Pasal 35

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib

Kawasan Industri.

(2) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

• hak dan kewajiban masing-masing pihak;
• ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
• ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri.

(3) Pengelola . . .

(3) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi

pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi

hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.

(5) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin

Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI.

(6) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Industri