Pasal 10

(1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk

mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 meliputi kegiatan:

• pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:

1. penurunan angka prevalensi merokok meliputi:

• kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok;
• penerapan kawasan tanpa rokok;
• upaya berhenti merokok;
• survei konsumsi produk tembakau; dan/ atau
• pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

1. percepatan penurunan angka prevalensi stunting;
2. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
3. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
4. penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok; dan/atau
5. pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba;

• penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
• penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
• pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
• pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/ atau
• pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.

(2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

• pengadaan;
• pembangunan baru;
• penambahan ruangan;
• rehabilitasi bangunan;
• pemeliharaan bangunan/peralatan;
• kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
• pembelian suku cadang.

(3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas

sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

• pengadaan;
• pembangunan baru;
• rehabilitasi;
• pemeliharaan; dan/ atau
• pembelian suku cadang.

(4) Pengadaan dalam rangka penyediaan/peningkatan

sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

• obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
• alat kesehatan;
• sarana transportasi rujukan berupa ambulans; dan/ a tau peralatan; dan/ atau
• sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

(5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/ atau kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Paragraf 4 Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau