Pasal 10

(1) Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perorangan atau badan

hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-01.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:

• nama dan alamat lengkap pemohon;

• status pemohon (perorangan/badan hukum);

• akta pendirian dan perubahannya;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• tujuan keperluan eksplorasi SDG;

• ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;

• jenis dan jumlah SDG yang dicari;

• lokasi eksplorasi SDG yang dituju;

• fasilitas yang dimiliki;

• metode eksplorasi;

• jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan; dan

• PADIA dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Term/MAT) dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku sesuai formulir model-02.

(3) Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selain melengkapi keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

• keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan

• naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.