PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

• Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

• Eksplorasi SDG yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi.

2 / 16

www.hukumonline.com

• Kebun Koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi SDG dalam bentuk hidup.

• Kesepakatan bersama (Mutually Agreed Term) adalah ketentuan yang disepakati antara Pemilik atau Kuasanya dan Pemohon.

• Koleksi SDG yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan SDG hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi SDG.

• Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi proporsi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas). Materi genetik dapat berwujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji dan/atau tanaman utuh.

• Pelestarian SDG yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

• Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan pemasukan dan pengeluaran SDG untuk penelitian dan koleksi.

• Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.

• Pemindahan SDG adalah pemindahan suatu kebun koleksi SDG ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan SDG.

• Pemuliaan tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

• Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Pengeluaran SDG yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.

• Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses SDG dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon.

• Perjanjian Pengalihan Materi (Material Transfer Agreement/MTA) adalah perjanjian yang disetujui oleh pemberi dan penerima dalam rangka pengalihan SDG.

• Bank SDG atau tempat penyimpanan SDG yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan SDG secara in vitro baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun cryopreservation.

• Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada perorangan, instansi

pemerintah, dan badan hukum dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG serta

menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian.

3 / 16

www.hukumonline.com

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelestarian dan pemanfaatan SDG.

Bagian Kesatu

Umum

Pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, kebun koleksi, dan tempat penyimpanan SDG.

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Eksplorasi

(1) Eksplorasi oleh perorangan atau badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan kegiatan

penelitian dan pemuliaan.

(1) Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian

dan/atau pemuliaan.

(2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin dari Menteri.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh pihak asing dapat dilakukan untuk kerjasama

penelitian.

4 / 16

www.hukumonline.com

(2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang

diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(1) Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perorangan atau badan

hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-01.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:

• nama dan alamat lengkap pemohon;

• status pemohon (perorangan/badan hukum);

• akta pendirian dan perubahannya;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• tujuan keperluan eksplorasi SDG;

• ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;

• jenis dan jumlah SDG yang dicari;

• lokasi eksplorasi SDG yang dituju;

• fasilitas yang dimiliki;

• metode eksplorasi;

• jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan; dan

• PADIA dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Term/MAT) dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku sesuai formulir model-02.

(3) Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selain melengkapi keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

• keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan

• naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.

(2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 belum lengkap.

(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon

secara tertulis dengan disertai alasan penundaan.

(4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5 / 16

www.hukumonline.com

(5) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dianggap ditarik kembali.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 10 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon

secara tertulis sesuai formulir model-03 disertai alasan penolakan.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Kepala PPVTPP

disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala

PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila secara teknis dapat

mengancam kelestarian SDG.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai formulir model-04.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan Izin Eksplorasi

SDG dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-05.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3) Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pemohon mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui

6 / 16

www.hukumonline.com

Kepala PPVTPP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sesuai formulir model-06.

(2) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangan.

(3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.

(4) Jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Penolakan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis dengan disertai alasan penolakan sesuai formulir model-07.

(1) Permohonan perpanjangan izin yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan izin

perpanjangan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-08.

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala

PPVTPP.

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum, warga negara asing atau badan hukum asing dalam

melakukan eksplorasi wajib:

• menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup;

• menyimpan dengan baik SDG yang dikumpulkannya;

• memperhatikan dan menghormati budaya lokal; dan/atau

• mentaati peraturan perundang-undangan.

(2) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

(1) Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak

lain.

(2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

Pencabutan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-09.

7 / 16

www.hukumonline.com

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing dalam

melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, paling kurang memuat:

• jenis dan jumlah SDG;

• waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan

• tujuan eksplorasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangan oleh pelaksana eksplorasi dan pihak

asing.

(4) Penyerahan laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lambat 20 hari kerja setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir sesuai formulir model- 10.

(1) Perorangan, instansi pemerintah, badan hukum atau yang bekerjasama dengan pihak asing wajib

menyampaikan laporan dan menyerahkan Duplikat SDG yang mempunyai daya tumbuh kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima laporan dan duplikat hasil

eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti penerimaan sesuai formulir model-11.

(3) Duplikat SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan disimpan dalam Kebun Koleksi dan

tempat penyimpanan SDG yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(4) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil

eksplorasi.

Bagian Kedua

Kebun Koleksi dan Tempat Penyimpanan

(1) Pelestarian SDG dapat dilakukan di luar habitat (ex situ) dalam bentuk kebun koleksi dan/atau tempat

penyimpanan oleh perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum.

(2) Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dengan sarana untuk mempertahankan daya hidup dan sifat genetiknya.

(1) Sarana kebun koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain meliputi:

• ketersediaan lahan;

8 / 16

www.hukumonline.com

• ketersediaan bangunan kantor, gudang, peralatan lapangan, sistem jaringan irigasi;

• sistem pengamanan dan keamanan kebun; dan

• sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

(2) Sarana tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain meliputi:

• ketersediaan bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur;

• peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan SDG;

• jaminan pasokan daya listrik; dan

• sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

(1) Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib

didaftarkan kepada Menteri.

(2) Pemberian tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemohon harus memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-12 dengan melampirkan persyaratan:

• nama dan alamat lengkap pemohon;

• status pemohon (perorangan/badan hukum);

• akta pendirian dan perubahannya;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• tujuan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan SDG;

• jenis dan jumlah SDG yang dikoleksi dan/atau disimpan; dan

• status lahan kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dan elektronik.

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan tanda daftar.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala

PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus sudah menerbitkan tanda daftar dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-13.

9 / 16

www.hukumonline.com

(1) Dalam memberikan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala

PPVTPP.

(1) Perorangan, instansi pemerintah atau badan hukum yang mendapat tanda daftar kebun koleksi dan/atau

tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan Kepala PPVTPP.

(2) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun berturut-turut, tanda daftar Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dicabut.

Pemindahan SDG sebagian atau seluruhnya dari satu Kebun Koleksi ke Kebun Koleksi lain harus dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Bagian Kesatu

Pemasukan

(1) SDG yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan untuk penelitian dan/atau

koleksi.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas

unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.

(3) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik.

(1) Pemasukan SDG dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian

tanaman, biji, dan/atau tanaman utuh.

(2) Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila di wilayah Republik

Indonesia belum ada.

(3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan

kebutuhan.

(4) Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian berdasarkan saran pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

10 / 16

www.hukumonline.com

(1) Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan hanya untuk:

• menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman;

• memperkaya keanekaragaman genetik;

• menyelamatkan dan melestarikan SDG; dan/atau

• memulihkan SDG dari bencana alam.

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perorangan, instansi pemerintah, atau

badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-14.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:

• nama dan alamat lengkap pemohon;

• fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

• akta pendirian dan perubahannya;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• jenis, wujud, dan jumlah SDG yang dimasukkan;

• proposal penelitian atau koleksi;

• ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;

• lokasi asal SDG;

• institusi dari negara asal yang memberikan SDG; dan

• information required for seed introduction/importation to Indonesia.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

11 / 16

www.hukumonline.com

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon

secara tertulis sesuai formulir model-15, disertai alasan penolakan.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 oleh Kepala PPVTPP disampaikan

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala

PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 apabila secara teknis dapat mengancam

kelestarian SDG.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-16 disertai alasan penolakan.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan izin pemasukan dalam

bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-17.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pemasukan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Untuk pemasukan SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 36, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

(1) Perorangan, Instansi pemerintah atau badan hukum yang memasukkan SDG wajib:

12 / 16

www.hukumonline.com

• menjaga kelestarian SDG dan fungsi lingkungan hidup; dan

• menyimpan dengan baik SDG yang dimasukkannya.

(2) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izinnya.

(1) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak

lain.

(2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku.

Pencabutan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-18.

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Bagian Kedua

Pengeluaran

(1) SDG dapat dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia untuk kerjasama penelitian.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk SDG seperti dalam UU Nomor 4

Tahun 2006, kecuali untuk negara-negara bukan pihak dari International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

(1) Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, perorangan, instansi pemerintah atau

badan hukum, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-19.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:

• nama dan alamat lengkap pemohon;

• akta pendirian dan perubahannya;

13 / 16

www.hukumonline.com

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• jenis, wujud dan jumlah SDG yang dikeluarkan;

• perjanjian pengalihan materi; dan

• institusi negara penerima.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan elektronik.

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menolak atau menerima.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 51 tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP diberitahukan kepada pemohon

secara tertulis sesuai formulir model-20, disertai alasan penolakan.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh Kepala PPVTPP disampaikan

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala

PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus memberikan jawaban menolak atau menerima.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 apabila secara teknis dapat mengancam

kelestarian SDG.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, dan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara tertulis sesuai formulir model-21 disertai alasan penolakan.

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan izin pengeluaran dalam

bentuk Keputusan Menteri sesuai formulir model-22.

(2) Pemberian izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian harus memperhatikan saran dan pertimbangan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala

PPVTPP dengan tembusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

14 / 16

www.hukumonline.com

Pengeluaran SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Untuk pengeluaran SDG hasil rekayasa genetik selain mengikuti ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

(1) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak

lain.

(2) Izin yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan tidak berlaku.

Pencabutan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Keputusan Menteri sesuai formulir model-23.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar SDG.

Untuk pengeluaran SDG yang dilindungi dari wilayah Republik Indonesia diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin eksplorasi, pengeluaran dan/atau izin pemasukan SDG yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

15 / 16

www.hukumonline.com

Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 sepanjang untuk pemasukan dan/atau pengeluaran benih untuk tujuan penelitian dan/atau pemuliaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 2011

Ttd.

SUSWONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Juli 2011

Ttd.

16 / 16