FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

4. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

5. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

6. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

7. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.

8. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar kegiatan utama di KEK.

9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.

10. Penanaman . . .

1. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari Usaha Yang Telah Ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas produk, kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
5. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.

Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi:

• perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
• lalu lintas barang;
• ketenagakerjaan;
• keimigrasian;
• pertanahan; dan
• perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3 . . .

Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi:

• bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
• bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.

(1) Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK

sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(2) Dewan Nasional dalam menetapkan bidang usaha yang

merupakan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait.

Bagian Kesatu Jenis Fasilitas dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas

perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa:

• Pajak Penghasilan;
• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
• kepabeanan dan/atau cukai.

(2) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• memiliki . . .

• memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
• memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan
• membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:

• merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri; dan
• telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK.

Untuk dapat memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki sistem informasi yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua Pajak Penghasilan

(1) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(2) Kepada . . .

(2) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(3) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(4) Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

(5) Lamanya waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara setelah mempertimbangkan usulan Wajib Pajak badan baru.

(6) Dalam rangka penetapan besaran pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk komite verifikasi.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 . . .

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
• atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Wajib Pajak yang bidang usahanya merupakan Kegiatan

Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Kegiatan Lainnya di KEK, diberikan fasilitas Pajak Penghasilan meliputi:

• pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi komersial;

• penyusutan . . .

• penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud: Tarif Penyusutan Masa Kelompok Aktiva Berdasarkan Metode Manfaat Tetap Berwujud Menjadi Garis Saldo Lurus Menurun I. Bukan Bangunan: Kelompok I 2 tahun 50% 100% (dibebankan sekaligus) Kelompok II 4 tahun 25% 50% Kelompok III 8 tahun 12,5% 25% Kelompok IV 10 tahun 10% 20%

II. Bangunan: Permanen 10 tahun 10% Tidak 5 tahun 20% Permanen

1. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud: Tarif Amortisasi Masa Berdasarkan Metode Kelompok Aktiva Manfaat Tak Berwujud Menjadi Garis Saldo Lurus Menurun
2. Kelompok I 2 tahun 50% 100% (dibebankan sekaligus) Kelompok II 4 tahun 25% 50% Kelompok III 8 tahun 12,5% 25% Kelompok IV 10 tahun 10% 20%

• pengenaan . . .

• pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
• kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun, apabila melakukan Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
2. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun, apabila:

• mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
• mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

1. tambahan 1 (satu) tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. tambahan 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. tambahan 1 (satu) tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun ke-4 (keempat);

4. tambahan . . .

1. tambahan 2 (dua) tahun, apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada di KEK sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau
2. tambahan 2 (dua) tahun, apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d angka 6 adalah sebagai berikut:

• diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada;
• besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai sisa buku seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK tidak

dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

• peraturan pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; atau
• Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dalam Rangka Penanaman Modal yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas . . .

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan selain yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini dan selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, tetap dapat diberikan kepada Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

• pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari TLDDP;
• pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari selain TLDDP;
• pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Pelaku Usaha di KEK kepada Pelaku Usaha di KEK lainnya; dan/atau
• penyerahan barang kena pajak tertentu antar Pelaku Usaha di KEK.

(2) Barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

• barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain;
• barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan; dan/atau
• barang modal termasuk peralatan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi serta pembangunan/pengembangan KEK.

Pasal 13 . . .

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di KEK

ke TLDDP, sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, juga berkewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang terkait langsung dengan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pada saat impornya atau penyerahannya tidak dipungut.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha di KEK wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu, Jasa Kena Pajak Tertentu, dan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

• ketentuan . . .

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Keempat Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, serta Cukai Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KEK

(1) Pemasukan barang kepada Pelaku Usaha di KEK berasal

dari:

• luar Daerah Pabean;
• Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
• Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
• Tempat Penimbunan Berikat diluar KEK;
• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
• TLDDP.

(2) Pemasukan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan fasilitas berupa:

• penangguhan bea masuk;
• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(3) Pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku

Usaha di KEK dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan fasilitas berupa:

• penangguhan bea masuk;

• pembebasan . . .

• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
• tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(4) Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan

kegiatan usaha di KEK dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan fasilitas berupa:

• pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
• tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) meliputi:

• barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain;
• barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, penggabungan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan.
• barang modal termasuk peralatan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi; dan/atau
• barang atau bahan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi.

(6) Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan

kegiatan usaha di KEK dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(1) Barang dari pelaku usaha di KEK dapat dikeluarkan ke:

• Luar Daerah Pabean;

• Pelaku . . .

• Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
• Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
• Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
• TLDDP.

(2) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(3) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK yang ditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Bea Masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan; dan/atau
• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan.

(4) Barang asal impor yang masih terutang bea masuk, cukai,

dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) yang dikeluarkan dari KEK dan ditujukan ke lokasi dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan tujuan impor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

• dipungut bea masuk;
• dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai; dan
• dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor.

(5) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK ke TLDDP,

terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(6) Barang . . .

(6) Barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

yang dikeluarkan dari KEK dilengkapi dokumen pendukung dan surat keterangan tentang nilai kandungan lokal yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal di KEK untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.

(7) Besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dikenakan sebesar 0% (nol persen) selama barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri sedikitnya 40% (empat puluh persen).

(8) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK, dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(1) Pelaku Usaha di KEK dapat mensubkontrakkan dan/atau

menerima pekerjaan subkontrak dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan/ pengeluaran

barang dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Impor barang yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam

rangka pembangunan atau pengembangan KEK diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin dan peralatan.

(2) Bagi Pelaku Usaha di KEK, diberikan fasilitas dalam

rangka pembangunan atau pengembangan industri berupa:

• pembebasan . . .

• pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan; dan/atau
• pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk periode waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan bea masuk

dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai untuk Kegiatan Utama di KEK Pariwisata

Toko yang berada pada KEK pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembelian rumah tinggal atau hunian pada KEK yang Kegiatan Utama di KEK pariwisata, diberikan:

• pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
• pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.

(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pengurangan . . .

(2) Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).

(3) Ketentuan mengenai bentuk, besaran dan tata cara

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keenam Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada KEK yang kegiatan utamanya Jasa Keuangan

(1) Dalam hal pada Bidang Usaha lainnya di KEK ditetapkan

sebagai Jasa Keuangan dapat diberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Ketujuh Prosedur Pengajuan Fasilitas dan Kewajiban

(1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha melalui Administrator

KEK mengajukan fasilitas Pajak Penghasilan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan Negara atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Badan Usaha

atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau pejabat yang ditunjuk mengembalikannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima.

(1) Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyampaikan laporan realisasi penanaman modal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Administrator KEK.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:

• tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri yang merupakan rantai produksi kegiatan utama di KEK;
• tidak merealisasikan penanaman modal sesuai dengan rencana penanaman modal dalam surat persetujuan penanaman modal; dan/atau
• tidak memenuhi ketentuan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang telah

dibebaskan atau dikurangkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 27 . . .

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib:

• menyampaikan laporan realisasi penanaman modal melalui Administrator KEK, sampai dengan selesainya seluruh investasi, jumlah realisasi produksi, rincian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru;
• melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
• menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Terhadap Aktiva Tetap Berwujud yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dilarang digunakan selain untuk tujuan

pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

• jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersil; atau
• masa manfaat aktiva sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1.

(2) Terhadap . . .

(2) Terhadap aktiva tetap tak berwujud yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dilarang digunakan selain untuk tujuan

pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2.

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 25, dan/atau Pasal 26, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dapat dicabut;
• fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan tersebut dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta;
• dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
• tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Pelaku Usaha di KEK bertanggung jawab atas bea masuk,

cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai.

(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku Usaha di KEK dibebaskan dari tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai:

• musnah tanpa sengaja; atau
• dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

(3) Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas

pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 wajib mempergunakan barang yang diimpor

sesuai dengan tujuan pemasukannya.

(1) Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.

(2) Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan

ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke

tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.

(4) Terhadap barang yang terkena ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan

ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan.

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan pengecualian dan/atau kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perdagangan menunjuk Administrator KEK sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

(2) Bagi pengeluaran barang untuk ekspor dilengkapi dengan

Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

(3) Bagi barang yang dikeluarkan ke TLDDP dilengkapi

dengan surat keterangan kandungan nilai lokal yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

(1) Penggunaan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh

negara asal dari luar negeri dapat diberlakukan untuk pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP

(2) Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara

parsial dari KEK ke TLDDP dengan menggunakan pemotongan kuota.

Bagian Kesatu Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 35 . . .

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menunjuk pejabat yang membidangi ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta menerbitkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Untuk mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha selaku pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing telah sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 harus menerbitkan keputusan pengesahan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan,

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1) Permohonan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing diajukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing kepada pejabat yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing diajukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing kepada pejabat yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 39 . . .

Tata cara permohonan:

• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan perpanjangannya; dan
• Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan perpanjangannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

(1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

oleh Gubernur.

(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus mempunyai tugas:

• melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan;
• melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan
• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan.

(1) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus terdiri

atas unsur:

• Pemerintah/pemerintah daerah
• serikat pekerja/serikat buruh, dan
• asosiasi pengusaha.

(2) Unsur Pemerintah/pemerintah daerah mengikutsertakan

Administrator KEK.

Pasal 42 . . .

Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus terdiri atas:

• ketua merangkap anggota dijabat oleh gubernur;
• 3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah daerah, unsur asosiasi pengusaha dan unsur serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berada di KEK;
• sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Administrator KEK;
• anggota unsur Pemerintah sekurang-kurangnya terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
• anggota unsur pemerintah daerah sekurang-kurangnya terdiri dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
• anggota unsur serikat pekerja/serikat buruh terdiri dariserikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berada di KEK; dan
• anggota unsur asosiasi pengusaha terdiri dari asosiasi pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh asosiasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berjumlah 15 (lima belas orang) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah/pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur asosiasi pengusaha, masing-masing sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, komposisi keterwakilan ditetapkan oleh Gubernur.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kerja Sama Tripartit

Khusus dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(3) Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretariat Dewan Kawasan.

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat membentuk Badan Pekerja.

(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipilih dari anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,

tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 48 . . .

(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Lembaga Kerja

Sama Tripartit Khusus, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;
• sehat jasmani dan rohani;
• berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas atau sederajat;
• pegawai negeri sipil di lingkungan organisasi Pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di KEK dan/atau instansi terkait lainnya, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah/pemerintah daerah;
• anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai domisili di KEK, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh; dan
• anggota atau pengurus asosiasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur asosiasi pengusaha.

(2) Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dikecualikan

dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh atau unsur asosiasi pengusaha harus diusulkan oleh pimpinan serikat pekerja/serikat buruh atau pimpinan asosiasi pengusaha yang bersangkutan.

(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

• tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);

• mengundurkan . . .

• mengundurkan diri;
• meninggal dunia;
• selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Lembaga

Kerja Sama Tripartit Khusus yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

Penggantian anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diusulkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

(1) Dalam hal anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

(2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengusulkan penggantian kepada gubernur.

(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus mengadakan sidang

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila dipandang perlu, Lembaga Kerja Sama Tripartit

Khusus dapat melakukan kerja sama dan/atau mengikutsertakan pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(3) Pelaksanaan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Lembaga Kerja

Sama Tripartit Khusus diatur oleh Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus melakukan

koordinasi dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional berkaitan dengan sinkronisasi terhadap agenda program yang dibahas langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus yang sifatnya arahan dan konsultatif.

(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat melakukan

koordinasi dengan lembaga lainnya sepanjang koordinasi dimaksud untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Dewan Pengupahan KEK

(1) Dewan Pengupahan KEK dibentuk oleh Gubernur.

(2) Tugas dan fungsi Dewan Pengupahan KEK:

• memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan, dan
• membahas permasalahan pengupahan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan

Pengupahan KEK berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

(1) Keanggotaan Dewan Pengupahan KEK terdiri atas unsur:

• Pemerintah/pemerintah daerah;
• serikat pekerja/serikat buruh;
• asosiasi pengusaha;
• tenaga ahli; dan
• perguruan tinggi.

(2) Susunan keanggotaan, masa jabatan, pengangkatan, dan

pemberhentian, serta tata kerja Dewan Pengupahan KEK sesuai ketentuan yang berlaku di Dewan Pengupahan Kabupaten/kota.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

Dewan Pengupahan KEK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Upah minimum di KEK ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Serikat Pekerja/Serikat Buruh

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi

anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 59 . . .

(1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu)

serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap perusahaan.

(2) Ketentuan pembentukan forum serikat pekerja/serikat

buruh diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Perjanjian Kerja Bersama

(1) Perjanjian kerja bersama dibuat dan disepakati oleh

serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didaftarkan pada Administrator KEK.

(3) Pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengusaha dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran perjanjian kerja bersama dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

Pada Administrator KEK dapat ditunjuk pejabat imigrasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang imigrasi.

Pasal 63 . . .

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dapat menetapkan KEK sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, diberikan langsung 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh pejabat imigrasi di kantor Administrator KEK sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari

Kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK diberikan visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan

(1) Visa kunjungan dapat diberikan untuk beberapa kali

perjalanan kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dalam rangka:

• tugas pemerintahan;
• bisnis; dan/atau
• keluarga.

(2) Permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan

diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

• paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
• rekomendasi dari pejabat Administrator KEK; dan
• pasphoto berwarna.

Pasal 67 . . .

(1) Pejabat Imigrasi di KEK dapat memberikan persetujuan

Visa Tinggal Terbatas kepada orang asing yang bermaksud tinggal terbatas di KEK dalam rangka:

• penanaman modal;
• bekerja sebagai tenaga ahli;
• mengikuti suami/istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
• mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun; atau
• memiliki rumah bagi orang asing.

(2) Pejabat Imigrasi di KEK dapat memberikan persetujuan

Visa Tinggal Terbatas kepada wisatawan asing lanjut usia yang berkunjung ke KEK pariwisata.

Pejabat Pemberi Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat Imigrasi di KEK dapat memberikan visa tinggal terbatas kepada orang asing yang melakukan penanaman modal, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bagi orang asing yang memiliki paspor kebangsaan.

(1) Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5

(lima) tahun dan dapat di perpanjang.

(2) Setiap kali perpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal

diwilayah KEK tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun.

(3) Ketentuan yang mengatur seluruh pendapatan negara

yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas tetap berlaku.

(1) Bagi orang asing yang bekerja di KEK diberikan Izin

Tinggal Sementara.

(2) Bagi . . .

(2) Bagi orang asing yang bekerja di KEK dan telah memiliki

Izin Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan Izin Tinggal Tetap, dengan ketentuan:

• sebagai pengurus Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal paling kurang Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
• melakukan penanaman modal paling kurang Rp10.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Bagi wisatawan asing yang lanjut usia dan telah memiliki

Izin Tinggal Sementara, dapat diberikan Izin Tinggal Tetap.

(1) Bagi orang asing yang memiliki rumah tinggal atau hunian

di KEK pariwisata diberikan:

• Izin Tinggal Sementara; atau
• Izin Tinggal Tetap dalam hal orang asing memiliki Izin Tinggal Sementara.

(2) Pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diajukan sejak orang asing telah diberikan Izin Tinggal Sementara.

(3) Dalam rangka pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha bertindak sebagai penjamin sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang keimigrasian.

(1) Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan

diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau pemegang Izin Tinggal Tetap.

(2) Izin Masuk Kembali diberikan dengan masa berlaku 5

(lima) tahun.

BAB VI . . .

Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu kepada izin lokasi atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK.

(1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK yang penetapannya

berdasarkan usulan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaannya mengacu pada penetapan lokasi/izin lokasi dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Pengadaan tanah untuk KEK yang diusulkan oleh Badan

Usaha Swasta, pelaksanaannya mengacu pada izin lokasi dan dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dan sesuai dengan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

(1) Bagi lokasi KEK yang diusulkan oleh

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada

Pelaku Usaha.

(3) Hak . . .

(3) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh lima) tahun.

(4) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

(5) Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan atau

Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) diberikan pada saat Pelaku Usaha telah beroperasi

secara komersial.

(6) Dalam hal pemberian Hak Pakai ditujukan untuk

kepemilikan hunian/properti pada KEK pariwisata, perpanjangan dan pembaruan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat hunian/properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, dan

pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria.

(1) Bagi lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha swasta

dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

(2) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh lima) tahun.

(3) Hak . . .

(3) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bagunan atau

Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) diberikan pada saat Badan Usaha telah beroperasi

secara komersial.

(5) Pelaku Usaha pada KEK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan

dapat diperpanjang dan diperbarui sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Jangka pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak

Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada Pelaku Usaha tidak dapat melebihi jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada Badan Usaha.

(7) Dalam hal pemberian Hak Pakai ditujukan untuk

kepemilikan hunian/properti pada KEK pariwisata, perpanjangan dan pembaruan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat hunian/properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, dan

pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria.

(1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan bidang agraria,

tata ruang dan pertanahan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melimpahkan kewenangan di bidang pertanahan kepada Administrator KEK dan/atau menempatkan petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di kantor Administrator KEK.

(2) Administrator . . .

(2) Administrator KEK dan/atau petugas di Pelayanan Satu

Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan yang meliputi:

• melayani permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
• memberikan informasi, fasilitas, rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
• melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah; dan
• membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan
• memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan
• melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.

(1) Pada KEK pariwisata, orang asing/badan usaha asing

dapat memiliki hunian/properti yang berdiri sendiri dibangun atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.

(2) Orang asing/badan usaha asing pemilik hunian/properti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

• Hak Pakai selama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, atau
• Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak Pakai.

BAB VII . . .

(1) Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan

Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan,

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya, ditembuskan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal serta instansi teknis lainnya.

(1) Dalam rangka percepatan penerbitan Izin Prinsip,

Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.

(2) Pemohonan izin Investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasa Badan Usaha atau Pelaku Usaha kepada Administrator KEK.

(3) Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan Administrator KEK selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditolak, Administrator KEK membuat Surat Penolakan

Izin Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha dengan menyebutkan alasan penolakan.

(1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat melakukan

kegiatan konstruksi setelah mendapat izin investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).

(2) Perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• Izin Mendirikan Bangunan;
• Izin Lingkungan, diurus bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan yang berada dalam KEK dikecualikan dari kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan.

(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Pada KEK diterapkan perizinan dan nonperizinan yang

tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai kewenangannya.

(2) Perizinan …

(2) Perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan

(checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya dan didelegasikan kepada Administrator KEK.

(3) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk

daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang untuk:

• Izin Mendirikan Bangunan; dan
• persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

(4) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar

pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.

(5) Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada

Administrator KEK secara lengkap dan benar.

(6) Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh Administrator KEK atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam hal kewenangan penerbitan izin atau nonperizinan belum didelegasikan kepada Administrator KEK.

(7) Administrator KEK melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang berada dalam KEK tidak memerlukan Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie).

BAB …

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
• Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.