Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pertahanan.

5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan PPK.

6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

8. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS.

9. Pelamar adalah Warga

yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan. 10. Peserta adalah Pelamar yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor registrasi untuk mengikuti seleksi Pengadaan PNS. 11. Seleksi Administrasi adalah kegiatan verifikasi terhadap berkas dan dokumen persyaratan Pelamar untuk mencocokan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh Pelamar serta untuk menelusuri rekam jejak jabatan, moralitas, dan integritas. 12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh Pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS melalui materi tes intelegensi umum, tes

karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan melalui alat bantu komputer (Computer Assisted Test). 13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan Peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan. 14. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan dari seorang Peserta ujian Pengadaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Nasional yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan Pengadaan PNS secara nasional. 16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 17. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kemhan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah panitia yang bertugas untuk melakukan seleksi Pengadaan PNS Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(1) Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan bertujuan untuk mengisi kekosongan formasi atau kebutuhan PNS Kemhan di lingkungan UO. (2) Kebutuhan PNS Kemhan di lingkungan UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. rencana strategis UO; b. perubahan UO; c. jumlah PNS Kemhan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, dan pindah instansi; dan d. ketersediaan (existing) PNS Kemhan.

Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengangkatan.

Perencanaan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. penetapan kebutuhan PNS Kemhan; b. pembentukan kepanitiaan; c. penjadwalan seleksi; dan d. sarana dan prasarana.

(1) Penetapan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui rencana kebutuhan PNS Kemhan. (2) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:

a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan selaku UO Kemhan melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; b. Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas Besar TNI; c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk UO TNI Angkatan Darat; d. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Laut untuk UO TNI Angkatan Laut; dan e. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Udara untuk UO TNI Angkatan Udara. (4) Rencana kebutuhan PNS Kemhan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri mengusulkan rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (2) Pengusulan rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian aplikasi e-formasi. (3) Pengisian aplikasi e-formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melalui Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dibantu oleh: a. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai untuk UO Kemhan; b. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI untuk UO Markas Besar TNI; c. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel Angkatan Darat untuk UO TNI Angkatan Darat; d. Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut untuk UO TNI Angkatan

Laut; dan e. Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara untuk UO TNI Angkatan Udara. (4) Hasil pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan disampaikan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (5) Penetapan formasi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi pada tahun berjalan.

(1) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi PNS Kemhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (2) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Panitia Seleksi Kementerian. (3) Panitia Seleksi Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Panitia Pusat dan b. Panitia UO. (4) Panitia UO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Panitia UO Kemhan; b. Panitia UO Markas Besar TNI;

c. Panitia UO TNI Angkatan Darat; d. Panitia UO TNI Angkatan Laut; dan

e. Panitia UO TNI Angkatan Udara.

(1) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Penanggung Jawab dijabat oleh Menteri; b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan; c. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Induk Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; e. Tim Pemantauan Ujian; f. Anggota Perwakilan dari UO Kemhan dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; g. Anggota Perwakilan dari UO Markas Besar TNI dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI; h. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Darat dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel Angkatan Darat; i. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Laut dijabat oleh Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut; dan j. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Udara dijabat oleh Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara. (2) Tim Pemantau Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur: a. kepegawaian; b. pengawasan; c. perencanaan; dan d. keuangan. (3) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab pada: a. Seleksi Administrasi; b. SKD;

c. SKB; d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan Calon PNS; b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan Seleksi Administrasi; c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan Seleksi Administrasi melalui media yang telah ditentukan; d. memberikan hak akses portal seleksi Calon PNS kepada Panitia UO untuk pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar; e. melakukan pengendalian dan asistensi kepada Panitia UO dalam pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait Seleksi Administrasi diantara Panitia UO dan Panselnas; g. mengkompulir laporan hasil verifikasi berkas/Seleksi Administrasi dari tiap Panitia UO; h. melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada Panselnas; i. mengumumkan hasil kelulusan Seleksi Administrasi secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan j. melaporkan pengumuman hasil kelulusan Seleksi Administrasi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKD;

b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan SKD; c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKD melalui media yang telah ditentukan; d. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; e. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKD antara Panitia UO dan Panselnas; f. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil SKD; g. menerima hasil SKD dengan Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan SKD; h. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKD tiap UO; i. menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKD secara nasional dari Panselnas dan menyerahkan salinan/ tembusan hasil dari Panselnas kepada Panitia UO; j. mencocokkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i; k. mengumumkan hasil kelulusan SKD secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan l. melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKD kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKB; b. menyusun soal SKB jabatan sesuai dengan rumpun formasi jabatan yang dibuka; c. mengirimkan soal SKB sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Panselnas; d. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan SKB;

e. menyusun pedoman dan standar penilaian SKB instansi bersama Panitia UO atau perwakilan UO yang ada dalam Panitia Pusat; f. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKB melalui media yang telah ditentukan; g. melakukan pemantauan pelaksanaan SKB instansi di tiap-tiap UO; h. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; i. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKB antara Panitia UO dan Panselnas; j. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil SKB jabatan; k. menerima hasil SKB jabatan dari Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan SKB jabatan dan menyerahkan salinan/tembusan hasil pelaksanaan SKB jabatan kepada Panitia UO; l. menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKB jabatan secara nasional dari Panselnas; m. mencocokkan data hasil pengolahan pelaksanaan SKB jabatan; n. menerima hasil SKB instansi dari Panitia UO di tiap-tiap lokasi seleksi; o. melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKB instansi tiap-tiap UO; p. melakukan input hasil SKB instansi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan; q. mengumumkan hasil kelulusan SKB secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan r. melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKB kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Panselnas tentang integrasi data hasil SKD dan SKB secara keseluruhan; b. menerima rekapitulasi nilai hasil integrasi data SKD dan SKB dari Panselnas; c. mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media yang telah ditentukan; dan d. menerbitkan Keputusan Menteri tentang kelulusan seleksi Pengadaan PNS tahun berjalan.

(1) Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Subbagian Pengadaan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; d. Bendahara dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; e. Koordinator Seleksi Administrasi dijabat oleh Kepala Subbagian Pengembangan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; f. Subkoordinator Seleksi Psikologi dijabat oleh Kepala Subbagian Sistem Karier Bagian Karier Pegawai atau Asesor Muda Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; g. Subkoordinator Seleksi Jasmani dijabat oleh Kepala Subbagian Jasmani Bagian Perawatan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; h. Subkoordinator Seleksi kesehatan dijabat oleh Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Bagian

Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; i. Subkoordinator Seleksi Mental Ideologi dijabat oleh Kepala Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; j. Subkoordinator Seleksi Kesehatan Jiwa dijabat oleh Dokter Ahli Kesehatan Jiwa RS. dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan; dan k. Anggota lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia UO. (2) Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kemhan.

Panitia UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab pada: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; c. SKB; dan d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. berkoordinasi kepada Panitia Pusat tentang persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Administrasi; b. memuat link pengumuman Seleksi Administrasi Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. melakukan verifikasi berkas Pelamar secara online pada portal seleksi Calon PNS nasional dengan menggunakan hak akses yang telah diterima dari Panitia Pusat; d. melaporkan dan mengoordinasikan kendala dan hal lain terkait Seleksi Administrasi kepada Panitia Pusat;

e. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi berkas/Seleksi Administrasi dan melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pusat; dan f. memuat link pengumuman hasil Seleksi Administrasi Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKD; b. memuat link pengumuman SKD Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKD sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan; d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung SKD berupa:

1. kesiapan tempat;
2. absensi;
3. alat tulis kantor;
4. petugas; dan
5. perangkat lain yang dibutuhkan. e. melaporkan kesiapan pelaksanaan SKD kepada Panitia Pusat; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKD kepada Panitia Pusat; g. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur seluruh pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing- masing; h. menerima salinan/tembusan hasil SKD dari panitia pusat; dan i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing-masing.

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKB; b. memuat link pengumuman SKB Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKB sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan; d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung kegiatan SKB berupa:

1. kesiapan tempat;
2. absensi;
3. alat tulis kantor;
4. petugas; dan
5. perangkat lain yang dibutuhkan. e. melaporkan kesiapan pelaksanaan SKB kepada Panitia Pusat; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKB kepada Panitia Pusat; g. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur pelaksanaan SKB pada tiap lokasi di UO masing-masing; h. menerima salinan/tembusan hasil SKB jabatan dari Panitia Pusat; i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKB di UO masing-masing; dan j. menyerahkan rekapitulasi hasil SKB instansi kepada Panitia Pusat.

Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi: a. melakukan koordinasi dan mendukung pelaksanaan proses pengolahan hasil Panitia Pusat;

b. mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media yang telah ditentukan; dan c. menerima Keputusan Menteri dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di tiap UO.

(1) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa jadwal pelaksanaan Seleksi Administrasi, SKD, dan SKB Jabatan yang ditetapkan oleh Panselnas. (2) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Kementerian dan diusulkan kepada Panselnas untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penjadwalan SKB instansi, ditetapkan oleh Panitia Seleksi Kementerian yang dikoordinasikan dengan Panselnas.

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan b. prasarana berupa peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan PNS Kemhan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Panitia Pusat, dan Panitia UO. (3) Dalam hal Peserta penyandang disabilitas, disiapkan sarana dan prasarana khusus.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. pengumuman lowongan PNS; b. pelamaran; dan c. pelaksanaan seleksi.

(1) Pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibuka oleh Panselnas. (2) Berdasarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi Kementerian mengumumkan lowongan Jabatan PNS Kemhan secara terbuka kepada masyarakat. (3) Pengumuman lowongan Jabatan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender. (4) Pengumuman lowongan Jabatan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama Jabatan; b. kualifikasi pendidikan; c. alokasi formasi; d. unit kerja penempatan; e. keterangan alokasi formasi; f. alamat dan tempat lamaran ditujukan; g. jadwal tahapan seleksi; dan

h. persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan media meliputi: a. website resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan; b. media elektronik; c. media cetak; d. papan pengumuman; dan/atau e. media lain yang memungkinkan.

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas: a. pendaftaran bagi Pelamar; dan b. penyampaian dokumen.

(1) Pendaftaran bagi Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan secara online melalui website yang ditentukan oleh Panselnas. (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan data Pelamar paling sedikit meliputi: a. nomor identitas kependudukan atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; b. kartu keluarga; c. nama lengkap; d. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran; e. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh Jabatan; f. Jabatan yang dilamar; g. instansi yang dilamar;

h. alamat lengkap Pelamar; i. alamat email; dan j. nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh nomor registrasi selanjutnya digunakan untuk penyampaian dokumen.

(1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan Pelamar setelah memperoleh nomor registrasi. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengunggah dalam bentuk pindai dokumen asli melalui website yang ditentukan oleh Panselnas; dan/atau b. mengirimkan dokumen secara langsung atau melalui jasa pengiriman.

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; dan c. SKB.

(1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan secara online oleh tiap UO untuk mencocokkan atau memverifikasi persyaratan dengan data Pelamar yang telah diunggah melalui website yang ditentukan. (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan kelulusannya ditetapkan dengan

Keputusan Panitia Seleksi Kementerian yang diumumkan bersama dengan pemanggilan kepada Peserta untuk mengikuti SKD.

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi. (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa materi seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh Peserta dengan standar kompetensi dasar PNS. (3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panselnas yang terdiri atas:

a. tes wawasan kebangsaan;

b. tes intelegensi umum; dan

c. tes karakteristik pribadi.

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi Kemhan dan media sosial. (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian; b. kelengkapan mengikuti SKD meliputi:

1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS Nasional; dan
2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik/surat kehilangan kartu tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panselnas.

(4) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Panselnas.

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kelulusannya didasarkan pada kehadiran Peserta dan nilai (Passing Grade) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada Jabatan. (3) Kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya diumumkan melalui website resmi Panselnas dan website resmi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. (4) Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan berhak mengikuti tahapan SKB.

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus SKD. (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh Peserta dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan. (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan materi: a. SKB Jabatan; dan b. SKB instansi.

(1) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a materi soal disusun oleh Panitia Seleksi Kementerian bekerja sama dengan kementerian/lembaga

dan /atau perguruan tinggi. (2) Bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan formasi Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. (3) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan koordinasi antara Panitia Pusat dan Panselnas. (4) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panselnas.

(1) SKB instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa muatan lokal meliputi tes: a. kesegaran jasmani; b. kesehatan; c. psikotes; d. mental ideologi; dan e. kesehatan jiwa. (2) SKB instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) muatan lokal harus dilaksanakan oleh Peserta yang ditentukan oleh Panitia Pusat. (3) SKB instansi sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan antara Panitia Pusat dengan Panitia UO.

(1) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berupa tes lari dengan jarak 2.400 (dua ribu empat ratus) meter. (2) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tabel tes kesegaran jasmani yang penilaiannya terbagi dalam: a. kategori pria; dan b. kategori wanita.

(3) Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani Kategori Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani Kategori Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kesehatan Peserta. (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan berupa: a. tinggi dan berat badan; b. tekanan darah; c. anamnesa dan pemeriksaan fisik; d. mata; e. THT; f. gigi; g. laboratorium dan tes kehamilan bagi wanita; h. elektrokardiogram (EKG); dan i. radiologi thorax photo. (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil diagnosanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap hasil tes kesehatan. (4) Penilaian hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) tingkatan status kesehatan meliputi: a. Status Kesehatan I; b. Status Kesehatan II; c. Status Kesehatan III; dan d. Status Kesehatan IV.

(5) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Pemeriksaan Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tes psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengukur inteligensi Peserta. (2) Tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis komputer dengan menggunakan alat ukur yang terdiri atas 3 (tiga) subtes meliputi:

a. keterampilan berfikir (thinking skills); b. keterampilan mengenal diri sendiri (intrapersonal skills); dan c. keterampilan hubungan antar pribadi (interpersonal skills). (3) Subtes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes psikotes. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tes mental ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan: a. secara tertulis; dan b. melalui wawancara. (2) Tes mental ideologi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penilaian dilaksanakan melalui pengisian data awal berupa daftar isian pertanyaan yang meliputi: a. data riwayat hidup; b. riwayat tempat tinggal; c. riwayat sekolah;

d. riwayat permasalahan hukum; dan e. data lain yang disesuaikan dengan perkembangan. (3) Tes mental ideologi melalui wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penilaian dilaksanakan dengan wawancara tentang aspek: a. ideologi negara; b. toleransi beragama; c. wawasan kebangsaan; dan d. aspek lain disesuaikan dengan perkembangan.

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) hasilnya berupa: a. Memenuhi Syarat; b. Tidak Memenuhi Syarat; dan c. Pertimbangan. (2) Dalam hal tertentu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan penilaian angka. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes mental ideologi. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Mental Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal kejiwaan dan profil klinis dari Peserta. (2) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis. (3) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes kesehatan jiwa. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi Kemhan dan media sosial. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian; dan b. kelengkapan mengikuti SKB meliputi:

1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS Nasional; dan
2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik/surat kehilangan kartu tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Kementerian yang dikoordinasikan dengan Panselnas. (4) SKB instansi dilaksanakan menggunakan fasilitas yang tersedia di tiap UO yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah dikoordinasikan dengan Panselnas.

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) bobot penilaian ditentukan dengan bobot: a. materi SKB Jabatan 50 persen; dan b. materi SKB instansi 50 persen. (2) Pembobotan materi SKB instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis pelaksanaan dikoordinasikan Panitia Pusat dengan Panitia UO.

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kelulusan Peserta didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Kelulusan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peringkat nilai/ranking tertinggi dari nilai gabungan antara nilai SKD dan nilai SKB sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Dalam hal batas jumlah alokasi formasi pada suatu Jabatan ada Peserta yang memiliki jumlah nilai sama, penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai SKD. (4) Dalam hal nilai SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai: a. karakteristik pribadi; b. tes intelegensi umum; dan c. tes wawasan kebangsaan secara berurutan. (5) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada: a. nilai indeks prestasi kumulatif bagi lulusan diploma/sarjana/magister; dan b. nilai rata-rata yang tertulis di ijazah untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat.

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dinyatakan tidak lulus SKB jika yang bersangkutan: a. tes kesehatan kategori Status Kesehatan III atau Status Kesehatan IV; b. tes mental ideologi kategori Tidak Memenuhi Syarat; c. tes kesehatan jiwa kategori kurang; dan/atau

d. tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKB instansi. (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil dan pertimbangan teknis oleh Panitia Seleksi Kementerian serta bersifat mutlak.

(1) Pengumuman dan penetapan Peserta yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada setiap jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Panselnas. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Panselnas. (3) Berdasarkan penetapan hasil seleksi oleh PPK sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Seleksi Kementerian mengumumkan hasil seleksi yang memuat: a. nama pelamar; b. tanggal lahir; c. nomor ujian; d. Jabatan; e. kualifikasi pendidikan; f. unit kerja; dan g. elemen lain yang diperlukan. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui laman resmi Kemhan dan media yang ditentukan.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a. pemberkasan; b. pengangkatan Calon PNS; c. masa percobaan; dan d. pengangkatan PNS.

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan terhadap Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon PNS. (2) Lulus seleksi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kemhan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman kelulusan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang terdiri atas: a. dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan Calon PNS yang telah ditentukan; dan b. jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

(1) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh Pelamar pada saat pemberkasan, Pelamar dapat melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberkasan. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta tidak melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pemberkasan yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. (3) UO dapat menentukan penetapkan lokasi pemberkasan Calon PNS.

(1) Hasil pemberkasan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diusulkan Penetapan Nomor Induk Pegawai. (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK tidak dapat MENETAPKAN surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon PNS.

(1) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/kepala desa setempat. (2) Peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggantikan PPK dapat mengambil nama Pelamar sesuai dengan urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi dalam pengumuman kelulusan sesuai dengan lowongan formasi Jabatan. (3) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK dan diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi Kemhan. (4) Keputusan PPK terhadap pengganti Pelamar yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK MENETAPKAN pengangkatan Calon PNS. (2) Dalam hal Peserta yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK tidak dapat MENETAPKAN surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon PNS.

(1) Peserta yang telah diangkat sebagai Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diserahkan kepada setiap UO oleh PPK. (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan/ditempatkan pada satuan kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Jabatan yang ditetapkan. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penugasan terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas.

(1) Calon PNS yang telah melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan hak atas gaji sebesar 80 persen (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas. (3) Tanggal berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan

pengangkatan Calon PNS. (4) Usul pembayaran gaji Calon PNS yang bersangkutan diajukan oleh pejabat pembuat daftar gaji paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibuatnya surat pernyataan melaksanakan tugas.

(1) Dalam hal Calon PNS telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi Calon PNS, masa kerja yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. (2) Masa kerja Calon PNS yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. masa selama menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural; b. masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti local staff pada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap; c. masa selama menjadi pegawai/karyawan pada badan internasional; d. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan e. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan yang berbadan hukum sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun. (3) Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperhitungkan secara penuh. (4) Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung setengah untuk setiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.

(1) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja Calon PNS, dilakukan penghitungan sebagai berikut: a. lebih dari 15 (lima belas) hari dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) bulan; atau b. kurang dari 16 (enam belas) hari dilakukan pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan. (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c wajib dijalani oleh Calon PNS yang telah diangkat. (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS. (3) Calon PNS yang pada masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak boleh mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

(1) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. (2) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun: a. integritas moral; b. kejujuran;

c. semangat dan motivasi nasionalisme/ kebangsaan; d. karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab; dan e. memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi untuk memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal dan antara kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bisa diikuti 1 (satu) kali dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Calon PNS pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan ketentuan: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. melakukan perbuatan yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; dan c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

(1) Calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS. (2) Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. sehat jasmani dan rohani. (3) Pengangkatan menjadi PNS ke dalam Jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusannya ditetapkan secara kolektif.

(1) Keputusan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) merupakan tanggal pengangkatan PNS. (2) Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai Calon PNS. (3) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur, pengangkatan PNS yang bersangkutan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

(1) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib dilaksanakan dengan mengucapkan sumpah/janji. (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(1) Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kemhan. (3) Pengawasan oleh Inspektur Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam proses dan hasil pengadaan PNS Kemhan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pembiayaan Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA