan Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.

(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank;

• surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;

• surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;

• surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;

• saham yang tercatat dalam Bursa Efek;

• reksadana;

• efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

• dana . . .

• dana investasi real estate;
• repurchase agreement;
• penyertaan langsung; dan/atau
• tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

Dalam hal jumlah Investasi melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan kembali jumlah Investasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan produk reksadana

yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana investasi real estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan:

• telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

• paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan

• dilakukan . . .

• dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan:

• menggunakan kontrak perjanjian dengan standar Global Master Repurchase Agreement (GMRA);
• jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
• jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan
• nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

(5) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:

• badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
• badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang diatur permodalannya secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban memenuhi permodalan secara berkelanjutan; dan
• tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf k harus memenuhi ketentuan:

• dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;

• memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

• tidak . . .

• tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan:

• Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;

• Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi.

• Investasi berupa dana investasi real estate, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi . . .

• Investasi berupa repurchase agreement, untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen);
• Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
• Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi.

(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan berupa

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan Investasi aset BPJS Ketenagakerjaan dilarang menempatkan dana pada perusahaan yang sahamnya dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai BPJS, pegawai lembaga pengawas BPJS, anggota DJSN, atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, anggota DJSN, pegawai BPJS, dan pegawai lembaga pengawas BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS Ketenagakerjaan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga yang tercatat di Bursa Efek.

Pasal 32 . . .

BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi dan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan huruf e yang emitennya merupakan badan hukum asing.

(1) Dalam melakukan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan wajib

menerapkan manajemen risiko.

(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 3 Pengembangan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memperhatikan karakter kewajiban dari program jaminan sosial yang dikelola.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri.

Instrumen Investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial Hari Tua meliputi:

• deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank;

• surat . . .

• surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
• surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
• surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
• saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
• reksadana;
• efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
• dana investasi real estate;
• repurchase agreement;
• penyertaan langsung; dan/atau
• tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana investasi real estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

• paling . . .

• paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
• dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i harus memenuhi ketentuan:

• menggunakan kontrak perjanjian dengan standar Global Master Repurchase Agreement (GMRA);
• jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
• jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan
• nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

(5) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:

• badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
• tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kepemilikan di perusahaan tersebut.

(6) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;

• memberikan . . .

• memberikan penghasilan ke Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
• tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 dibatasi dengan ketentuan:

• Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;

• Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi.

• Investasi berupa dana investasi real estate, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi . . .

• Investasi berupa repurchase agreement untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
• Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
• Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi.

(2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jumlah investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial hari tua.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

(1) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian meliputi:

• deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank;

• surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;

• surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;

• surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;

• saham yang tercatat dalam Bursa Efek;

• reksadana;

• repurchase agreement; dan/atau

• efek . . .

• efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan

apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja untuk 1 (satu) bulan ke depan.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kematian

berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kematian paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kematian untuk 1 (satu) bulan ke depan.

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kecelakaan

Kerja dan Dana Jaminan Sosial Kematian dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf f merupakan produk reksadana

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa repurchase agreement sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:

• menggunakan kontrak perjanjian dengan standar Global Master Repurchase Agreement (GMRA);

• jenis . . .

• jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
• jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan
• nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
• paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
• dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (1) dibatasi dengan ketentuan:

• Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;

• Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana, repurchase agreement, dan efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih;

• Investasi . . .

• Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
• Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
• Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi;
• Investasi berupa repurchase agreement, untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi; dan
• Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi.

(2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jumlah Investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

(1) Penempatan Investasi pada satu pihak tidak dapat

melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu

perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Bagian . . .

Bagian Keenam Kesehatan Keuangan

Paragraf 1 Umum

Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas kesehatan keuangan:

• aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
• aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:

• Surplus;
• nilai negatif; dan
• likuiditas.

Paragraf 2 Kesehatan Keuangaan BPJS Ketenagakerjaan

(1) Kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk:

• menambah Aset Bersih BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
• memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 45 . . .

Ketentuan mengenai standar kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam peraturan Menteri.

Paragraf 3 Kesehatan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk menambah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(1) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial Jaminan kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial Jaminan kematian, masing-masing diukur dengan jumlah Aset Bersih sebagai berikut:

• paling sedikit harus mencukup estimasi pembayaran klaim untuk satu bulan kedepan; dan
• paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 12 (dua belas) bulan kedepan.

(2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.

(3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember

tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas).

(4) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:

• penyesuaian Dana Operasional;

• penyesuaian . . .

• penyesuaian besaran Iuran; dan/atau
• penyesuaian manfaat.

(5) Ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 untuk Dana Jaminan Sosial hari tua diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan Sosial hari tua untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan hari tua kepada peserta.

(1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.

(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit dilakukan melalui:

• penyesuaian besaran Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemberian dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan dana talangan kepada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 10% (sepuluh persen) dari aset BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Penggantian pinjaman dilakukan setelah Aset Bersih Dana

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bernilai positif dan penggantian tersebut tidak mengakibatkan Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kembali bernilai negatif.

(4) Penggantian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan secara bertahap.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun:

• laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
• laporan pengelolaan program dan laporan keuangan semesteran BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berakhir pada 30 Juni.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan

program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN.

Pasal 52 . . .

(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan

dan laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak permintaan Presiden diterima harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengumumkan laporan

pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) dalam bentuk ringkasan pada situs (website) BPJS dan

melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

(2) Jangka waktu pengumuman pada situs (website)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat sampai dengan terbitnya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi ringkasan atas

laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(1) Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib

disajikan secara terpisah pada masing-masing program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV . . .

Pengawasan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf c dilakukan melalui pengawasan:

• internal; dan
• eksternal.

Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal.

(1) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 huruf b dilakukan oleh DJSN dan lembaga

pengawas independen.

(2) Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan

Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

(4) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap

kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(5) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan

pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 58 . . .

(1) Dalam rangka pengendalian intern, Direksi membentuk

Satuan Pengawasan Internal atau disingkat SPI.

(2) Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga

pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.

(3) Ruang lingkup pengawasan internal mencakup

pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

(4) Pengawas internal menjalankan tugas pemeriksaan secara

bebas dan mandiri sesuai kode etik pemeriksaan.

(5) Pengawas internal memiliki akses terhadap seluruh

dokumen, pencatatan, personal, dan fisik kekayaan di seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksanan.

(6) Pengawas internal dilarang mempunyai hubungan

pertalian ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksaan.

(7) Pengawas internal melakukan penilaian risiko dalam

pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik pemeriksaan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan prosedur pengawasan internal diatur dengan peraturan Direksi.

Pasal 60 . . .

(1) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan

tahunan diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memeriksa dan

mengawasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, mengenai:

• kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan badan hukum milik negara;
• persediaan cadangan teknis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) DJSN melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan program 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan

Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

(1) DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi

kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi

kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

(3) DJSN menyelenggarakan rapat koordinasi untuk

menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri terkait paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi kondisi

kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Menteri berkoordinasi dengan DJSN dan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V . . .

(1) Dana peningkatan kesejahteraan peserta yang

diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) yang dialihkan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diselenggarakan dalam bentuk layanan manfaat tambahan sampai dengan 30 Juni 2015.

(2) Layanan manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah 30 Juni 2015 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manfaat

layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan jenis investasi yang berasal dari pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali obligasi korporasi dapat dimiliki sampai dengan jatuh tempo.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• aset dan Liabilitas dana peningkatan kesejahteraan peserta yang bersumber dari alokasi laba PT. Jamsostek (Persero) beralih menjadi aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan;

• kegiatan . . .

• kegiatan yang berkaitan dengan aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta dan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 yang pendanaannya dialokasikan sepenuhnya dari bagian Surplus BPJS Ketenagakerjaan;
• pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan ke dalam manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan hari tua paling lambat tanggal 1 Juli 2015, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
• kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b diselaraskan dengan fungsi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015 yang pendanaannya sepenuhnya dari bagian Surplus BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di pada tanggal 27 Desember 2013

,

ttd