Pasal 11

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib

mengambil cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk

Notaris Pengganti.

(4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

(5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.