TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
5. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan

perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

(2) Permohonan . . .

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

• identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
• tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
• data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
• uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
• nilai penjaminan; dan
• nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.

(2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• nomor pendaftaran;

• tanggal pengisian aplikasi;

• nama pemohon;

• nama . . .

• nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
• jenis permohonan; dan
• biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

(1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran

Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik

setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

(1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan

tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara

elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam

permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.

(2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;

• data . . .

• data perbaikan; dan
• keterangan perbaikan.

(3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

• salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
• fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
• salinan akta Jaminan Fidusia.

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan

data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.

(2) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
• nama dan tempat kedudukan notaris;
• data perubahan; dan
• keterangan perubahan.

Pasal 12 . . .

(1) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 memperoleh bukti pendaftaran.

(2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• nomor pendaftaran;
• tanggal pengisian aplikasi;
• nama pemohon;
• nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
• jenis permohonan; dan
• biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia.

(1) Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan

perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat

setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.

(2) Sertifikat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat.

Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB IV . . .

(1) Jaminan Fidusia hapus karena:

• hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
• pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
• musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

(3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

• keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
• nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
• nama dan tempat kedudukan notaris; dan
• tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

(1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

(2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak

memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

BAB V . . .

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

• nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
• nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
• nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 20 . . .

(1) Seluruh data yang tersimpan dalam pangkalan data

sebagai hasil proses pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan buku daftar fidusia.

(2) Menteri berwenang melaksanakan pengelolaan pangkalan

data pendaftaran Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015

,

ttd.