Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
3. Jemaah Haji adalah warga negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.
6. Tim Pemandu Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan

umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang. 7. Tim Pembimbing Ibadah Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat TPIHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji. 8. Tim Kesehatan Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum. 10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 11. Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji. 12. Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Arab Saudi di INDONESIA yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi. 13. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. 14. Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji INDONESIA yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan organisasi konferensi Islam. 15. Nomor Validasi adalah nomor bukti transaksi setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. 16. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. 17. Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu

keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji. 18. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi. 19. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi. 20. Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi. 21. Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi. 22. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. 23. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank penerima setoran pembayaran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH. 24. Taklimatul Hajj adalah PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 25. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA. 26. Menteri adalah Menteri Agama Republik INDONESIA. 27. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah pada Kementerian Agama. 28. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah provinsi.

29. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat daerah kabupaten/kota.
30. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
31. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. syarat dan prosedur pendaftaran haji; b. Kuota Haji; c. bimbingan Ibadah Haji; d. PPIH; e. petugas yang menyertai Jemaah Haji; f. pelayanan dokumen dan identitas haji; g. pelayanan transportasi Jemaah Haji; h. pelayanan Akomodasi dan Konsumsi haji; i. pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji; j. pelindungan jemaah dan petugas haji; dan k. koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(1) Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. (2) Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi. (3) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk. (4) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari. (5) Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (6) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pembimbing ibadah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji: a. beragama Islam; b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; c. memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah; d. memiliki kartu keluarga; e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan f. memiliki tabungan atas nama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: a. pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih; b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; c. tidak menggunakan kaca mata; dan d. tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen). (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

(1) Warga negara asing yang tinggal di INDONESIA dan memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau

anak yang sah (mahram) dengan warga negara INDONESIA yang terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat mendaftar sebagai calon Jemaah Haji. (2) Hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga. (3) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki paspor asli negara asal yang masih berlaku; c. memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap di INDONESIA yang masih berlaku; d. tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan e. memiliki surat rekomendasi untuk menunaikan Ibadah Haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kantor Kementerian Agama.

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur: a. Jemaah Haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH; b. BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi; c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian:

1. lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji;

2. lembar kedua untuk BPS BPIH;

3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama;

4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah; dan

5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter); e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH; f. calon Jemaah Haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH; g. calon Jemaah Haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan h. calon Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.

(1) Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan: a. belum pernah menunaikan Ibadah Haji; dan

b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. (2) Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. (2) Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. (3) Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH dikembalikan ke rekening yang bersangkutan.

(1) Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji, berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia. (2) Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia kuota, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.

(1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri;

c. dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji; d. dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji. (2) Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.

(1) Setoran BPIH Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya. (2) Pengembalian setoran BPIH bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. menyerahkan lembar kesatu bukti setoran BPIH; dan b. menyerahkan surat pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan/kuasanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran haji, pembatalan pendaftaran haji, dan pengembalian setoran BPIH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Menteri MENETAPKAN Kuota Haji nasional, Kuota Haji provinsi, dan Kuota Haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. (2) Penetapan Kuota Haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi. (3) Selain proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji di setiap daerah provinsi. (4) Gubernur dapat MENETAPKAN Kuota Haji provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di daerah kabupaten/kota. (5) Selain proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji di daerah kabupaten/kota.

(1) Kuota Haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH menjadi sisa kuota. (2) Sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada masing-masing daerah provinsi. (3) Pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Jemaah Haji dengan urutan berdasarkan kriteria: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem; b. sudah pernah melaksanakan Ibadah Haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;

c. penggabungan suami/istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan kartu keluarga; d. penggabungan anak/orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir; e. berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan permohonan; f. Jemaah Haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan; dan g. Jemaah Haji Nomor Porsi berikutnya. (4) Dalam hal pengisian sisa kuota digunakan oleh Jemaah Haji dengan kriteria berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat menyertakan pendamping. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Jemaah Haji yang telah ditetapkan sebagai jemaah yang berhak melunasi dan/atau Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, Nomor Porsi Jemaah Haji yang bersangkutan dapat dilimpahkan kepada anak kandung, suami, istri, atau menantu. (2) Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan Nomor Porsi kepada anak kandung, suami, istri, atau menantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam

perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke INDONESIA. (2) Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.

(1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (2) Bimbingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota. (3) Bimbingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui media. (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi manasik haji, perjalanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban Jemaah Haji.

(1) Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: a. pemahaman mengenai syarat dan rukun Ibadah Haji sesuai dengan syariat Islam; b. pengalaman melakukan Ibadah Haji; dan c. sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. (3) Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan; b. mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang

masih aktif; c. memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik; dan d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah. (4) Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (6) Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap kelompok bimbingan wajib diakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah. (3) Akreditasi kelompok bimbingan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Kelompok bimbingan yang mendapat izin dari Direktur Jenderal dinyatakan paling rendah memperoleh akreditasi C.

(1) Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap kelayakan dan kualitas bimbingan yang diberikan oleh kelompok bimbingan. (2) Kualitas bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peringkat A (sangat baik), B (baik), C (cukup), dan D (kurang).

(3) Dalam hal peringkat kualitas bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan peringkat D (kurang), izin kelompok bimbingan dicabut.

Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) wajib: a. menaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

(1) Kelompok bimbingan dan/atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan/atau pencabutan sertifikat pembimbing manasik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji dan kelompok bimbingan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal membentuk PPIH di tingkat pusat, di daerah yang memiliki Embarkasi, dan di Arab Saudi. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Agama, kementerian/instansi terkait, dan/atau pemerintah daerah. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang kesatu. (4) Gubernur atau bupati/wali kota di daerah yang tidak memiliki Embarkasi dapat membentuk PPIH.

PPIH bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPIH dibantu oleh petugas yang menyertai Jemaah Haji.

(1) Petugas yang menyertai Jemaah Haji terdiri atas: a. TPHI; b. TPIHI; dan c. TKHI.

(2) Petugas yang menyertai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun; e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas; dan f. memiliki komitmen dan integritas. (3) Petugas yang menyertai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar; e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas; f. memiliki komitmen dan integritas; dan g. sudah pernah menunaikan Ibadah Haji. (4) Petugas selain TPIHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan yang telah menunaikan Ibadah Haji, dengan jumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen).

(1) Selain petugas haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas haji daerah yang terdiri atas TPHD dan TKHD. (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah,

pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. (3) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas; e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas; f. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional INDONESIA/ Kepolisian Negara Republik INDONESIA/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki serifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta; g. memiliki kondite baik; dan h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

(1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. (2) Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar; b. sudah menunaikan Ibadah Haji; c. berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur Kementerian Agama; d. dapat membaca Al-Qur’an dengan baik;

e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji; f. memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umrah; dan g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah. (4) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki-laki; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar; c. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat; d. memiliki kemampuan manajerial; e. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji; f. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian; g. dapat membaca Al-Qur’an; dan h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. (5) Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; b. berprofesi dokter; c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji; d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

(1) Gubernur atau bupati/wali kota merencanakan dan melakukan proses rekrutmen petugas TPHD dan TKHD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/wali kota wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dengan tahapan: a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji daerah; b. membentuk panitia seleksi tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; c. menyiapkan materi seleksi; d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan petugas haji daerah untuk masing- masing daerah provinsi/kabupaten/kota; e. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi; f. mengumumkan hasil seleksi; dan g. pelaksanaan orientasi dan pelatihan petugas haji daerah.

(1) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diangkat oleh gubernur atau bupati/wali kota setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes praktik, dan seleksi lain yang diperlukan. (2) Setiap calon petugas haji yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti orientasi dan pelatihan petugas. (3) Orientasi dan pelatihan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari di masing-masing Embarkasi, terintegrasi dengan orientasi dan pelatihan petugas TPHI, TPIHI, dan

TKHI.

(1) Setiap Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan Ibadah Haji berupa paspor dan memperoleh Visa Haji. (2) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jemaah Haji yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. (3) Pengurusan Visa Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Jemaah Haji dan petugas diberikan gelang identitas. (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenakan oleh Jemaah Haji dan petugas sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke INDONESIA.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke dan dari Embarkasi/Debarkasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan

dari Arab Saudi. (3) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA menggunakan transportasi udara dengan sistem charter. (2) Pelaksana transportasi udara Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi paling sedikit persyaratan administratif, standar kelaikudaraan,

jenis dan kapasitas pesawat, dan standar pelayanan. (3) Penetapan pelaksana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan udara.

(1) Penyusunan jadwal transportasi udara Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA mengacu kepada rencana perjalanan haji dengan memperhatikan kalender Ummul Quro Arab Saudi. (2) Jadwal transportasi udara Jemaah Haji dan rencana perjalanan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Keberangkatan Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dilakukan melalui Embarkasi sesuai dengan pengelompokan berdasarkan domisili tempat yang bersangkutan mendaftar.

(2) Dalam hal suami dan istri atau orang tua dan anak kandung, tidak berada dalam pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggabungan dengan mutasi keberangkatan antar provinsi dan/atau antar Embarkasi.

(1) Transportasi darat Jemaah Haji antar kota perhajian di Arab Saudi (Jeddah, Makkah, dan Madinah) dan di masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menjadi tanggung jawab Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. (2) Transportasi darat Jemaah Haji di kota Makkah dari pemondokan ke dan dari masjidil haram menjadi tanggung jawab Pemerintah. (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi.

Akomodasi dan Konsumsi Jemaah Haji dan/atau petugas di INDONESIA dan di Arab Saudi menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Akomodasi dan Konsumsi Jemaah Haji di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kepada Jemaah Haji selama berada di asrama haji Embarkasi.

(1) Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi pemondokan di Makkah, Madinah, dan perkemahan Arafah dan Mina. (2) Penempatan Jemaah Haji di pemondokan Makkah dilakukan dengan sistem undian atau qur’ah.

(3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan serta PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi. (4) Penempatan Jemaah Haji di pemondokan Madinah dilakukan berdasarkan jadwal kedatangan Jemaah Haji.

(1) Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (2) Konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar gizi, menu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. (3) Penyedia Konsumsi bagi Jemaah Haji harus memenuhi paling sedikit persyaratan administratif, peralatan, tenaga, bahan baku, pengolahan, distribusi, pelayanan, pengawasan, dan penjaminan mutu.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyediaan Akomodasi dan Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah dapat menunjuk penyedia Akomodasi dan Konsumsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan oleh kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. (2) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan setelah kembali ke INDONESIA.

(3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi medical chek up dan vaksinasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. (2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji selama pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan kloter, pelayanan di balai pengobatan haji di Jeddah, Makkah, Madinah, dan pelayanan kesehatan di Arafah, Muzdalifah, serta Mina.

Jemaah Haji yang masih memerlukan perawatan pasca operasional haji dirawat di rumah sakit Pemerintah Arab Saudi.

(1) Pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ke INDONESIA menjadi tanggung jawab pihak penerbangan sampai ke daerah provinsi. (2) Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memerlukan perawatan, berhak mendapatkan perawatan paling lama 14 (empat belas) hari di rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pemulangan Jemaah Haji pasca operasional haji ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Jemaah Haji yang sakit dengan status rawat inap dan tidak dalam perawatan khusus di intensive care unit atau intensive cardiac care unit pada tanggal 9 Zulhijah, harus disafariwukufkan. (2) Jemaah Haji dibadalhajikan apabila: a. meninggal dunia di perjalanan keberangkatan, asrama haji Embarkasi, atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah; b. sakit dan tidak dapat disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau c. mengalami gangguan jiwa.

(1) Jemaah Haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji dan petugas haji dengan masa pertanggungan sejak Jemaah Haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal.

(1) Menteri mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menteri dan/atau pimpinan instansi terkait di tingkat nasional. (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Bank INDONESIA.

(1) Gubernur mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah provinsi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. (3) Instansi vertikal dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kantor bea dan cukai, kantor kesehatan pelabuhan, kepolisian daerah, dinas perhubungan, dinas kesehatan, administrator bandara, dan PT. Angkasa Pura. (4) Kepala Kantor Wilayah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat daerah provinsi.

(1) Bupati/wali kota mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah kabupaten/kota dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. (3) Kepala Kantor Kementerian Agama merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat daerah kabupaten/kota.

(1) Kepala Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA untuk Arab Saudi mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dengan pimpinan instansi/lembaga terkait di Arab Saudi. (2) Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri,

Pemerintah Daerah Makkah dan Madinah, otoritas bandara, Muassasah Thawafah, Muassasah Adilla, Maktab Wukala Al-Muwahhad, Naqabah Ammah Lissayaaroh, dan Maktab Zamazimah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Konsul Jenderal Republik INDONESIA di Jeddah yang secara teknis operasional dilakukan oleh staf teknis haji.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diatur dalam ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 898); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 804); dan c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Reguler (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 534),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA