Pasal 73

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

• menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
• memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
• memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
• memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
• memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
• mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. pemberhentian dengan tidak hormat.

• membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

(2) Keputusan …

PRESIDEN

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.