Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2005 dan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRK.
4. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komite Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan. 8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG. 9. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi atau KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/ Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih. 12. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah : a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan : a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan : a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan

menghitung/ MENETAPKAN jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD. (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon harus dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/MENETAPKAN jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRD. (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/MENETAPKAN jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRD.

(1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus). (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah : a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri EA DPRD Provinsi dan Model Seri EB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi dan Model Seri DB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan. (4) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. (5) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

(1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan : a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus); c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per seratus); dan d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta ) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus). (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan : a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per seratus); dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus). (3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Untuk keperluan penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon.

(6) Untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan tertulis KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (7) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi : a. Kartu Keluarga ; atau b. Pasport ; atau c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (9) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

(1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang memenuhi syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi

calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran; e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan o. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c : a. paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :

1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada); 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang. b. dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:

1. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/ Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
2. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama.
3. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
4. fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang. c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri. e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

(1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti : a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o; b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e; c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP; d. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i; e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j;

f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k; g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; h. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l; i. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m; j. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; l. fotokopi KTP; m. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c; n. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f; dan o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu : a. bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) UNDANG-UNDANG paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort. (3) Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan : a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota; c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berlaku untuk :

1. Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
2. Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.

Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h dan huruf i UNDANG-UNDANG, wajib menyampaikan surat pemberitahuan : a. kepada PRESIDEN melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

(1) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada KPU Privnisi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) UNDANG-UNDANG. (3) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti-bukti yang sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti- bukti yang sah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh bakal calon pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) UNDANG-UNDANG.

(1) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. (2) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk calon perseorangan.

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan

persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media eletronik setempat selama 2 (dua) hari. (3) Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dicantumkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran. (5) Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon. (6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas : a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. b. mencatat dalam buku registrasi :

1. nama bakal pasangan calon;
2. hari, tanggal dan waktu penerimaan;
3. alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon; c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik; (7) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) UNDANG-UNDANG.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri : a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon; b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung; c. surat pernyataan kesediaan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu kesatuan; d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon; e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernu/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;

g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya; i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota; j. Surat pemberitahuan kepada PRESIDEN/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota; k. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan l. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter INDONESIA setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter INDONESIA setempat.

(2) Apabila rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter INDONESIA setempat ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter INDONESIA setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendasi tersebut dibiayai oleh negara. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding. (5) Apabila pada kabupaten/kota belum terbentuk pengurus Ikatan Dokter INDONESIA, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan pengurus Ikatan Dokter INDONESIA pada kabupaten/kota terdekat atau pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank. (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran. (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan : a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi; b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS. (2) Dalam pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan : a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan; c. tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, persyaratan administrasi, dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan PPS; d. contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN. (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan : a. bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59a ayat (4) UNDANG-UNDANG untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; b. memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59a ayat (3) UNDANG-UNDANG. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG. (5) Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan : a. bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum pendaftaran bakal

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan kepada KPU Provinsi, dengan ketentuan :

1. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B 1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
2. fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari masing-masing pendukung;
3. dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dibenarkan dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung; dan 4) pengisian identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan. b. bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
4. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1 – KWK.KPU PERSEORANGAN.
5. fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.
6. surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing- masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

(1) KPU Provinsi memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(1) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (3) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi; b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan, Masing-masing rangkap huruf a dan huruf b dibuat asli. (4) Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi :

a. nama lengkap bakal pasangan calon; b. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan c. nama kabupaten/kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung. (5) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan dengan membubuhkan cap pada masing-masing rangkap, dengan ketentuan : a. pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2a) atau ayat (2b) UNDANG-UNDANG atau lebih ; b. pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2c) dan ayat (2d) UNDANG-UNDANG atau lebih.

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditentukan : a. paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk pemilu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk pemilu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

(1) Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon.

(2) Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

(1) Apabila salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan : a. Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru; b. jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan. (2) Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi, dan sebaliknya. (3) Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat. (4) Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis apabila :

a. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon; b. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Gubernur/ Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan; c. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari yang semula sebagai calon Gubernur/Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota atau sebaliknya.

(1) PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon. (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan. (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

(1) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan

daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila : a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan; b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan; c. ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus; d. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan; e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan; f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan; g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku; h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku; i. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret; j. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;

k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan; l. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.

(1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan. (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon. (3) Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti. (4) PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon. (5) Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(6) Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat. (7) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan. (8) Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

(1) Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu kelurahan/desa atau sebutan lain, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk tingkat antar desa/kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dan tingkat antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU Provinsi.

(1) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi. (2) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya; c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

(1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi. (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan. (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS. (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung. (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud. (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS. (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon. (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK. (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya; c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

(1) Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi. (2) Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan. (3) KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut. (4) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK. (5) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung. (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon. (7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. (8) Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon ;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya; c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota. (9) Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi. (2) Verifikasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan. (3) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari KPU Kabupaten/Kota. (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan. (5) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon. (6) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

(7) Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan : a. berita acara hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasal 33 ayat (9) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dilampiri dengan; c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

(3) Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota melalui partai politik atau gabungan partai politik.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

Surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan : a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang; c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya; d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;

e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat; f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi; g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan : a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan berserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali. (2) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kecuali Pasal 36 ayat (2) huruf b calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan : a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima; c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;

d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a; e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud; f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi; g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon. (2) Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat; b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku; c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran; d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang

pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat; e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat; f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan : a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat; b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya. (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

(1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau

gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. (3) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan

(1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon. (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama- nama pasangan calon yang memenuhi syarat. (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk MENETAPKAN nomor urut pasangan calon. (4) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai

politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat. (5) Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (6) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan. (7) Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf l. (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraj yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon. (9) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang. (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) UNDANG-UNDANG.

(1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, partai politik atau gabungan partai politik

dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri. (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat. (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik INDONESIA. (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) UNDANG-UNDANG.

(5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MENETAPKAN paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran. (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari. (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari. (6) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

(7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan MENETAPKAN paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti. (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari. (9) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pandaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari. (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan MENETAPKAN pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti. (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon peseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

(1) Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka

kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan ini. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak. (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan.

Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dijadikan bahan untuk : a. membuat daftar nama pasangan calon; b. membuat surat suara;

c. keperluan kampanye; dan d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

(1) KPU Provinsi/KIP Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. (2) KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Untuk pencalonan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam, berlaku Peraturan ini dengan ketentuan : a. perkataan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota di baca KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam; b. berkennaan denga formulir Seri A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Dokter INDONESIA Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Akuntan INDONESIA Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/

Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

(1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkenaan dengan partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam pelaksanaan tahap pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008.

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini. (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Dengan berlakunya Peraturan ini : a. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan proses tahapan pencalonan sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses tahapan pencalonan, setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pencalonan, apabila telah MENETAPKAN pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

d. H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR