Pasal 27

(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai

usulan penunjukan Notaris Pengganti.

(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

• Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

• Majelis …

PRESIDEN

• Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
• Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang

berwenang memberikan izin cuti.

(4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.