Pasal 92

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan . . .

SK No 148301 A

PRESlDEN

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 Investasi