PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

2. Statuta UT adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penJrusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik . Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebljalan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

5. Rektor adalah pemimpin UT yang dan mengelola UT.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas . . .

SK No 148252 A

PRESIDEN

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UT.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penlrusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.

15.Sivitas...

SK No 148253 A

PRESIDEN

1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri ada-lah menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

UT ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Bagian Kesatu Umum

(1) UT dalam rangka mengelola bidang akademik dan

nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UT. (21 Statuta UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• v1sl ...

SK No 148254A

PRESIDEN

• visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya keda;
• identitas;
• penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu;
• kode etik;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• sistem perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

UT memiliki visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.

UT memiliki misi:

• menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
• menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
• menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UT memiliki tqjuan:

• menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;

• menghasilkan

SK No 148255 A

FRESIDEN

b menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan c menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

UT memiliki nilai dasar:

• Pancasila;
• inklusif;
• mandiri; dan
• belajar sepanjang hayat.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen

atau Tenaga Kependidikan di UT berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

Pasal72

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar

pada salah satu Program Studi di UT.

(2) Untuk. . .

SK No 148289 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

40 (21 Untuk menjadi Mahasiswa UT seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UT

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis

penerimaan Mahasiswa UT diatur dengan Peraturan Rektor.

UT memiliki budaya keda:

• kualitas unggul;
• integritas;
• inovatif;
• aksesibel;
• relevan; dan
• akuntabel.

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf 1 Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

UT berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Tanggal 4 September merupakan hari jadi UT.

Pasal 11 . . .

SK No 148256A

PRESIOEN

Pasa1 11 UT memiliki jati diri sebagai universitas yang bersifat terbuka dan jarakjauh.

Paragral 2 Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana

(1) UT memiliki lambang, bendera, himne, mars, dan

busana. (21 Lambang, bendera, himne, mars, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera,

himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagran Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan

(1) UT menyelenggarakan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi yang dilaksanakan secara terbuka dan jarak jauh dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (21 Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyelenggaraan . . .

SK No 148257A

FRESIOEN

(3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

(1) Pendidikan di UT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (l) diselenggarakan dengan kurikulum

yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan tantangan nasional dan internasional. (21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UT memberikan gelar, ijaz.ah dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UT mencabut gelar, ijaza}e dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/ atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Tata . . .

SK No 148258 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah

dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(l) UT dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/ atau pengembangan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l UT dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan

pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UT dapat memberikan penghargaan kepada

perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. (21 Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18. . .

SK No 148259A

PRESIDEN

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UT. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UT.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar di UT.

(1) UT menerima Mahasiswa warga negara Indonesia

melalui sistem penerimaan Mahasiswa secara obyektif, transparan, akuntabel, inklusif, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan. (21 UT dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan.

(3) UT wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa

yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf2...

SK No 148260A

PRESTDEN

• 1l - Paragral 2 Penelitian

(1) UT menyelenggarakan penelitian untuk

meningkatkan publikasi ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kekayaan intelektual, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (21 Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program

penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik.

(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan dan/ atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/ atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/ atau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 21 ...

SK No 148261A

PRESIDEN

(1) UT mengalokasikan dana dari biaya operasional UT

untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual. UT berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh l2l dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UT.

Paragraf 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasa722 (l) UT menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesej ahteraan umum. (21 Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu dan/ atau berkelompok.

(3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan

mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (41 Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/ atau buku yang diterbitkan oleh UT atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman . . .

SK No 148262A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) UT menjunjung tinggi kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UT. (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25...

SK No 148263 A

PRESIDEN

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UT;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UT. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (41 Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UT untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

• melindungi . . .

SK No 148264A

SIDEN

• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/ atau meningkatkan mutu kekayaan intelektua-l bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf I Struktur Organisasi

(1) Organ UT terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU. (21 Pelaksanaan fungsi antarorgan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

(3) Dalam . . .

SK No 148265 A

PRESIDEN REPUBLIK INOONESlA -t6-

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun.

(4) Tata kerja antarorgan UT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal2T ayat (1)

huruf a merupakan unsur penJrusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetqiui usul perubahan Statuta UT;

• menetapkan kebijakan umum nonakademik UT; jangka c. menetapkan rencana pengembangan panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;

• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UT;

• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;

• mengangkat dan memberhentikan Rektor;

• mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;

• melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UT;

• membina jejaring dengan institusi dan/ atau individu di luar UT;

• memberikan . . .

SK No 148256A

PRESlDEN

REPUBLIK INOONESIA

-L7-

• memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UT;
• membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/ atau SAU; dan L menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan. (41 Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Persyaratan menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• berkewarganegaraan Indonesia;

• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani;

• bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;

• tidak memiliki konflik kepentingan;

• tidak berafrliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;

• memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;

• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;

• memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;

• mempunyai . . .

SK No 148267 A

PRESIDEN

• mempunyai kemampuan membangun jejaring baik di dalam maupun di luar UT;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

1. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri

atas:

• Menteri;
• Rektor;
• ketua SAU;
• 5 (lima) orang wakil dari SAU;
• 3 (tlga) orang wakil dari Dosen bukan anggota SAU;
• 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; orang wakil dari masyarakat. A. 3 (tiga)
• I (satu) orang wakil dari alumni UT; dan
• I (satu) orang wakil dari Mahasiswa. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

usulan dari SAU. (41 Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (tima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(6) Keanggotaan . . .

SK No 148268 A

PRESIDEN

REPUBLIK ]NDONES

19

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• mengundurkan diri;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan pimpinan UT atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau
• dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (71 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:

• I (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) humf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa. (41 Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32...

SK No 148269A

PRESIDEN

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir. (41 Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan

pemberhentian Rektor mempunyai I (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan

Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA. (21 KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.

(3) KA mempunyai tugas:

• mengawasi dan/ atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UT di bidang nonakademik;
• melaksanakan pemantauan risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

termasuk ketua.

(5) Masa . . .

SK No 148270A

PRESlDEN

(s) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

(6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
• manajemen aset; dan
• manajemen risiko. (7t Ketua dan anggota I(A diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

(8) Anggota KA tidak berasal dari organ UT.

(e) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam PasaL 27

ayat (f) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UT. (21 Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pelaksana penjaminan mutu;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksanaadministrasi;
• pelaksana pengawasan internal;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(3) Sesuai . . .

SK No 148271A

PRESIDEN

(3) Sesuai dengan karakteristik UT, unsur penunjang

akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya berbentuk unit program belajar jarak jauh.

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• menJrusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
• menJrusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
• mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UT secara optimal;
• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;

. i. menyampaikan . .

SK No 148272A

PRESIDEN

I pertanggungiawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;

• mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
• memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;

1. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;

• menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/ atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
• menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• men5rusun dan menyetujui rancangan Statuta UT atau perubahan Statuta UT bersama dengan MWA dan SAU;
• mengajukan usulan penJ rsunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
• melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan menjadi Rektor sebagai berikut:

• beriman dan bertakwa kepada T:han Yang Maha Esa;

. b. berkewarganegaraan . .

SK No 148273 A

PRESIDEN

• berkewarganegaraanlndonesia;

• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;

• berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;

• belum memasuki usia 6O (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;

• memilikiintegritas;

• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;

• memahami sistem pendidikan UT dan nasional;

• memiliki rekam jejak akademik yang baik;

• memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;

• bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

• berjiwakewirausahaan;

• tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

• tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan

• bagi

SK No 148274A

PRESIDEN

q bagi calon yang berasal dari luar UT, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA. (21 Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (41 Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA

Rektor dan wakil Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

• pergunran tinggi lain / lembaga lain;
• jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
• badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UT; dan/ atau
• jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UT.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila: jabatan; a. berakhir masa

• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• menduduki . . .

SK No 148275 A

PRESIDEN

• menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
• mengundurkan diri;
• dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
• mendapatkan sanksi disiplin dan/ atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/ atau
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(l) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (21 Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37.

(3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat I (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor

baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 43...

SK No 148276A

PRESIDEN

Pasa1 43

(1) Walil Rektor sglagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (41 Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata

cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (21 huruf b terdiri atas:

• Fakultas;
• Sekolah; dan
• lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 44 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;
• SAF;
• Departemen;
• laboratorium/ bengkel/ studio; dan
• unit lain yang diperlukan.

Pasal 46. . .

SK No 148277 A

PRESIDEN

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

(4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bertanggung jawab kepada Dekan.

(6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. (21 Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

(3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48. . .

SK No 148278 A

PRESIOEN

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/ studio, dan unit lain di Fakultas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf b terdiri atas:

• Sekolah pascasarjana; dan
• Sekolah vokasi. (21 Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
• direktur;
• wakil direktur; dan
• koordinator Program Studi.

(2) (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b paling banyak 3 (tiga) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) kmbaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2lLr-mbaga. . .

SK No 148279A

PRESIDEN

(2) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

• menJrusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• melaksanakandanmengoordinasikanpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur penjaminan mutu

diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53. . .

SK No 148280 A

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UT. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UT.

(2) Organisasi . . .

SK No 148281A

PRESIDEN

(21 Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas

(l) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), SAU mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norna, etika, dan peraturan akademik;

• merekomendasikan

SK No 148282A

PRESIDEN

• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
• memberikan persetqjuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
• merekomendasikanpemberianataupencabutan gelar doktor kehormatan;
• memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/ atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/ atau Departemen; dan
• bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UT.

(1) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil Rektor;
• Dekan;
• direktur Sekolah;
• pemimpin lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas. (21 Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: jabatan a. 2 (dua) orang dosen yang memiliki akademik profesor; dan b.3(tiga)...

SK No 148283 A

PRESIDEN

jabatan b. 3 (tiga) orang dosen yang memiliki akademik:

1. lektor kepala; dan/atau
2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.

(3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan

jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:

• lektor kepala; dan/atau
• lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor. (41 Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f harus memenuhi syarat:
• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• sehat jasmani dan rohani;
• bebas dari narkotika da::. zat adiktif lainnya;
• memiliki integritas akademik;
• memahami visi, misi, dan tujuan UT;
• Dosen tetap UT;
• memiliki kemampuan manajemen akademik;
• tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.

(6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6O. . .

SK No 148284A

PRESIDEN

(1) SAU terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;
• sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.

(3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan hurufb dipilih dari dan oleh anggota SAU.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur

dengan Peraturan SAU.

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatan;
• mengundurkan diri;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) butan; jabatan negeri di luar UT; f. diangkat dalam
• melanggar kode etik UT dalam kategori berat; dan/atau
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian...

SK No 148285 A

PRESIOEN

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan melalui pergantian antarwaktu.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat

membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan. (21 Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 Ketenagaan

(l) Pegawai UT terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (21 Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai UT nonpegawai negeri

sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil.

(4) Hak dan kewajiban pegawai UT nonpegawai negeri

sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65...

SK No 148286 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(l) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UT. (21 Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UT berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UT berstatus nonpegawai negeri sipil

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat huruf b terdiri atas:

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
• pegawai yang diangkat oleh Rektor. (21 Pegawai pemerintah dengan pe{anjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (41 Rekrutmen pegawai UT berstatus nonpegawai negeri

(1) sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh UT berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67...

SK No 148287 A

PRESIDEN

(1) UT wajib membangun dan mengembangkan

manajemen kepegawaian.

(2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan

Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil dari kementerian/ Iembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan UT berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak kepegawaian bagr pegawai negeri sipil

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (21 Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (l) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Selain...

SK No 148288 A

PRESIDEN

(4) Selain hak pegawai UT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UT dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UT yang berstatus

pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UT yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UT yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan

Peraturan Rektor.

Pasal74

(1) UT melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial. (21 Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(3) Pendampingan dan pelayanan kegiatan

kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75...

SK No 148290A

PRESIDEN

(1) Alumni UT merupakan setiap orang yang telah

menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UT. (21 Alumni UT ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UT dan aktif berperan serta dalam memajukan UT,

(3) Hubungan antara UT dan alumni UT diselenggarakan

berdasarkan asas saling kemitraan, dan kekeluargaan. (41 Alumni UT terhimpun dalam organisasi alumni bemama Ikatan Alumni UT yang disebut IKA UT.

(5) Organisasi dan tata kerja IKA UT diatur dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UT.

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UT dapat menjalin kerja sama akademik dan/ atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Keda sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma pergunran tinggi UT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)MWA. . .

SK No 148291A

PRESIDEN

42

(4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UT

dengan pihak lain.

(5) Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1 Umum

Pasal77 Sistem penjaminan mutu UT terdiri atas:

• sistem penjaminan mutu internal; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal UT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. (21 Sistem penjaminan mutu internal UT bertujuan untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UT untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem . . .

SK No 148292A

PRESIDEN

43

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (41 Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 hturuf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur jawab penunjang alademik bertanggung memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik UT terdiri atas:

• akuntabilitas akademik; dan

• akuntabilitasnonakademik. (21 Akuntabilitas publik UT wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

• memberikan . . .

SK No 148293 A

FRESIDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
• menyelenggarakan tata kelola pergu.ruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggun gj awabkan ;
• menlrusun laporan keuangan UT tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bogian Kedelapan Kode Etik

Pasal 8 1

(1) Kode etik UT bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (21 Kode etik UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan. (21 (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a memuat norna yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UT.

(5) Kode...

SK No 148294A

FRESIDEN

(5) Kode etik Tenaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UT.

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

(1) Peraturan yang berlaku di UT meliputi:

• peraturanperundang-undangan;
• peraturan MWA;
• peraturan Rektor; dan
• peraturan SAU. (21 Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), di UT berlaku:

• keputusan MWA; dan
• keputusan Rektor.

(3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya berlaku di internal SAU. (41 Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian

SK No 148295A

PRESIDEN

46 B2gian Kesepuluh Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UT merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (21 Sistem perencanaan UT menjadi dasar bagi setiap organ UT dan seluruh Sivitas Akademika dalam penJrusunan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

jangka panjang; a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka menengah; dan b. 5 (lima) tahun untuk jangka pendek. c. 1 (satu) tahun untuk

(4) Sistem perencanaan UT dituangkan dalam dokumen

perencanaan UT.

(5) Dokumen perencanaan UT sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggarzrn tahunan UT paling

sedikit memuat:

• rencana kerja UT;
• anggaran tahunan UT; dan
• proyeksi keuangan.

(2) Rencana kerja dan Ernggaran tahunan UT diajukan

kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana...

SK No 148296A

PRESIDEN

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember. (41 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Pendanaan

(1) Pemerintah pusat dana untuk

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UT yang dialokasikan da-lam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UT juga dapat berasal dari:

• masyarakat;

• biaya pendidikan;

• hasil pengelolaan dana abadi;

• usahaUT;

• kerja sama tridharma perguruan tinggi;

• pengelolaan kekayaan UT;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• pinjaman; dan/atau

• pendapatan . ..

SK No 148297 A

PRESIDEN

• pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri. (41 Penerimaan UT dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UT yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pengelolaan dana UT sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UT bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UT;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/ atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UT termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UT.

(3) Seluruh kekayaan UT dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UT dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (41 Pengelolaan kekayaan UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87...

SK No 148298 A

PRESIDEN

(1) Kekayaan awal UT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

yang ayat (l ) ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri. negara untuk ditempatkan l4l Penatausahaan kekayaan sebagai kekayaan awal UT diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UT setelah

penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatau sahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2)ur. . .

SK No 148299A

PRESIDEN

(21 UT melakukan pengungkapan yang memadai da-lam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UT dapat dimanfaatkan oleh UT setelah mendapat persetqiuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. negara berupa tanah l4l Hasil pemanfaatan barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UT untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UT.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UT dapat dimanfaatkan oleh UT setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UT untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UT. (71 Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UT setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UT.

(1) l2l Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UT dan ditatau sahakan oleh UT.

(3) Tanah. . .

SK No 148300A

PRESIDEN

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UT selain

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetqiuan MWA.

Paragraf 3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana yar:g dimiliki UT dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UT. (21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

UT harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi a1am. (41 UT melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UT.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan . . .

SK No 148301 A

PRESlDEN

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 Investasi

(1) UT melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UT. Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), l2l UT dapat melakukan investasi dalam satuan pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UT, nilai luhur UT, dan tujuan pendidikan karakter bangsa. (41 Nilai aset UT yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai aset. (41 (5) Nilai aset UT sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan...

SK No 148302 A

FRESIOEN

REPUBLIK INDONES

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UT.

(7) Investasi UT hanya dapat dilakukan oleh Rektor

setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan

pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik. (21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi

dan laporan keuangan dalam lingkup UT diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) la.poran tahunan UT meliputi laporan bidang

akademik dan laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan . . .

SK No 148303 A

PRESIDEN

(4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang

nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku beralhir.

(5) Dalam rangka pen5rusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan keuangan tahunan UT diaudit oleh akuntan

publik. (21 Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UT.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik. (41 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.

(5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan

oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 98. . .

SK No 148304A

FRESIDEN

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. (21 (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan

sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA

untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan. (21 Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

. Pasal 1O1 ..

SK No 148305 A

PRESlDEN

Pasal 1O1

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UT dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pejabat pengelola UT yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(l) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UT tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 1O4

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UT yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status...

SK No 148306A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONES]A

(21 Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UT yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UT dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 20L7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L77l; dan
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 148307A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022

INDONESI.A,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Oktober 2022

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

a Djaman

SK No 148,142A

PRESIDEN