Pasal 15

(1) Gubernur berwenang memberikan IUKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota.

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.