JABATAN NOTARIS

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol …

PRESIDEN

1. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
2. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

Bagian Pertama Pengangkatan

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

• warga negara Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
• sehat jasmani dan rohani;
• berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
• telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut- turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
• tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan

sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/ …

PRESIDEN

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi

sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

• menjalankan jabatannya dengan nyata;

• menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan

• menyampaikan …

PRESIDEN

• menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan

hormat karena:

• meninggal dunia;
• telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
• permintaan sendiri;
• tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
• merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

• dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
• berada di bawah pengampuan;
• melakukan perbuatan tercela; atau
• melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian …

PRESIDEN

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib

mengambil cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk

Notaris Pengganti.

(4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

(5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

• dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
• melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
• melakukan …

PRESIDEN

• melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam

Peraturan Menteri.

Bagian Pertama Kewenangan

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

• mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
• membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
• membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
• melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
• memberikan …

PRESIDEN

• memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
• membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
• membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

• bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

• membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

• mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

• memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

• merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

• menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

• membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

• membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

• mengirimkan…

PRESIDEN

• mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
• mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
• mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
• membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
• menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

• pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
• penawaran pembayaran tunai;
• protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
• akta kuasa;
• keterangan kepemilikan; atau
• akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat

lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama

penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l

tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika…

PRESIDEN

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku

untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga Larangan

Notaris dilarang:

• menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
• meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
• merangkap sebagai pegawai negeri;
• merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
• merangkap jabatan sebagai advokat;
• merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
• merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
• menjadi Notaris Pengganti; atau
• melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagian Pertama Kedudukan

(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten

atau kota.

(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah

provinsi dari tempat kedudukannya.

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat

kedudukannya.

(2) Notaris …

PRESIDEN

(2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di

luar tempat kedudukannya.

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk

perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

(2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam

menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Formasi Jabatan Notaris

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

• kegiatan dunia usaha;
• jumlah penduduk; dan/atau
• rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pindah Wilayah Jabatan Notaris

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan

Notaris secara tertulis kepada Menteri.

(2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.

(3) Permohonan …

PRESIDEN

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.

(4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk

cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah

wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

Bagian Pertama Cuti Notaris

(1) Notaris mempunyai hak cuti.

(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil

setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.

(3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang

Notaris Pengganti.

(1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat

diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.

(2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah

termasuk perpanjangannya.

(3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan

paling lama 12 (dua belas) tahun.

(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai

usulan penunjukan Notaris Pengganti.

(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

• Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

• Majelis …

PRESIDEN

• Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
• Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang

berwenang memberikan izin cuti.

(4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:

• nama Notaris;
• tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
• nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas

Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.

(3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas

Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan

kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan

sertifikat cuti.

(2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

data pengambilan cuti.

(3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2).

(4) Pada …

PRESIDEN

(4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan

duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

(1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang

memberikan cuti.

(2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.

(3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah

dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.

(4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah

dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol

Notaris kepada Notaris Pengganti.

(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris

kepada Notaris setelah cuti berakhir.

(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti,

Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34 …

PRESIDEN

(1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu)

Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.

(2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.

(3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga

sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti,

tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari

Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan

mempunyai Protokol Notaris.

HONORARIUM

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang

diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan

pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

• sampai …

PRESIDEN

• sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
• di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
• di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek

setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

• awal akta atau kepala akta;
• badan akta; dan
• akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

• judul akta;
• nomor akta;
• jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
• nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

• nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

• keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

• isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

• nama…

PRESIDEN

• nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

• uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
• uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
• nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
• uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat

Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
• cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan

secara tegas dalam akta.

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit

2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

• paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
• cakap melakukan perbuatan hukum;
• mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
• dapat …

PRESIDEN

• dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
• tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh

Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan

saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu

sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.

(2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum

akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya

sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

(1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan

dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Apabila …

PRESIDEN

(3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau

menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris

dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.

(5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

(1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani

oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara

tegas dalam akta.

(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)

ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.

(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

(1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada

bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.

(2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

(3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

(1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita

acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:

• menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
• tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut,

hal …

PRESIDEN

hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

(1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar

kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.

(2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta

diuraikan dalam akta.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib

dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

(1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa

penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.

(2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau

pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.

(2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta,

perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah

mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50 …

PRESIDEN

(1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf,

atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.

(2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.

(4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan,

pencoretan, dan penambahan.

(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis

dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

(3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib disampaikan kepada para pihak.

(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri,

istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku,

apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

(3) Pelanggaran …

PRESIDEN

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

• Notaris, istri atau suami Notaris;
• saksi, istri atau suami saksi; atau
• orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada

minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.

(2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris

adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian

kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

(4) Grosse…

PRESIDEN

(4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan

kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

(1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta

yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.

(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula

dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.

(3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di

bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

(1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang

disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

(2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

(3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat

dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.

(4) Setiap…

PRESIDEN

(4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh

Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

(5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan

keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

(6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar

surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

(1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar

surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

(2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau

Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah

tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

(1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan

secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Apabila …

PRESIDEN

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta,

Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

• meninggal dunia;
• telah berakhir masa jabatannya;
• minta sendiri;
• tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
• diangkat menjadi pejabat negara;
• pindah wilayah jabatan;
• diberhentikan sementara; atau
• diberhentikan dengan tidak hormat.

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf

a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf

g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf

b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu

penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64 …

PRESIDEN

(1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat

negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,

atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

• mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
• memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

(3) Majelis…

PRESIDEN

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

• pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
• organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
• ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

• Majelis Pengawas Daerah;
• Majelis Pengawas Wilayah; dan
• Majelis Pengawas Pusat.

Bagian Kedua Majelis Pengawas Daerah

(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari

dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau

lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70 …

PRESIDEN

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

• menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
• melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
• memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
• menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
• menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
• menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
• menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
• membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

• mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

• membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

• merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

• menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

• memeriksa …

PRESIDEN

• memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
• menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga Majelis Pengawas Wilayah

(1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di

ibukota provinsi.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari

dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau

lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

• menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
• memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
• memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
• memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
• memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
• mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. pemberhentian dengan tidak hormat.

• membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

(2) Keputusan …

PRESIDEN

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam

sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

• menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
• menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat Majelis Pengawas Pusat

(1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota

negara.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari

dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau

lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 …

PRESIDEN

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

• menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
• memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
• menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
• mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang

Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

(1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya,

Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.

(2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol

Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X …

PRESIDEN

(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

(2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan

susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik

Notaris.

(2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan

salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i,

Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,

Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37,

Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai

sanksi berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis;

• pemberhentian sementara;

• pemberhentian …

PRESIDEN

• pemberhentian dengan hormat; atau
• pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;

2. Ordonantie…

PRESIDEN

1. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
3. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004

,

ttd

PRESIDEN