PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
4. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
5. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerin tah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang keuangan negara.

(1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

• peningkatan kualitas bahan baku;
• pembinaan industri;
• pembinaan lingkungan sosial;
• sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
• pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
• kegiatan lainnya.

(2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dehgan ketentuan sebagai berikut:

• program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
• program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk mendukung:

1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
2. bidang penegakan hukum;

• program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c untuk mendukung:

1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
2. bidang kesehatan; dan

• program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.

(1) Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah

menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya masing-masing, meliputi:

• penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
• pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
• penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan DBH CHT; dan
• monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan organisasi perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi.

(3) Gubernur melakukan harmonisasi atas penggunaan

DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Bagian Kedua Program dan Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Paragraf 1 Bidang Kesejahteraan Masyarakat

(1) Program peningkatan kualitas bahan baku untuk

mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

• pelatihan peningkatan kualitas bahan baku;
• penanganan panen dan pasca panen;
• penerapan inovasi teknis; dan/ a tau
• dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas bahan baku.

(2) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang

kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi kegiatan:

• registrasi mesin pelinting sigaret;
• pendataan industri hasil tembakau;
• penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah;
• fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah;
• pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;
• pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/ sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau; dan/ atau
• penyediaan/ pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

(3) Program pembinaan lingkungan sosial untuk

mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 meliputi kegiatan:

• pemberian bantuan; dan
• peningkatan keterampilan kerja.

(4) Program pembinaan lingkungan sosial untuk

mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:

• buruh tani tembakau;
• buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
• anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

(5) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a meliputi:

• bantuan langsung tunai;
• bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/ a tau
• pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerj aan.

(6) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

• pelatihan keterampilan kerja;
• bantuan modal usaha berupa barang;
• bantuan bibit/benih/pupuk dan/ atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman; dan/ atau
• bantuan bibit/benih/pupuk dan/ atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

(7) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau

sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/ atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

(8) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

(9) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal dengan mempertimbangkan:

• kriteria penerima bantuan;
• besaran bantuan; dan
• jangka waktu pemberian bantuan.

(10) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal dengan mempertimbangkan:

• kriteria peserta pelatihan; dan
• jenis pelatihan.

(11) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, minimal dengan mempertimbangkan:

• kriteria penerima bantuan; dan
• jenis bantuan.

(12) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(9), ayat ( 10), dan ayat ( 11) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Paragraf 2 Bidang Penegakan Hukum

( 1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 meliputi kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

(1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk

mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ a tau pemangku kepentingan.

(2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan menggunakan forum ta tap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi se bagai beriku t:

• media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
• media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
• media dalam jaringan seperti laman dan media sosial.

(3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.

(4) Anggaran program sosialisasi ketentuan di bidang cukai

untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH CHT bidang penegakan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk

mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:

• pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau yang:

1. dilekati pita cukai palsu;
2. tidak dilekati pita cukai;
3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;

• operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
• penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
• peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau

• penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2) Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena

cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah;
• sewa kendaraan per kegiatan; dan/ a tau
• pembelian sampel rokok ilegal.

(3) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena

cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• pembentukan tim satuan tugas;
• honororarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
• perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah; dan/atau
• sewa kendaraan untuk operasi dan pengangkutan hasil operasi per kegiatan.

(4) Kepala Daerah menyampaikan informasi peredaran

barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a kepada Direktorat J enderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi terintegrasi.

(5) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena

cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pendanaannya diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Direktorat J enderal Bea dan Cukai dan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

(6) Kegiatan penyediaan sarana pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai daftar sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama

pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai membahas dan menyepakati kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pas al 8.

(2) Dalam membahas dan menyepakati kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpedoman pada petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan DBH CHT.

(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

(4) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3 Bidang Kesehatan

(1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk

mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 meliputi kegiatan:

• pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:

1. penurunan angka prevalensi merokok meliputi:

• kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok;
• penerapan kawasan tanpa rokok;
• upaya berhenti merokok;
• survei konsumsi produk tembakau; dan/ atau
• pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

1. percepatan penurunan angka prevalensi stunting;
2. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
3. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
4. penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok; dan/atau
5. pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba;

• penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
• penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
• pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
• pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/ atau
• pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.

(2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

• pengadaan;
• pembangunan baru;
• penambahan ruangan;
• rehabilitasi bangunan;
• pemeliharaan bangunan/peralatan;
• kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
• pembelian suku cadang.

(3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas

sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

• pengadaan;
• pembangunan baru;
• rehabilitasi;
• pemeliharaan; dan/ atau
• pembelian suku cadang.

(4) Pengadaan dalam rangka penyediaan/peningkatan

sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

• obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
• alat kesehatan;
• sarana transportasi rujukan berupa ambulans; dan/ a tau peralatan; dan/ atau
• sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

(5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/ atau kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Paragraf 4 Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT

pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:

• sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
• sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b angka 2, dan huruf d; dan

• sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2.

(2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen)

untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan ketentuan se bagai beriku t:

• 20% (dua puluh persen) untuk:

1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

1. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/ a tau
2. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hurufb;dan

• 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan

ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
• dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

(4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di

bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:

• bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
• bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c.

(5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di

bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:

• bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
• bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c; dan/atau

• kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT

(6) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:

• koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi DBH CHT;
• verifikasi dan validasi data; dan/ atau
• pemberian honorarium yang melekat pada kegiatan.

(7) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk belanja modal.

(8) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) paling tinggi 3% (tiga persen) dari total alokasi DBH CHT dan paling banyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk provinsi dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk kabupaten/kota.

(9) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ a tau ketentuan dari

kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

(10) Dalam hal provinsi/kabupaten/kota menerima alokasi

DBH CHT kurang dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), penggunaan DBH CHT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(1) Kepala Daerah menyusun konsep RKP DBH CHT

berdasarkan rincian alokasi DBH CHT provinsi/kabupaten / kota.

(2) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal memuat:

• pagu alokasi DBH CHT;
• Sisa DBH CHT;
• rincian kegiatan;
• target keluaran kegiatan; dan
• rincian pendanaan kegiatan.

(3) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Gubernur mengoordinasikan pembahasan bersama

bupati/wali kota berdasarkan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Konsep RKP DBH CHT yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh gubernur bersama bupati/wali kota dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.

(6) Hasil pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari:

• Pemerintah dan provinsi untuk RKP DBH CHT provinsi; atau
• Pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi untuk RKP DBH CHT kabupaten/kota.

(7) Gubernur mengoordinasikan penyusunan dan

penandatanganan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT sebelum menetapkan RKP DBH CHT.

(9) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT, Kepala Daerah menetapkan RKP DBH CHT.

(10) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau

ayat (9) menjadi dasar penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(11) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan

materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 13) Dalam hal daerah menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), Kepala Daerah tidak diwajibkan menyusun konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).

Bagian Keempat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

( 1) Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi

penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada gubernur dan Menteri melalui Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:

• laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
• laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.

(3) Dalam hal kabupaten/kota menerima alokasi DBH CHT

kurang dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(1) Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi

penggunaan DBH CHT setiap semester berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan format se bagaimana tercan tum dalam Lam piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Men teri ini.

(2) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan

DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:

• Direktur J enderal Bea dan Cukai;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretaris J enderal; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT

dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

• laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
• laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus.

(4) Dalam hal provinsi menerima alokasi DBH CHT kurang

dari Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), gubernur menyampaikan:

• laporan realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
• laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Intemasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretaris J enderal; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

( 1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2).

(2) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan dan Direktur J enderal Bea dan Cukai, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan:

• laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1);
• laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
• laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(3) Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH

CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengetahui:

• kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
• kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap- tiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
• kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap- tiap bidang;
• kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10)

dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana climaksud clalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau

• besaran Sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan clan evaluasi realisasi

penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Menteri melalui Direktur Jencleral Perimbangan

Keuangan clapat berkoordinasi clengan provinsi dan/ atau instansi/unit terkait.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana climaksucl

pacla ayat (3) cligunakan untuk bahan perumusan kebijakan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah.

(1) Pemantauan clan evaluasi untuk mengetahui besaran

Sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan melalui rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dan Direktorat J enderal Perimbangan Keuangan.

(2) Hasil rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditanclatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi

perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2).

(4) Dalam hal rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBH CHT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2).

(5) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH CHT berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur paling lambat pacla hari kerja terakhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(6) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH

CHT pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana climaksud pacla ayat (2) atau surat pemberitahuan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa DBH

CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6)

dan/atau penambahan kegiatan baru dalam perubahan

RKPDBH CHT.

(2) Perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Daerah menyusun konsep perubahan RKP DBH

CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Gubernur mengoordinasikan pembahasan bersama

bupati/wali kota berdasarkan konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Konsep perubahan RKP DBH CHT yang telah dibahas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh gubernur bersama bupati/wali kota dan kementerian/lembaga terkait.

(6) Hasil pembahasan konsep perubahan RKP DBH CHT

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari:

• Pemerintah dan provinsi untuk perubahan RKP DBH CHT provinsi; atau
• Pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi untuk perubahan RKP DBH CHT kabupaten/kota.

(7) Gubernur mengoordinasikan penyusunan dan

penandatanganan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT sebelum menetapkan RKP perubahan.

(9) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Kepala Daerah menetapkan RKP perubahan DBH CHT.

(10) RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) atau ayat (9) menjadi dasar perubahan penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(11) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan

materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP Perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Dalam hal dilakukan perubahan RKP DBH CHT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT pada kesesuaian capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d menggunakan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(13) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513).

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penggunaan DBH CHT diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 762

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik PURNOMO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI !LEGAL

I Kendaraan dalam rangka pelaksanaan Program Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal Bersama). Contoh: Motor, Minibus, Double Cabin, Pick Up, Truck 2 Mesin / mobile X-ray Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.

3 Mesin / mobile X-ray Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah. 4 Action camera Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal 5 Spy camera Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal 6 Spy Recorder Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal 7 Alat deteksi pita cukai Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai 8 GPS tracker Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKC ilegal 9 Drone Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal Handy Talky Alat komunikasi 2 arah atau lebih 11 Repeater Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan 12 Teropong malam Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hari 13 Nicotin test Alat uji dan dokumentasi di lapangan 14 Jasa peta kerawanan berbasis aplikasi Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerah 15 CCTV Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produksi atau peredaran BKC ilegal

B. FORMAT NOTULA PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOP KEPALA DAERAH

NOTULA PEMBAHASAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

TAHUN ANGGARAN 20.XX

Yang bertanda tangan di bawah ini, Perwakilan Pemerintah Daerah ..... . Nama Lengkap : Unit Kerja Jabatan Alamat

Perwakilan Direktiorat J enderal Bea dan Cukai Nama Lengkap : Unit Kerja Jabatan Alamat

telah melakukan pembahasan kegiatan daria bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran ..... untuk bidang penegakan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana OutputNo. Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis Timeline Pelaksanaan Keterangan Volume Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 0kt Nov Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret
2. a. Sosialisasi Tatap Muka

• Sosialisasi melalui media cetak
• Sosialisasi melalui media elektronik
• Sosialisasi melalui media dalam jaringan

1. a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau

• Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah
• Penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal

Adapun rincian untuk kegiatan penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut: No Nama Barang Volume Satuan Spesifikasi Sewa 1 dst. Pembelian 3 4 dst.

Kebutuhan dana dihitung sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Notula ini menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) DBH CHT untuk bidang penegakan hukum. Dalam hal sesuai pembahasan RKP DBH CHT diperlukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas notula ini, maka kegiatan di bidang penegakan hukum mengacu dari hasil pembahasan

RKP DBH CHT.

Demikian notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat ... , Tanggal Perwakilan Pemerintah Daerah Perwakilan Direktorat J enderal Bea dan Cukai

(tanda tangan) (tanda tangan)

Nama Nama

C. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGlATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAl HASIL TEMBAKAU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... 11

TAHUN ANGGARAN ..... 21

Pagu Alokasi DBH CHT Rp .... 3J Sisa Pagu DBH CHT yang belum dianggarkan Rp .... 41 Total Rp ... s1 Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

• Pelatihan peningkatan kualitas tembakau (i) Pelatihan budidaya tembakau Biaya operasional pendukung* (ii) Pengembangan pola kemitraan Biaya operasional pendukung* (iii) Pelatihan pascapanen Biaya operasional pendukung* (iv) dst. Biaya operasional pendukung*

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

• Penanganan panen dan pasca panen {i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur Biaya operasional pendukung* (ii) Pengadaan rumah fermentasi Biaya operasional pendukung* (iii) dst. Biaya operasional pendukung*
• Penerapan inovasi teknis (i) Pengembangan diversiftkasi produk tembakau (non tobacco) Biaya operasional pendukung* (ii) dst. Biaya operasional pendukung*
• Dukungan sarana dan prasarana usaha tan· (i) Bantuan benih unggul tembakau Biaya operasional pendukung* (ii) dst. Biaya operasional pendukung*

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Program Pembinaan Industri

• Registrasi mesin pelinting sigaret
• Pendataan industri hasil tembakau
• Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah
• Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah
• Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah
• Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/ sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau
• Penyediaan/ pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

• Pemberian bantuan (i) Bantuan langsung tunai Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

produksi tembakau bagi petani tembakau Biaya operasional pendukung* (iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Biaya operasional pendukung*

• Peningkatan keterampilan kerja (i) Pelatihan keterampi!an kerja; Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan modal usaha berupa barang Biaya operasional pendukung* (iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh Biaya operasional pendukung* Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat B. Bidang Penegakan Hukum

1. Program Pembinaan Industri Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret Biaya operasional pendukung*

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

• Penyampaian informasi ketentuan peraturan (i) Sosialisasi tatap muka perundang-undangan di bidang cukai kepada Biaya operasional masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan pendukung* (ii) Sosialisasi melalui media cetak Biaya operasional oendukung* (iii) Sosialisasi melalui media elektronik Biaya operasional pendukung* (iv) Sosialisasi melalui media dalam iaringan Biaya operasional oendukune:*

1. Program Pemberantasan BKC !legal

• Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau Biaya operasional pendukung*
• Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Biaya operasional pendukung* C. Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal Biaya operasional pendukung* Total Bidang Penegakan Hukum

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

C. Bidang Kesehatan

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, (i) Penurunan angka preventif, maupun kuratif/rehabilitatif prevalensi merokok meliputi Biaya operasional pendukung* (ii) percepatan penurunan angka prevalensi stunting Biaya operasional pendukung* (iii) peningkatan vaksinasi dan imunisasi Biaya operasional pendukung* (iv) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun Biaya operasional pendukung* (v) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok Biaya operasional pendukung* (vi) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi OutputNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Volume Satuan Penganggaran APBD /Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Biaya operasional pendukung* (vii) dst. Biaya operasional pendukung*

1. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas (i) Pengadaan; kesehatan Biaya operasional pendukung* (ii) Pembangunan baru; Biaya operasional pendukung* (iii) Penambahan ruangan; Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan bangunan/peralatan; Biaya operasional pendukung* (vi) Kalibrasi/ sertifikasi/ a kreditasi; dan/atau Biaya operasional pendukung* (vii) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung* (i) Pengadaan;

Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Teknis Penganggaran APBD Volume Satuan (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Biaya operasional pendukung* (ii) Pembangunan baru; (iii) Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas bangunan; sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Biaya operasional pendukung* Fasilitas Kesehatan (v) Pemeliharaan Biaya operasional pendukung* (vi) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*
2. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja Biaya operasional pendukung* Total Bidang Kesehatan D. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT
3. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT Total *Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DE!H CHT Disetujui Oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ..... . Gubemur/Bupati/Walikota .....

( ............................................. )

D. SERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN

DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA BASIL PEMBAHASAN

KONSEP RKP DBH CHT TA ... .

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... .

Pada hari ini, .... , tanggal .... , telah dilaksanakan pembahasan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Kementerian Perindustrian), Direktorat Jenderal Industri Agro (Kementerian Perindustrian), Sekretariat Jenderal (Kementerian Kesehatan), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Pemerintah Daerah TA .... dengan hasil sebagai berikut: 1 Konsep RKP DBH CHT yang dibahas adalah konsep RKP DBH CHT TA .... Yang dikoordinasikan oleh Gubernur. 2 Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini. 3 Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menyampaikan RKP DBH CHT selambat- lambatnya ..... 4 Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBH CHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya

5 Konsep RKP D BH CHT Kab / Kota yang telah direvisi berdasarkan Cata tan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Provinsi selaku koordinator pengelola penggunaan DBH CHT di wilayahnya. 6 Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBH CHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBH CHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

Nama Jab a tan/ Instansi NIP Tanda Tangan

1. ..... ..... . ....
2. ..... ..... . ....

Mengetahui Perwakilan Provinsi: Nama Jabatan/Instansi NIP Tanda Tangan

1. I ..... . .... . ....

LAMPIRAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN

CATATAN HASIL PEMBAHASAN

KONSEP RKP DBH CHT TA ....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

1. Kementerian Pertanian

-, ' ::<;_ - -2. Kementerian Perindustrian -

1. Kementerian Perindustrian -- -

2. Kementerian Keuanganmelalui Dfrektorat Jendaral_,,', Bea dim Cukai---- - -- > ---

3. Kementerian Kesehatan -- - -- --- - __ , ; :<

c

1. Kementerian Dalam Negeri

': ., ,• , . ' ---::.- ---;: ---;-;

1. Kementerian Keuangan melalui Direktorat.Jenderal Perimbariilan Keuane:an - _-

• Persentase alokasi pene:e:unaan DBH CHT untuk tiao-tiao bidang: Persentase Bidang Anggaran Keterangan (%} Bidang Kesejahteraan - Masvarakat .... ..

PKBB, PI, PKK .... .. -

Pemberian Bantuan .... .. - Bidang Penegakan Hukum .... .. -

• Bidang Kesehatan .... ..
• Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT .... .. Total .... ..

ii) -

• : Para Pihak vang Membahas: Tanda Nama Jabatan/Instansi NIP Tane:an

1. ..... . .... . ....

2. ..... ..... .....

Mengetahui Perwakilan Provinsi: Tanda Nama Jabatan/Instansi NIP Tang-an

1. I ..... ..... .....

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUY.AI HASIL TEMBAKAU

SEMESTER: ..... 11 TAHUN ANGGARAN ..... 21

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... 31

Pagu Alokasi DBH CHT Rp .... 4l Sisa Pagu DBH CHT yang dianggarkan Rp .... s1 Total Rp ... 61 Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

• Pelatihan peningkatan kualitas tembakau (i) Pelatihan budidaya tembakau Biaya operasional pendukung* (ii) Pengembangan pola kemitraan Biaya operasional pendukung* (iii) Pelatihan pascapanen

Kade/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Biaya operasional pendukung* (iv) dst. Biaya operasional pendukung*

• Penanganan panen dan pasca panen (i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur Biaya operasional pendukung* (ii) Pengadaan rnmah fermentasi Biaya operasional pendukung* (iii) dst. Biaya operasional pendukung*
• Penerapan inovasi teknis (i) Pengembangan diversifikasi produk tembakau (non tobacco) Biaya operasional pendukung* (ii) dst. Biaya operasional pendukung*

Kade/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

• Dukungan sarana dan prasarana usaha tani (i) Bantuan benih unggul tembakau Biaya operasional pendukung* (ii) dst. Biaya operasional pendukung*

1. Program Pembinaan Industri

• Registrasi mesin pelinting sigaret
• Pendataan industri hasil tembakau
• Penyediaan/ pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah
• Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah m.Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/ sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau

Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Penganggaran Volume Satuan (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

• Penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembak:au.

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

• Pemberian bantuan (i) Bantuan langsung tunai Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau Biaya operasional pendukung* (iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Biaya operasional pendukung*
• Peningkatan k:eterampilan k:erja (i) Pelatihan keterampilan kerja; Biaya operasional oendukung* (ii) Bantuan modal usaha berupa barang Biaya operasional oendukung* (iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan

Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output N omenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh Biaya operasional oendukung* Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat B. Bidang Penegakan Hukum

1. Program Pembinaan Industri Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret Biaya operasional pendukung*
2. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

• Penyampaian informasi ketentuan peraturan (i) Sosialisasi tatap muka perundang-undangan di bidang cukai kepada Biaya operasional masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan oendukung* (ii) Sosialisasi melalui mediacetak Biaya operasional pendukung* (iii) Sosialisasi melalui media elektronik Biaya operasional oendukung* (iv) Sosialisasi melalui media dalam iaringan Biaya operasional oendukung* Program Pemberantasan BKC Ilegal

Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output N omenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. d. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau Biaya operasional pendukung*

• Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Biaya operasional pendukung*
• Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal Biaya operasional pendukung* Total Bidang Penegakan Hukum C. Bidang Kesehatan

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, (i) Penurunan angka preventif, maupun kuratif/rehabilitatif prevalensi merokok meliputi Biaya operasional pendukung* (ii) percepatan penurunan angka prevalensi stunting Biaya operasional pendukung* (iii) peningkatan vaksinasi dan imunisasi

Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Biaya operasional pendukung* (iv) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun Biaya operasional pendukung* (v) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok Biaya operasional pendukung* (vi) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba Biaya operasional pendukung* (vii) dst. Biaya operasional pendukung*

1. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas (i) Pengadaan; kesehatan Biaya operasional pendukung* (ii) Pembangunan barn; Biaya operasional pendukung* (iii) Penambahan ruangan;

Kode/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan bangunan/ peralatan; Biaya operasional pendukung* (vi) Kalibrasi/ sertifikasi/ ak reditasi; dan/atau Biaya operasional pendukung* (vii) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*

1. Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas (i) Pengadaan; sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Biaya operasional Fasilitas Kesehatan pendukung* (ii) Pembangunan baru; (iii) Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan Biaya operasional pendukung*

Kade/ Rencana Realisasi Klasifikasi Rincian Kegiatan Output NomenklaturNo. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Teknis Volume Satuan Penganggaran (Rp) APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(vi) Pembelian suku cadang. Biaya operasiona1 pendukung*

1. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja Biaya operasional pendukung* Total Bidang Kesehatan D. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT

• Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT Total *Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT Disetujui Oleh

Provinsi/Kabupaten/Kota ..... . Gubemur/Bupati/Walikota .....

( .............................................) ( ............................................. )

NIP.

F. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SEMESTER: ..... 11 TAHUN ANGGARAN ..... 21

PROVINS! ..... 3l

Rencana Realisasi No. Bidang dan Program Output Volume Satuan Pagu Kegiatan {Rp) Output Dana {Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. PROVINSI ......

A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
2. Program Pembinaan Industri
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial B. Bidang Penegakan Hukum
4. Program Pembinaan Industri
5. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
6. Program Pemberantasan BKC Ilegal C. Bidang Kesehatan
7. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif
8. Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan
9. Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan

Rencana RealisasiNo. Bidang dan Program Output Volume Satuan Pagu Kegiatan (Rp) Output Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja D. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT
2. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT

TOTAL PROVINS! .....

II. KABUPATEN/KOTA ......

A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
2. Program Pembinaan Industri
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial B. Bidang Penegakan Hukum
4. Program Pembinaan Industri
5. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
6. Program Pemberantasan BKC Ilegal Bidang Kesehatan C.
7. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif
8. Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan

Rencana Realisasi No. Bidang dan Program Output Volume Satuan Pagu Kegiatan (Rp) Output Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan
2. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja D. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT
3. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT

TOTAL KABUPATEN/KOTA .....

TOTAL SE-PROVINSI .....

Koordinator DBH CHT Disetujui Oleh Provinsi ..... . Gubemur .....

( ............................................. ) ( ...........................................)

NIP.

G. FORMAT PERUBAHAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..... 11

TAHUN ANGGARAN ..... 21

Pagu Alokasi DBH CHT Rp .... 3l Sisa Pagu DBH CHT TA Sebelumnya yang dianggarkan Rp .... 41 Total Rp ... si Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalamNo. Bidang, Program, clan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Ro\

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

• Pelatihan peningkatan kualitas tembakau (i) Pelatihan budidaya tembakau Biaya operasional pendukung* (ii) Pengembangan pola kemitraan Biaya operasional pendukung* (iii) Pelatihan pascapanen Biaya operasional pendukung* (iv) dst.

Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalamNo. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Pagu Kegiatan Penganggaran Volume Satuan Kegiatan Volume Satuan APBD (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Biaya operasional pendukung*

• Penanganan panen dan pasca panen {i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur Biaya operasional pendukung* {ii) Pengadaan rumah fermentasi Biaya operasional pendukung* {iii) dst. Biaya operasional pendukung*
• Penerapan inovasi teknis {i) Pengembangan diversifikasi produk tembakau (non tobacco) Biaya operasional pendukung* (ii) dst. Biaya operasional pendukung*
• Dukungan sarana dan prasarana usaha tan (i) Bantuan benih unggul tembakau Biaya operasional pendukung*

Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalam No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(ii) dst. Biaya operasional pendukung*

1. Program Pembinaan Industri

• Registrasi mesin pelinting sigaret
• Pendataan industri hasil tembakau
• Penyediaan/ pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah
• Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah
• Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah
• Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/ sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau
• Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalamNo. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Roi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. e. Pemberian bantuan (i) Bantuan langsung tunai Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau Biaya operasional pendukung* (iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Biaya operasional pendukung*

• Peningkatan keterampilan kerja (i) Pelatihan keterampilan keria; Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan modal usaha berupa barang Biaya operasional pendukung* (iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh

Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalam No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Biaya operasional pendukung* Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat B. Bidang Penegakan Hukum

1. Program Pembinaan Industri Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret Biaya operasional pendukung*
2. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai C. Penyampaian informasi ketentuan peraturan (i) Sosialisasi tatap perundang-undangan di bidang cukai kepada muka masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan Biaya operasional pendukung* (ii) Sosialisasi melalui media cetak Biaya operasional pendukung* (iii) Sosialisasi melalui media elektronik Biaya operasional pendukung* (iv) Sosialisasi melalui media dalam jaringan Biaya operasional pendukung* Program Pemberantasan BKC Ilegal

Kode/ Semula Menjadi Keterangan Klasifikasi Output Output Rincian Kegiatan dalam No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur