PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: I Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 3 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. 4 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

1. Dana . . .

SK No l81613 A

PRESIDEN

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
3. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.
4. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yoryakarta.
5. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 1 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

12.Keuangan...

SK No l8l614A

PRESIDEN

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan cukai hasil tembakau.

3. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut DBH PPh adalah DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 2l , Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DBH PBB adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

7. Daerah . . .

SK No l81615A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25.Belanja...

SK No l8l5l5A

PRESIDEN

1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Daeral:. Istimewa Yoryakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah Daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ra\rat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 1. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

7. Rekening. . .

SK No 181617A

PRESIDEN

1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

(1) DBH kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a bersumber dari penerimaan:

• iuran izin usaha pemanfaatan hutan;
• provisi sumber daya hutan; dan
• dana reboisasi. (21 DBH kehutanan yang bersumber dari penerimaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikan kepada:
• provinsi yang bersangkutan; dan
• kabupaten/ kota penghasil.

(3) DBH kehutanan yang bersumber dari penerimaan

provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan kepada:

• provinsi yang bersangkutan;

• kabupaten/ kota penghasil;

• kabupaten . . .

SK No 181621A

PRES!DEN

• 1l -

  • kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota penghasil; dan
  • kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(4) DBH kehutanan yang bersumber dari penerimaan dana

reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagikan kepada provinsi penghasil.

(5) Kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, serta provinsi (41 penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan.

(6) Kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan

kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan

jangka menengah nasional dan peraturan perundang- undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. (21 Menteri mengoordinasikan perumusan kebijakan TKD bersama menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri/ lembaga terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

(3) Rumusan . . .

SK No l81618A

PRESIOEN

(3) Rumusan kebijakan TKD yang telah dikoordinasikan

oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Ralryat.

Bagian Kesatu Umum

DBH terdiri atas:

• DBH Pajak; dan
• DBH SDA.

(1) Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan

potensi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (41 diperoleh dari kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

SK No 181633 A

PRESIDEN

(2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum lengkap, dapat digunakan data tahun sebelumnya.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3 I

(1) DAK terdiri atas:

• DAK Fisik;
• DAK Nonfisik; dan
• Hibah kepada Daerah. (21 DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah.

(3) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah.

(4) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf c digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(5) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf c bersumber dari:

• penerimaan dalam negeri;
• pinjaman luar negeri; dan/atau
• hibah luar negeri.

(6)Hibah. . .

SK No l81634A

PRESIOEN

(6) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diberikan dalam bentuk uang. (71 Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Hibah dalam bentuk selain uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan

hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

DBH Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• DBH PPh;
• DBH PBB; dan
• DBH CHT.

(1) DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a dibagikan kepada:

• provinsi yang bersangkutan;
• kabupaten/ kota penghasil; dan
• kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(2) Kabupaten . . .

SK No l81619A

PRESIDEN REPTIBLIIf INDONESIA

(21 Kabupaten/ kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran wajib

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus mengacu pada

rencana induk yang selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka otonomi khusus dan/atau penggunaan Dana Otonomi Khusus. (21 Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Rencana...

SK No l81646A

PRESIDEN

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

memuat paling sedikit:

• isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
• visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
• prioritas dan fokus pembangunan selama masa otonomi khusus berlaku;
• sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan pengawasan, e. pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. (41 Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi acuan bagi dokumen perencanaan jangka panjang, dokumen perencanaan jangka menengah, dan dokumen perencanaan jangka pendek dengan memperhatikan kekhususan Daerah otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Dalam penyusunan rencana €rnggaran dan program

Dana Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Penyusunan rencana anggaran dan program Dana

Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus sebagai rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya merupakan bagian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. (71 Rencana anggaran dan program Dana Otonomi Khusus dievaluasi secara berjenjang oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 51 ...

SK No 181647A

PRESIDEN

(1) Kementerian menghitung indikasi kebutuhan Dana

Otonomi Khusus berdasarkan besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pengalokasian

(1) DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b dibagikan kepada:

• provinsi yang bersangkutan;
• kabupaten/ kota penghasil; dan
• kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. (21 DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar lOOo/" (seratus persen) untuk Daerah.

(3) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk untuk biaya operasional pemungutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibagikan kepada:

• provinsi yang bersangkutan;
• kabupaten/kota penghasil; dan
• kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 8...

SK No l81620A

PRESIDEN

(1) Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai

kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi:

• tata . . .

SK No 181660A

PRESIDEN

jabatan, kedudukan, tugas, dan a. tata cara pengisian wewenang gubernur dan wakil gubernur;

• kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
• kebudayaan;
• pertanahan; dan
• tata ruang. (21 Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan.

(3) Kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diserahkan kepada dan/ atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota. (41 Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c sampai dengan huruf e diserahkan kepada kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan.

Besaran pembagian DBH PPh, DBH PBB, dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

• DBH kehutanan;
• DBH mineral dan batu bara;
• DBH minyak bumi dan gas bumi;
• DBH panas bumi; dan
• DBH perikanan.

(1) DBH mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud

gas bumi dalam Pasal t huruf b, DBH minyak bumi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c, dan DBH panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibagikan kepada:

• provinsi penghasil;
• kabupaten/ kota penghasil;
• kabupaten/ kota pengolah;
• kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil;
• provinsi yang bersangkutan; dan/atau
• kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Provinsi.. .

SK No 181622A

PRESIDEN

-t2-

(21 Provinsi penghasil dan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(4) Kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan

kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Alokasi untuk kabupaten/kota yang berbatasan

langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (3) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dihitung secara proporsional berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami masing-masing Daerah. (21 Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal perhitungan eksternalitas negatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertan ggungi awabkan.

Pasal 13. . .

SK No 181623 A

PRESIDEN

(1) DBH Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf e dibagikan:

• sebesar 607o (enam puluh persen) secara merata kepada:

1. kabupaten/kota di seluruh Indonesia; dan
2. Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/ kota otonom; dan

• sebesar 40% (empat puluh persen) kepada:

1. kabupaten/ kota; dan
2. provinsi yang tidak terbagi ke dalam Daerah kabupaten/kota otonom, yang memiliki luas wilayah laut secara proporsional terhadap total luas wilayah laut. (21 Luas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran pembagian DBH kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21, ayal (3), dan ayat (41, DBH mineral dan batu bara, DBH minyak bumi dan gas bumi, DBH panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan DBH Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 15. . .

SK No 181624A

PRESIDEN

Dalam hal wilayah Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai daerah penghasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan/atau panas bumi, ketentuan bagi hasil untuk kabupaten/kota yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara dan/atau pengolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(l) Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya. (21 DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifi kasi Daerah penghasilnya.

(3) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional.

(4) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang dibagihasilkan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

• merupakan penerimaan setiap tahun anggaran secara berkelanjutan;
• dialokasikan kepada Daerah dengan persentase tertentu mempertimbangkan kemampuan Keuangan Negara;
• merupakan penerimaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
• pelaksanaan pemungutan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

(5) Menteri melakukan penilaian atas pemenuhan kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam . . .

SK No 181625 A

PRESIDEN

(6) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat menetapkan jenis DBH lainnya dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Ral<yat.

Bagian Kedua Pengalokasian

(l) Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. (21 Dalam hal realisasi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir tahun anggaran.

(3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dan/atau perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian dan/atau kementerian/ lembaga pemerintah terkait.

(1) Berdasarkan pagu DBH Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a, alokasi DBH Pajak per Daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

• 9Ooh (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
• loyo (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.

(2) Kinerja...

SK No 181626A

(21 Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi dasar perhitungan DBH Pajak merupakan kineda dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan dapat didukung kinerja lainnya.

(3) Alokasi DBH Pajak berdasarkan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah penerima DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mencapai tingkat kine{a tertentu.

(4) Menteri menetapkan indikator kine{a sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan tingkat kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Data indikator atas kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bersumber dari Kementerian dan/ atau kementerian/ lembaga pemerintah terkait.

(1) Berdasarkan pagu DBH SDA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b, alokasi DBH SDA per Daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

• 9OVo (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
• lOV. (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. (21 Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi dasar perhitungan DBH SDA merupakan kinerja dalam pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya.

(3) Alokasi DBH SDA berdasarkan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah penerima DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang mencapai tingkat kinerja tertentu.

(4) Menteri...

SK No l81627A

PRESIDEN

(4) Menteri menetapkan indikator kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan tingkat kine{a tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Data indikator atas kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bersumber dari Kementerian dan/ atau kementerian/ lembaga pemerintah terkait.

(6) Dalam menetapkan indikator kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(l) Kementerian melakukan penghitungan rincian alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 per Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Rincian alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai rincian APBN.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 1

(1) DAU dialokasikan untuk:

• provinsi; dan
• kabupaten/kota.

(2) Pagu. . .

SK No 181628A

PRESIDEN

(21 Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
• pagu TKD secara keseluruhan;
• target pembangunan nasional; dan
• kemampuan Keuangan Negara.

(3) Penghitungan kebutuhan pelayanan publik

mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan pelaksanaan urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (41 Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/ kota.

(5) Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

(6) Karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) yaitu karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah. mengenai pengelompokan dan l7l Ketentuan lebih lanjut penghitungan pagu DAU masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri.

(8) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dapat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri/ pimpinan lembaga terkait.

Bagian

SK No 181629A

PRESIDEN

Bagian Kedua Pengalokasian

(1) DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan

celah liskal untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi Pendapatan Daerah.

(3) Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4) Potensi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik.

(1) Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 22 ayat (3) dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. (21 Kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhitungkan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraanpemerintahan sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum.

(4) Urusan...

SK No l81630A

PRESIDEN

(41 Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

(5) Urusan Pemerintahan di bidang layanan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi semua Urusan Pemerintahan di luar bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

(6) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (71 Biaya investasi untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan rerata 3 (tiga) tahun Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dengan rerata 3 (tiga) tahun jumlah unit target layanan pada urusan yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai target layanan untuk setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan

luas wilayah, variabel karakteristik wilayah, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan indikator lainnya, dengan bobot tertentu. (21 Variabel karakteristik wilayah yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakteristik Daerah kepulauan, karakteristik Daerah pariwisata, karakteristik Daerah konservasi hutan, karakteristik Daerah pertanian, karakteristik Daerah perikanan, dan/ atau karakteristik Daerah lainnya.

(3) Variabel ...

SK No 18163l A

PRESIDEN

-2t-

(3) Variabel karakteristik wilayah dan bobot perhitungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk variabel karakteristik wilayah, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan indikator lainnya, serta masing-masing variabel karakteristik wilayah ditetapkan oleh Menteri.

(1) Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (41 merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD tahun anggaran sebelumnya. (21 Potensi PAD untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten dan kota.

(3) Potensi PAD untuk Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

(4) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (4) merupakan alokasi DBH tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak

termasuk DBH yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Alokasi DAK Nonfisik yang diperhitungkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) merupakan alokasi DAK Nonfisik sektor pendidikan dan sektor kesehatan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 27 . ..

SK No l81632A

tIrf*fFf{Il

_cc _

Pasal27

(1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian

bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (5).

(21 Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

(1) DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan

perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/ kota dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5). l2l Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/ kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/ kota dalam kelompok berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

Rincian alokasi DAU per Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(1) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan penyusunan rancangan arah kebijakan DAK bersama Menteri. (21 Rancangan arah kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

• arah kebijakan DAK dalam rencana pembangunan jangka menengah;
• arahan Presiden;
• evaluasi kinerja pelaksanaan DAK tahun sebelumnya;
• evaluasi kinerja pelaksanaan DAK dan kebijakan DAK tahun berjalan;
• sinergi dengan pendanaan lainnya; dan
• kerangkapendanaanjangkamenengah berdasarkan perencanaan DAK lintas tahun.

(3) Rancangan . . .

SK No 181635 A

PRESIDEN

(3) Rancangan arah kebijakan DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi bagian dari sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan disampaikan kepada Presiden oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (41 Rancangan arah kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang telah disetujui oleh Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah.

(1) Sinergi dengan pendanaan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dapat dilakukan minimal dengan:

• TKD lainnya;
• belanja kementerian/ lembaga;
• Pembiayaan utang Daerah; dan/atau
• keq'a sama pemerintah dan badan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dengan pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Berdasarkan rancangan arah kebijakan DAK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (ll, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perenc€rnaan pembangunan nasional bersama dengan Kementerian membahas dan menyepakati rancangan tema/jenis/ bidang/ subbidang DAK beserta indikasi Daerah prioritas.

(2) Rancangan . . .

SK No 181636A

PRESIDEN

(21 Rancangan tema/jenis/bidang/subbidang DAK beserta indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memperhatikan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (ll.

(3) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan tema/jenis/bidang/subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas. (41 Dalam hal terdapat arahan Presiden setelah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penyesuaian tema/jenis/bidang/subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas.

Berdasarkan tema/jenis/ bidang/ subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (3), Kementerian, kementerian yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga menyepakati paling sedikit:

• arah kebijakan jenis/bidang/subbidang;
• target/sasaran;
• Daerah prioritas;
• kebutuhan pendanaan jenis/bidang/subbidang DAK untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
• pemetaan output yang didanai dari DAK dan belanja kementerian/ lembaga.

Pasal 36...

SK No l81637A

Arah kebijakan tema/jenis/ bidang/ subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

• tema tertentu yang merupakan integrasi dari beberapa sektor/ bidang/ subbidang DAK; dan/ atau
• pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.

(1) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf b dapat mempertimbangkan penugasan dari Presiden kepada kementerian/lembaga. (21 Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan dan pendanaannya.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dibahas bersama Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk selanjutnya disepakati dengan kementerian/ lembaga. l4l Tata cara pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Perencanaan hibah kepada Daerah yang bersumber dari

pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• menteri . . .

SK No 181638A

PRESIDEN

• menteri/pimpinan lembaga mengusulkan rencana kegiatan yang dibiayai penerusan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
• menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• penilaian kelayakan terhadap usulan rencana kegiatan mempertimbangkan keselarasan dengan sumber pendanaan lain;
• menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah;
• menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri dalam daftar rencana kegiatan hibah;
• menteri/ pimpinan lembaga, berdasarkan daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah dan daftar rencana kegiatan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e mengusulkan Pembiayaan kegiatan kepada Menteri;

g.Menteri...

SK No l8l639A

PRESIOEN

• Menteri, berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menetapkan jumlah alokasi peruntukan pinjaman luar negeri yang dihibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon pemberi pinjaman luar negeri atau pemberi hibah luar negeri. (21 Berdasarkan alokasi peruntukan pinjaman luar negeri yang dihibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
• menteri/pimpinan lembaga mengusulkan besaran hibah kepada Daerah dan daftar Pemerintah Daerah penerima, yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri kepada Menteri;
• pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah kepada Daerah mempertimbangkan:
• kesesuaian kegiatan dan lokasi dengan program dan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional;

1. kriteria atau persyaratan teknis yang diusulkan oleh kementerian/ lembaga terkait;
2. kapasitas fiskal Daerah dalam hal pelaksanaan hibah melalui Pembiayaan awal Qtre-financingl ;
3. kinerja Daerah pada program hibah sebelumnya atau program hibah yang sedang dilaksanakan; dan/ atau
4. kesesuaian dengan kriteria daerah yang telah ditentukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah.

Pasal 39...

SK No 181640A

PRESIDEN

(1) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 dan kebijakan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, pengguna anggaran bendahara umum negara mengenai TKD menghitung indikasi kebutuhan DAK. (21 Menteri menetapkan pagu indikatif bendahara umum negara DAK dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan pagu indikatif bendahara umum negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pen5rusunan rencana kerja dan anggaran.

(1) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2), Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bersama-sama menyusun rencana pemanfaatan DAK.

(2) Rencana pemanfaatan DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pagu indikatif DAK yang dirinci per bidang/jenis.

(3) Rencana pemanfaatan DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui surat bersama Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang pagu indikatif kementerian/ lembaga. (41 Dalam hal terdapat perubahan pagu indikatif DAK, dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(5) Menteri/pimpinan lembaga melakukan sinkronisasi

terhadap belanja Pemerintah Pusat dan DAK.

Bagian

SK No 18164l A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Pengalokasian

Pasal 4 1

(l) Berdasarkan tema/jenis/bidang/ subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik.

(21 Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

(3) Kementerian/lembaga dan kementerian yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(21.

(1) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35, Daerah menyampaikan usulan hibah kepada Daerah yang bersumber dari dalam negeri. (21 Kementerian/Iembaga melakukan penilaian atas usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Menteri.

(1) Kementerian melakukan penghitungan alokasi DAK

Fisik per bidang/ subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (3), pagu anggaran, kinerja pelaksanaan DAK Fisik, kapasitas fiskal Daerah, dan/ atau pertimbangan lainnya.

(2) Kementerian . . .

SK No l81642A

PRESIDEN

(21 Kementerian dan kementerian/ lembaga melakukan penghitungan alokasi DAK Nonfisik perjenis per Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.

(3) Kementerian dan kementerian/lembaga melakukan

penghitungan alokasi hibah kepada Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan program hibah kepada Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.

Rincian alokasi:

• DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah;
• DAK Nonfisik perjenis per Daerah; dan
• Alokasi hibah kepada Daerah per jenis per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(1) Alokasi hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (3) dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:

• percepatan pelaksanaan kegiatan hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan/atau
• perubahan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(2) Perubahan alokasi hibah kepada Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 46...

SK No 181643 A

PRESIDEN

(1) Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah

kepada Pemerintah Dacrah untuk hibah kepada Daerah yang t ersunrber dari pinjaman lu;lr negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b setelah perjanjian pinjaman luar negcri ditandatangani dan pa.gu alokasi ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (2) huruf a. (21 Menteri menerbitkan surat persetuj Llan penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah untrrk hibah kepada Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c setelah perjanjian hibah luar negeri ditandatangani berdasarkan usulan sebirgaitnana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (21 huruf a.

(3) Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah kepada

Pernerintah Daerah sebagzrirnana dimaksud pada ayat (1) a1-au surat persetujuan penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan penandatanganan perjanjian hibah kepada Dacrah <ian perjanjian penerusan hibah kepada Daerah.

(4) Dalam hal perjanjian pinjaman luar rregeri atau

perjarlian hibah luar negeri mengalami perubahan, pcrjanjian hibah kepada Daerah atau perjanjian penerusan hibah kepada Daerah harus disesuaikan.

Dalam hal undang-undang mengenai APBN telah ditetapkan, penerusan hibah kepada Daerah yang bersumb.:r dari hibah luar negeri dapat drlaksanakan untuk dianggarl.-arr dalam undang-undang rnengenai perubahan atas APBN dan/atau dilaporkan dalaln laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian

SK No l8l6ul4A

PRESIDEN

Bagian Keempat Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik

(1) Dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik,

Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan untuk mendapat persetujuan.

(2) Kementerian/ lembaga dan kementerian yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Persetujuan oleh kementerian yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan terhadap bidang/subbidang DAK Fisik yang penghitungan alokasinya berdasarkan pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (f ).

(4) Persetujuan oleh kementerian/ lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap kesesuaian volume dan standar biaya.

(5) Persetujuan oleh kementerian yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap kesesuaian lokasi kegiatan dengan tema prioritas nasional.

(6) Tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

(7) Rencana . . .

SK No 181645 A

PRESIDEN

(71 Rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

(8) Dalam kondisi tertentu, rencana kegiatan yang telah

disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan.

Bagian Kesatu Umum

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

(l) Alokasi Dana Otonomi Khusus dibagi antara bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota secara proporsional dengan mempertimbangkan belanja urusan sesuai kewenangan. (21 Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian kabupaten/kota dibagi antarkabupaten/kota secara proporsional dengan mempertimbangkan:

• aspek kewilayahan;
• aspek kependudukan;
• aspek kesejahteraan; dan
• aspek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dialokasikan berdasarkan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (41 Pembagian alokasi antara bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota serta antarkabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan Pemerintah Pusat atas usulan pemerintah provinsi.

(5) Rincian pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. BABVI ...

SK No 181648 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

(1) Pemerintah Provinsi DIY menyusun rencana induk

keistimewaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dibahas dengan DPRD. (21 Dalam rangka sinergi kebijakan keistimewaan, penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakal Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian/ lembaga terkait.

(3) Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

• Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan keistimewaan DIY;
• Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan prioritas pelaksanaan keistimewaan DIY; dan
• Dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi mewujudkan cita-cita dan keistimewaan DIY sesuai dengan mekanisme perencanaan partisipatif. (41 Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana . . .

SK No 181649A

PRESIDEN

(5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (f)

disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana strategis kementerian/lembaga terkait.

(6) Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat materi paling sedikit:

• isu dan permasalahan pembangunan;
• visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
• prioritas dan fokus pembangunan;
• sinergi pembangunan antara DIY dan Pemerintah Pusat; dan
• pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. (71 Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(8) Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) untuk 20 (dua puluh) tahun pertama ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(9) Pemutakhiran atas rencana induk keistimewaan dapat

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY.

(10) Pemerintah Daerah DIY men5,'usun rencana program

dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berpedoman kepada rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(11) Penyusunan rencana program dan kegiatan atas

penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan kabupaten/ kota yang sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY.

(12) Penyusunan...

SK No 181650A

PRESIDEN

(12) Penyusunan rencana program dan kegiatan atas

penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lO) disinkronkan dengan rencana kerja kementerian/ lembaga terkait.

(13) Rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana

Keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana

Keistimewaan berdasarkan:

• hasil evaluasi atas usulan rencana anggaran dan program penggunaan Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY;
• hasil evaluasi kinerja anggaran dan kinerja output; dan
• kemampuan Keuangan Negara. (21 Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengalokasian

(1) Menteri menetapkan alokasi Dana Keistimewaan

berdasarkan pagu Dana Keistimewaan dalam hasil pembahasan Rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (21 Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BABVII ...

SK No 18165l A

PRESIDEN

DANA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

(1) Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.

(21 Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikal:

• kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
• prioritas nasional;
• hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
• kemampuan Keuangan Negara.

(3) Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan

indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengalokasian

( I sebagaimana ) Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa dimaksud dalam Pasal 56 Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa:

• setiap Desa; dan
• setiap kabupaten/kota. (21 Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi s.

(3) Rincian . . .

SK No l81652A

PRESIDEN

(3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota. (41 Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

• sekaligus; atau
• bertahap.

(5) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan

secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat l4l huruf a, maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

(6) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan

secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:

• sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
• sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

(7) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun

anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. pada (9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) huruf a untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(10) Data...

SK No 181653 A

PRESIDEN

(10) Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data kementerian/lembaga.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
• pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(1) Menteri mengalokasikan bagian dana TKD berupa DBH

dan DAU untuk Daerah persiapan. (21 Bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dihitung secara proporsional dari alokasi dana TKD yang diterima Daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi.

(3) Daerah . . .

SK No l81654A

ir, Lfx ti tIIl

(3) Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk

Daerah persiapan sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggaran Belanja Daerah persiapan dalam APBD Daerah induk.

(4) Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah

yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki keistimewaan, pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Otonomi Khusus atau Dana Keistimewaan.

(5) Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (41 diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dana TKD untuk Daerah baru dialokasikan secara

mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang- undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang undang-undang pembentukannya diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan.

(3) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru

diundangkan setelah tanggal 3O Juni tahun berkenaan, dana TKD untuk Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD yang dialokasikan untuk Daerah induk. pada (4) Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud ayat (3), dihitung sekurang-kurangnya berdasarkan jumlah kegiatan, jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah penghasil DBH.

(5) Dalam . . .

SK No l81655A

?:I+Tf.I{Il

(5) Dalam hal provinsi sebagai Daerah baru belum siap,

pengalokasian TKD untuk kabupaten/kota dalam wilayah provinsi sebagai Daerah baru tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru

diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.

PENYALURAN

(l) Penyaluran TKD dilakukan melalui:

• pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
• pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
• skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu. (21 Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa pada waktu bersamaan.

(3) Penyaluran hibah kepada Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

(1) (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat

berdasarkan kinerja tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62...

SK No 181656A

J

PRESIDEN

(1) Dalam hal penyaluran DBH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 lebih kecil dari nilai realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan kurang bayar.

(2) Jangka waktu penyelesaian kurang bayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kemampuan Keuangan Negara.

(3) Dalam hal penyaluran DBH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 lebih besar dari nilai realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan lebih bayar. (41 Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memperhitungkan belanja pemerintah yang manfaatnya diterima oleh Daerah.

(5) Ketentuan mengenai penetapan kurang bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata cara penyaluran kurang bayar dan/atau penyelesaian lebih bayar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal: Daerah, a. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala kepala Desa, dan/atau aparat Desa;

• terdapat permasalahan administrasi;
• Daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
• pengendalian belanja APBN dan/atau APBD. BABXI ...

SK No 181657A

PNESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

PENGGUNAAN

(l) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c untuk:

• peningkatan kualitas bahan baku;
• pembinaan industri;
• pembinaan lingkungan sosial;
• sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
• pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
• kegiatan lainnya.

(2) Penggunaan DBH kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk:

• rehabilitasi hutan dan lahan;
• kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
• kegiatan lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH CHT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan DBH kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian / lembaga.

(1) Alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

untuk setiap Daerah terdiri atas:

• bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
• bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

(2) Bagian . . .

SK No l81658A

PRESIDEN

(21 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk urusan layanan umum pada Daerah provinsi/kabupaten/kota dipergunakan untuk:

• mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah;
• mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
• kegiatan lainnya.

(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Dalam hal data capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memadai, digunakan data indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah untuk tiap Urusan Pemerintahan Daerah.

(5) Data untuk menghitung capaian kinerja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) (6) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat

atau ayat (4) untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya belum tersedia, digunakan data perencanaan tahun anggaran sebelumnya. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 66...

SK No 181559A

Erf*{f.Iill REruBUK INDONESIA

(1) Penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK

Fisik. (21 Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan alokasi per

jenis per bidang/ subbidang/ tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan

rincian kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan DAK Nonfisik di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis DAK Nonlisik yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga.

Penggunaan hibah kepada Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan l:iba}r (exeanting agencyl.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (21 Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

(3) Rincian...

SK No l8166l A

PRESIDEN

(3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait.

(4) Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal72 Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal maka Pemerintah Pusat dapat melakukan penyesuaian TKD.

PELAPORAN

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan

TKD kepada Menteri dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

(2) Laporan . . .

SK No 181662A

PRESIDEN

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• realisasi penyerapan;
• capaian keluaran; dan/ atau
• dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan melalui penyediaan data dan/ atau informasi pada sistem informasi yang terinterkoneksi dengan sistem informasi Keuangan Daerah. (41 Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kementerian dan kementerian/lembaga secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TKD. (21 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit terhadap:

• realisasi penyerapan;
• capaian keluaran; dan
• dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

(3) Pemantauan . . .

SK No 181663 A

SIDEN INDONESIA

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dapat menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data lainnya yang diperoleh melalui interkoneksi sistem informasi Kementerian, kementerian/ lembaga dengan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdapat ketidaksesuaian pengelolaan TKD, kementerian/ lembaga dapat menyampaikan rekomendasi tindak lanj ut kepada Menteri.

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Menteri dapat mengenakan sanksi penundaan dan/atau penghentian penyaluran atas alokasi dan/atau penggunaan TKD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN

(l) Menteri selaku bendahara umum negara melakukan pengawasan atas pengelolaan TKD. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Menteri selaku pengelola fiskal.

BAB XV. . .

SK No 181664A

PRESIDEN

(1) Menteri sebagai bendahara umum negara dapat

memberikan insentif fiskal atas pencapaian kinerja Daerah berdasarkan kriteria tertentu. (21 Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kine{a Pemerintahan Daerah.

(3) Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. (41 Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu. pada (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan mekanisme penilaian dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan efisiensi serta memperhatikan kemampuan Keuangan Negara. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

BABXVI ...

SK No 181665 A

PRESIDEN

Pasal77 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penerapan DAU sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak mengakibatkan penurunan alokasi DAU per Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Alokasi DAU dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2028 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20l2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8O...

SK No l81666A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575l., dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20l4 tenlang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 181667A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli2O23

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Depu Perundang-undangan dan strasi Hukufrr

anna Djaman

SK No 142607 A

PRESIDEN