Peraturan Badan Nomor 23-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

2. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

3. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

4. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

6. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.

7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

9. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

10. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

11. Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

12. Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

13. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing- masing.

(1) Nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menggambarkan: a. nama Manajer Investasi; b. nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana; dan c. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah.

(2) Nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang: a. sama dengan nama Reksa Dana lain; b. mengandung ungkapan Reksa Dana tersebut memiliki manfaat tertentu yang belum tentu benar; c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Reksa Dana.

(1) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:

1. Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di INDONESIA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA;
2. Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh: a) Pemerintah Republik INDONESIA; b) badan hukum INDONESIA yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik; c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari

luar negeri untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara; dan/atau 3. instrumen pasar uang dalam negeri; b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari INDONESIA melalui media massa atau situs web. (2) Dalam hal investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan pada Efek yang diperdagangkan di luar negeri yang diterbitkan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf c) dan/atau huruf d), Manajer Investasi Reksa Dana dimaksud wajib memberikan informasi mengenai nama dan persentase kepemilikan Emiten, Perusahaan Publik, dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung badan hukum asing yang menerbitkan Efek dimaksud kepada Bank Kustodian bersamaan dengan penyampaian instruksi pembayaran penyelesaian transaksi kepada Bank Kustodian.

(1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa: a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri; b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik INDONESIA, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; g. Efek derivatif; dan/atau h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. diterbitkan oleh:

1. Emiten atau Perusahaan Publik;
2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
4. Pemerintah Republik INDONESIA;
5. Pemerintah Daerah; dan/atau
6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. diperdagangkan di:

1. Bursa Efek; atau
2. luar Bursa Efek, dengan ketentuan: a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar; b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
3. Efek; atau
4. Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.

(1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif: a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari INDONESIA melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum INDONESIA atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di INDONESIA lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; e. memiliki Efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15%

(lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik INDONESIA; k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan; l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki; o. terlibat dalam transaksi marjin; p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman; q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud; t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
3. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
4. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi: a. Sertifikat Bank INDONESIA; b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(1) Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi.

(2) Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif paling lambat 20 (dua puluh) hari bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana dan pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian. (3) Penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian. (3) Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka: a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Kustodian wajib melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau menerima pembayaran atas penjualan Efek atau pencairan investasi lainnya dalam Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan Manajer Investasi.

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif setiap hari bursa dan mengumumkannya melalui media massa.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menggunakan denominasi Rupiah kecuali mayoritas Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdenominasi mata uang asing.

(1) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) berdasarkan Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disampaikan Manajer Investasi kepada Bank Kustodian. (2) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing wajib ditetapkan sebesar US$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro), atau dalam besaran tertentu mata uang asing lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disampaikan Manajer Investasi kepada Bank Kustodian. (4) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dapat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang telah diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

(1) Dalam rangka penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian. (2) Penghitungan dan penyampaian Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Manajer Investasi wajib menyusun tata cara Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(1) Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikreditkan ke rekening atas nama Reksa Dana di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa disampaikannya perintah transaksi pembelian secara lengkap. (2) Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berasal dari: a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (3) Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan pihak dimaksud.

(1) Perintah Transaksi Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi: a. sampai dengan pukul 13.00 Waktu INDONESIA Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan; atau

b. setelah pukul 13.00 Waktu INDONESIA Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya. (2) Ketentuan mengenai Transaksi Unit Penyertaan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang telah dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

(1) Transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain hanya dapat dilakukan antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. (2) Transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan suatu Reksa Dana dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang lain pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima rekening Reksa Dana dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

(1) Untuk kepentingan operasional Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain atas permintaan tertulis dari Manajer Investasi. (2) Rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadministrasikan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana dimaksud.

Manajer Investasi atas nama Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifyang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian wajib memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan atau likuidasi Reksa Dana disampaikan ke rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(1) Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan apabila terjadi hal sebagai berikut: a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan ditutup; b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa Efek dihentikan; c. keadaan darurat; atau d. terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian. (3) Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru, selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud. (4) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perintah pembelian kembali dan/atau pelunasan diterima oleh Manajer Investasi.

Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak perintah pembelian kembali telah diterima Manajer Investasi secara lengkap.

(1) Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. pewarisan; atau b. hibah. (2) Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian Reksa Dana. (3) Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank Kustodian wajib: a. mengurus penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. melakukan pembayaran pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

c. melakukan pembukuan Reksa Dana; dan d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

(1) Bank Kustodian wajib memastikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diterbitkan setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara lengkap dan diterimanya dana di rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian. (2) Untuk transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain, Bank Kustodian wajib memastikan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan setelah perintah pengalihan dimaksud diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

(1) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan. (2) Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Unit Penyertaan; atau b. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Unit Penyertaan. (3) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau b. jasa pengiriman.

(1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Reksa Dana kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana. (2) Laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau b. jasa pengiriman.

Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban Manajer Investasi antara lain: a. biaya persiapan pembentukan Reksa Dana; b. biaya administrasi pengelolaan Reksa Dana; c. biaya pemasaran; d. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening dan formulir transaksi; e. biaya cetak dan distribusi Prospektus pertama kali; f. biaya pembubaran Reksa Dana; dan g. biaya jasa Dewan Pengawas dan/atau tenaga ahli, jika terkait pengelolaan Reksa Dana Syariah.

(1) Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban Reksa Dana meliputi: a. biaya pengelolaan Manajer Investasi; b. biaya Bank Kustodian; c. biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana, jika ada; d. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek Reksa Dana; e. biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya; f. biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan g. biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak. (2) Bank Kustodian wajib membayar biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perintah Manajer Investasi.

Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan antara lain: a. biaya penjualan, jika ada; b. biaya pembelian kembali dan/atau pelunasan, jika ada; c. biaya pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain jika ada; dan d. biaya transfer dana sehubungan dengan Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, jika ada.

(1) Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, terdapat biaya lain dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain: a. biaya Konsultan Hukum; b. biaya Notaris; dan/atau c. biaya Akuntan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

(1) Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana berkaitan dengan pelaksanaan Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana. (2) Kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Manajer Investasi dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

(3) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. dibuat dalam Bahasa INDONESIA; b. memuat hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan c. disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. (4) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Bank Kustodian Reksa Dana.

(1) Dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki: a. jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau b. sistem elektronik yang teruji keandalannya. (2) Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang. (3) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dibuat secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA; b. memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan Transaksi Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan terkait lainnya di sektor Pasar Modal serta paling sedikit memuat:

1. identitas masing-masing Pihak;
2. hak dan kewajiban masing-masing Pihak;
3. imbalan atas jasa pemilik gerai dan/atau pemilik sistem elektronik serta biaya;
4. jangka waktu perjanjian; dan
5. ketentuan pengakhiran perjanjian. (4) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. (5) Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana pertama kali kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi melalui gerai penjualan wajib dilakukan oleh tenaga pemasaran Manajer Investasi yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. (6) Manajer Investasi yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. bertanggung jawab atas Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Manajer Investasi; b. bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal; c. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Manajer Investasi.

(1) Dalam melakukan Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik, Manajer Investasi dapat menggunakan sistem elektronik yang dibangun sendiri oleh Manajer Investasi atau oleh pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Manajer Investasi. (2) Ketentuan mengenai tata cara Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebetan rekening bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Manajer Investasi wajib menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana wajib: a. memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana; dan

b. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud.

(1) Manajer Investasi wajib: a. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, yang berkaitan dengan:

1. laporan keuangan Reksa Dana; dan
2. pengelolaan Reksa Dana, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Reksa Dana tersebut dibubarkan; b. memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi serta nasabah lain dan produk lain dari Manajer Investasi. (2) Bank Kustodian wajib menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan: a. semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, yang berkaitan dengan:
3. laporan keuangan; dan
4. pengelolaan Reksa Dana, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Reksa Dana tersebut dibubarkan; b. semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan paling singkat 5 (lima) tahun sejak Reksa Dana tersebut dibubarkan; dan c. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan paling singkat 5 (lima) tahun sejak

rekening pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut ditutup.

(1) Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian dalam hal: a. Bank Kustodian terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif atau ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau c. terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. (2) Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti.

(1) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan penanggung jawab, anggota Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing- masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif. (2) Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember. (3) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (4) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian. (5) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan. (6) Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan Reksa Dana tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

(7) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku. (8) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif. (2) Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat dilakukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif. (3) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif. (4) Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan

Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban penyampaian laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi hal sebagai berikut: a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar

harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b; dan c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:

1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Manajer Investasi wajib: a. mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional paling lambat 2

(dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, dalam

jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
2. kondisi keuangan terakhir, dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
3. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
4. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana.

Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c angka 2, Pasal 47 huruf c angka 2, Pasal 48 huruf c angka 2, dan Pasal 49 huruf c angka 2 mencakup: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi komprehensif; dan c. catatan atas laporan keuangan.

(1) Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan Reksa Dana; atau b. menunjuk salah satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. (2) Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan Reksa Dana yang disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

c. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan: a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun; b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut; c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah

untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

(1) Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

(2) Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Reksa Dana.

Untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. mengalihkan, membekukan, dan/atau mengamankan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. menunjuk Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; d. membubarkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau e. melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana wajib memuat hak dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. nama dan alamat Manajer Investasi; b. nama dan alamat Bank Kustodian; c. komposisi diversifikasi Portofolio Efek di pasar uang dan Pasar Modal; d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemegang Unit Penyertaan; e. keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali Unit Penyertaan; f. komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi; g. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi; h. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian; i. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;

j. hak pemegang Unit Penyertaan; k. batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan; l. tata cara pelaksanaan Transaksi Unit Penyertaan; m. tata cara pelaksanaan Transaksi Unit Penyertaan melalui sistem elektronik, jika ada; n. tata cara pembayaran Transaksi Unit Penyertaan; o. tata cara pembayaran Transaksi Unit Penyertaan melalui sistem pembayaran elektronik, jika ada; p. tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; q. prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; r. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana; s. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat); t. pembubaran Reksa Dana; u. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa; v. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran Reksa Dana; dan w. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, paling sedikit memuat hal sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pembukuan dan pelaporan; b. tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya; c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti; d. pemisahan kekayaan Reksa Dana dengan kekayaan Manajer Investasi; e. tata cara Transaksi Unit Penyertaan; f. penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan penyampaiannya kepada Bank Kustodian; g. penunjukan Bank Kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian karena hukum tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai Bank Kustodian, misalnya izin usaha sebagai Bank Umum dicabut atau persetujuan sebagai Bank Kustodian dibatalkan; h. pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; i. pembelian kembali Unit Penyertaan atas nama Reksa Dana untuk kepentingan rekening Reksa Dana; j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan k. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pembukuan dan pelaporan; b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya; c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa; d. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi; e. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Reksa Dana sesuai kontrak; f. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak, dalam hal Kontrak Investasi Kolektif MENETAPKAN adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan; g. penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan; h. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari:

1. calon pemegang Unit Penyertaan;
2. pihak yang sudah ditentukan pada saat pembukaan rekening; dan/atau
3. pihak yang ditentukan oleh pemegang Unit Penyertaan setelah pembukaan rekening; i. pengurusan Transaksi Unit Penyertaan; j. pemisahan kekayaan Reksa Dana dari kekayaan Bank Kustodian; k. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana; l. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang Unit Penyertaan; dan m. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank

Kustodian secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.

Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. hak untuk mendapat bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan; b. hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan; c. hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Reksa Dana; d. hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; e. hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana; f. hak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada; dan g. hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Ketentuan mengenai pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf t, paling sedikit wajib memuat: a. alasan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan b. tindakan yang dilakukan dalam rangka pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan/atau Pasal 49.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus Reksa Dana sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

Manajer Investasi wajib melakukan pembaharuan Prospektus dalam hal terdapat: a. perubahan material terkait pengelolaan Reksa Dana; dan/atau b. laporan keuangan tahunan Reksa Dana.

(1) Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. (2) Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana yang belum memiliki pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. (3) Perubahan Kontrak Investasi Kolektif wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.

(4) Perubahan Prospektus wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi publik dan pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus. (5) Kewajiban mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Reksa Dana yang belum memiliki pemegang Unit Penyertaan. (6) Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.

Dalam rangka penerbitan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut: a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b. rancangan terakhir Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diberi materai dan ditandatangani oleh para Pihak; c. perjanjian kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya (jika ada); d. rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;

e. laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; f. brosur penawaran Reksa Dana; g. khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, dokumen simulasi terkait kalkulasi kinerja atau indikasi hasil termasuk kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi dengan mempertimbangkan hal antara lain sebagai berikut:

1. asumsi;
2. jatuh tempo tiap Efek;
3. peringkat Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi;
4. dana investasi awal tiap Efek;
5. tingkat kupon tiap Efek;
6. estimasi harga perolehan tiap Efek;
7. biaya;
8. perkiraan/indikasi hasil investasi;
9. pembelian kembali atau pelunasan sebagian, jika ada;
10. penjualan; dan
11. pelunasan saat jatuh tempo; h. kontrak dengan Sponsor, bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud melibatkan Sponsor; i. perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan, bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; j. perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek, jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek; k. perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek; dan l. dokumen terkait Efek derivatif, dalam hal Reksa Dana akan berinvestasi pada Efek derivatif.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan format Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen dan/atau informasi sebagai berikut: a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b. rancangan terakhir Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diberi materai dan ditandatangani oleh para Pihak; dan c. digital seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran Produk dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya.

(1) Dalam rangka memproses permohonan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan para pihak

yang terlibat dalam Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk melakukan presentasi; dan/atau b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menyampaikan dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal surat permintaan dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang tidak melengkapi dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap membatalkan permohonan Pernyataan Pendaftaran yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan Prospektus final yang telah dicetak beserta format digital dokumen tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. Pernyataan Pendaftaran belum memenuhi persyaratan; atau b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana, dan kebijakan investasinya masih tetap sama.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik terkait permohonan Pernyataan Pendaftaran dan/atau penyampaian laporan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, permohonan Pernyataan Pendaftaran dan/atau penyampaian laporan Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dapat disampaikan melalui sistem elektronik.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) serta tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, khususnya mengenai: a. kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; b. sumber dana pembelian Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; c. pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; d. penyampaian konfirmasi bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; e. penyampaian laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan f. minimum dana kelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan mengenai nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku untuk Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks serta Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dapat tidak mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sepanjang diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IV.B.1 yang merupakan lampirannya; b. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IV.B.2 yang merupakan lampirannya; dan

c. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang

Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IX.C.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY