Pasal 16

(1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian

IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.