Pasal 52

(1) Komite Kawasan Industri bertugas:

• memberikan usulan dan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan perumusan kebijakan;
• melakukan pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri;
• melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah serta Perusahaan Kawasan Industri;
• melakukan evaluasi perkembangan Kawasan Industri;
• mengusulkan referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri; dan
• melakukan tugas akreditasi Kawasan Industri yang diberikan oleh Menteri.

(2) Komite Kawasan Industri wajib melaporkan tugasnya

kepada Menteri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

laporan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII . . .