Pasal 40

(1) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2), Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bersama-sama menyusun rencana pemanfaatan DAK.

(2) Rencana pemanfaatan DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pagu indikatif DAK yang dirinci per bidang/jenis.

(3) Rencana pemanfaatan DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui surat bersama Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang pagu indikatif kementerian/ lembaga. (41 Dalam hal terdapat perubahan pagu indikatif DAK, dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(5) Menteri/pimpinan lembaga melakukan sinkronisasi

terhadap belanja Pemerintah Pusat dan DAK.

Bagian

SK No 18164l A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Pengalokasian

Pasal 4 1

(l) Berdasarkan tema/jenis/bidang/ subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik.

(21 Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

(3) Kementerian/lembaga dan kementerian yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(21.