Pasal 13

(1) DBH Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf e dibagikan:

• sebesar 607o (enam puluh persen) secara merata kepada:

1. kabupaten/kota di seluruh Indonesia; dan
2. Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/ kota otonom; dan

• sebesar 40% (empat puluh persen) kepada:

1. kabupaten/ kota; dan
2. provinsi yang tidak terbagi ke dalam Daerah kabupaten/kota otonom, yang memiliki luas wilayah laut secara proporsional terhadap total luas wilayah laut. (21 Luas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.