KAWASAN INDUSTRI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Perusahaan . . .

1. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

2. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

4. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

5. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.

6. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

7. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.

8. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.

9. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

10. Wilayah . . .

1. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(1) Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan

Industri sebagai infrastruktur industri.

(2) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk:

• mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
• meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
• meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri;dan
• memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

(3) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 4 . . .

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

• pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
• perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
• penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
• prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
• penetapan standar Kawasan Industri;
• penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
• fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
• penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
• penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
• pembentukan Komite Kawasan Industri.

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

• perencanaan pembangunan Kawasan Industri;

• penyediaan infrastruktur Industri;

• pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;

• pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• penataan . . .

• penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
• pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan

usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

• Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
• Koperasi; atau
• Perseroan Terbatas.

(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

(2) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi

Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

(1) Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan

strategis nasional.

(2) Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .

(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai

dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.

(2) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• pemilihan lokasi;
• perizinan;
• pengadaan tanah;
• pematangan tanah;
• pembangunan infrastruktur; dan
• pengelolaan.

(3) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian kedua Infrastruktur Kawasan Industri

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangan masing- masing menyediakan:

• infrastruktur Industri; dan
• infrastruktur penunjang.

(2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit meliputi:

• jaringan energi dan kelistrikan;

• jaringan telekomunikasi;

• jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;

• sanitasi . . .

• sanitasi; dan
• jaringan transportasi.

(3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

• perumahan;
• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• kesehatan;
• pemadam kebakaran; dan
• tempat pembuangan sampah.

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan

infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:

• instalasi pengolahan air baku;
• instalasi pengolahan air limbah;
• saluran drainase;
• instalasi penerangan jalan; dan
• jaringan jalan.

(2) Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan

infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

IUKI

Bagian Kesatu Umum

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki

IUKI.

(2) IUKI . . .

(2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

sesuai dengan izin lokasi kegiatan usaha Kawasan Industri.

(4) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) IUKI diberikan kepada badan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah memperoleh IUKI merupakan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian IUKI

(1) Menteri berwenang memberikan IUKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian

IUKI kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .

(1) Gubernur berwenang memberikan IUKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota.

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

(1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian

IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam memberikan IUKI kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan oleh Menteri.

Menteri bersama gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUKI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian IUKI

Paragraf 1 Izin Prinsip

(1) Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dilakukan melalui Izin Prinsip.

(2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastuktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain.

(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) melampirkan paling sedikit:

• fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
• fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
• sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
• surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
• khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

• menerbitkan Izin Prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
• menolak permohonan dalam hal ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(4).

(1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain di area dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7.

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.

Paragraf 2 IUKI

(1) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha

Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:

• melaksanakan . . .

• melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
• membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
• membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
• membangun gedung pengelola.

(2) IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap

digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.

(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(4) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(5) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melampirkan paling sedikit:

• fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
• izin Prinsip;
• fotokopi izin lokasi;
• fotokopi izin lingkungan;
• laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
• tata tertib Kawasan Industri; dan
• susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

(6) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 24 . . .

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

(3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (5).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Izin Perluasan Kawasan Industri

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan

perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri.

(2) Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

(3) Perluasan . . .

(3) Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.

(1) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan izin perluasan Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan:

• fotokopi IUKI;
• dokumen rencana perluasan kawasan;
• data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir;
• perubahan izin lingkungan;
• fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan
• dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas

lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat.

(4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui

pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

• menerbitkan izin perluasan Kawasan Industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau

• menolak . . .

• menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat

(3).

Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh

IUKI dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang akan diusahakan dan dikembangkan.

(2) Hak Guna Bangunan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling.

(3) Pemecahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Guna

Bangunan untuk masing-masing kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri.

(4) Ketentuan dan tata cara pemberian Hak Guna Bangunan

dan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing- masing kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 . . .

(1) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Perusahaan Kawasan Industri tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.

(3) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diberikan untuk masing-masing kaveling atau

gabungan beberapa kaveling.

(1) Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh

Perusahaan Kawasan Industri.

(2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri.

(3) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberitahukan kepada pemberi IUKI.

(4) Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri kepada

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan

Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII . . .

Bagian Kesatu Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan

bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah.

(2) Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri

menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri.

(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan bagi

kegiatan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib

Kawasan Industri.

(2) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

• hak dan kewajiban masing-masing pihak;
• ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
• ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri.

(3) Pengelola . . .

(3) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi

pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi

hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.

(5) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin

Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI.

(6) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Industri

(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri

wajib berlokasi di Kawasan Industri.

(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

• belum memiliki Kawasan Industri; atau
• telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.

(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:

• Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

• Industri . . .

• Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

oleh Menteri.

(1) Perusahaan Industri yang berada di Kawasan

Peruntukan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga Kewajiban Perusahaan Industri Di Dalam Kawasan Industri

(1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib

memiliki:

• Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan
• Upaya Pemantauan Lingkungan.

(2) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang

kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang.

(3) Kewajiban penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikecualikan apabila AMDAL Kawasan Industri telah mencakup/memenuhi kebutuhan terhadap kegiatan mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(4) Perusahaan . . .

(4) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri

dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

(5) Pengecualian perizinan yang menyangkut lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan.

(1) Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri

wajib:

• memenuhi ketentuan perizinan usaha Industri;
• memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
• memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
• melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan
• mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak melakukan pembangunan pabrik.

(2) Perusahaan Industri yang mengembalikan kaveling

Industri kepada perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak menerima uang pengembalian sesuai perjanjian para pihak.

(3) Tata cara pengembalian kaveling Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing Kawasan Industri.

Pasal 40 . . .

(1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat

melakukan kegiatan logistik barang.

(2) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa logistik barang.

(3) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri

di dalam Kawasan Industri diberikan insentif perpajakan.

(2) Insentif perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan WPI.

(3) Dalam hal pemberian insentif perpajakan terdapat

perubahan pengelompokan WPI, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Perusahaan Kawasan Industri diberikan fasilitas

kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kemudahan

pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43 . . .

(1) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri

di dalam Kawasan Industri dapat diberikan insentif daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengaturan insentif daerah

sebagaimana ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar

Kawasan Industri.

(2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:

• infrastruktur Kawasan Industri;
• pengelolaan lingkungan; dan
• manajemen dan layanan.

(3) Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi standar

Kawasan Industri diberikan akreditasi.

(4) Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana pada ayat (3)

dilakukan oleh Komite Akreditasi Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Dalam hal belum terdapat Komite Akreditasi Kawasan

Industri, Menteri dapat menugaskan Komite Kawasan Industri.

(6) Ketentuan mengenai Standar Kawasan Industri dan

Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembangunan Kawasan

Industri sebagai infrastruktur Industri:

• dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri; dan/atau
• untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri.

(2) Dalam rangka memprakarsai pembangunan Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan:

• pembangunan sendiri; atau
• kerjasama dengan BUMN/BUMD dan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang penyediaan infrastruktur Industri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh

Pemerintah diajukan oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal Badan Layanan Umum belum terbentuk,

perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian.

(3) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dan memberi

kemudahan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemerintah dapat melaksanakan pengadaan tanah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan tanah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.

(1) Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri dituangkan

dalam bentuk perjanjian tertulis.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat paling sedikit:

• jangka waktu pemanfaatan lahan;
• besaran biaya pemanfaatan lahan; dan
• pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

pemanfaatan lahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai pembangunan, perizinan, fasilitas, dan standar Kawasan Industri berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah.

BAB XI . . .

(1) Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan

Kawasan Industri, dibentuk Komite Kawasan Industri.

(2) Keanggotaan Komite Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kamar dagang dan industri yang membidangi Kawasan Industri yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

(1) Komite Kawasan Industri bertugas:

• memberikan usulan dan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan perumusan kebijakan;
• melakukan pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri;
• melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah serta Perusahaan Kawasan Industri;
• melakukan evaluasi perkembangan Kawasan Industri;
• mengusulkan referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri; dan
• melakukan tugas akreditasi Kawasan Industri yang diberikan oleh Menteri.

(2) Komite Kawasan Industri wajib melaporkan tugasnya

kepada Menteri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

laporan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII . . .

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• penutupan sementara.

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• penutupan sementara.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan . . .

• peringatan tertulis; dan/atau
• denda administratif.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(1) Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi

Kawasan Industri.

(3) Nilai investasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan

tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Kawasan Industri.

(2) Dalam hal perusahaan telah membayar denda

administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan Kawasan Industri.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan

sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi

perluasan Kawasan Industri.

(3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda adminitratif diterima.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi

kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa

penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah

membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri, pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 68 . . .

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan

sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi

Kawasan Industri.

(3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda adminitratif diterima.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 kepada Perusahaan Kawasan Industri.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

• pengaduan; dan/atau
• tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 70 . . .

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada Menteri.

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) merupakan penerimaan Negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin berupa IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri;
• Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, izin dimaksud tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan;
• Perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:

1. Izin Prinsip;
2. IUKI; dan/atau
3. Izin Perluasan Kawasan Industri dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

• Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang telah mendapat izin usaha Industri sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan insentif perpajakan yang telah ditetapkan;

• beberapa . . .

• Beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai Kawasan Industri paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
• TIM Nasional Kawasan Industri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahn 2009 melaksanakan tugas sampai dengan Komite Kawasan Industri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
• Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd