PERUBAHAN KETIGA ATAS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

5. Pemilih . . .

1. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang- kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

4. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

5. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

6. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

7. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

9. Tim . . .

1. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

2. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

3. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

(1a) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah mengundurkan diri untuk pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPUD.

(1b) Dalam . . .

(1b) Dalam hal kepala daerah mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan jabatan wakil kepala daerah kosong, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPUD.

(2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD menetapkan:

• perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;

• pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan

• pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

(3) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD.

(4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan

disampaikan oleh KPUD kepada pemerintah daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 . . .

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan oleh PPS pada tempat–tempat yang mudah dijangkau PembentukanPembentukan .. .. .. masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

1. Ketentuan Pasal 33 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD

melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

(3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh

KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur

dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.

(6) Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur

telah dilaksanakan, kartu pemilih yang digunakan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dapat digunakan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

(7) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih

di kabupaten/kota, KPUD membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, dan ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah:

• pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau
• pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai

politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(4) Pasangan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

• provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari jumlah penduduk;

• provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk.

(5) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

(6) Pasangan . . .

(6) Pasangan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari jumlah penduduk;

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk.

(7) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(8) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (6) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Seorang . . .

(9) Seorang pendukung dilarang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya

dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

(1a) Calon perseorangan hanya dapat mendaftarkan diri dalam 1 (satu) pasangan calon.

(2) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai

politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

(7) Dalam proses penetapan pasangan calon

perseorangan, KPUD memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

1. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A . . .

(1) Persyaratan dukungan kepada pasangan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),

ayat (8), dan ayat (9) harus dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi yang dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

(2) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilakukan oleh PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen daftar dukungan diserahkan.

(5) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.

(6) PPK . . .

(6) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi

jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon atau adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

(7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.

(8) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan

walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipergunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

(9) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan

rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon atau adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

(10) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d diubah, huruf l dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, ayat (2) huruf h dihapus, huruf j diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf r dan huruf s sehingga

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

• berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

• berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

• sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• tidak . . .

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

• menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• dihapus;

• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

• menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

• belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

• tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan

• mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

• surat . . .

• surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf n;

• surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

• surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

• surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

• surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

• surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

• surat . . .

• surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

• dihapus;

• fotokopi NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

• daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

• surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

• fotokopi KTP;

• fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

• surat . . .

• surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

• surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

• surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p;

• pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

• surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan

• surat persetujuan pengunduran diri kepala daerah/wakil kepala daerah dari Menteri Dalam Negeri.

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 10 (sepuluh) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), ayat (2f), ayat (2g), ayat (2h), ayat (2i), dan ayat (2j), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 . . .

(1) Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang

dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

(1a) Pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi:

• kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain;

• wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain;

• wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain;

• bupati atau walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur; dan

• wakil bupati atau wakil walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur.

(2) Dihapus.

(2a) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat ditarik kembali dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa pendaftaran.

(2b) Menteri . . .

(2b) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(2c) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan surat persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) disampaikan kepada KPUD sebagai pemenuhan persyaratan dalam pendaftaran calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan kepada DPRD.

(2d) DPRD melaksanakan rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) hari setelah kepala daerah atau wakil kepala daerah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, untuk mengeluarkan keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(2e) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat paripurna DPRD bagi gubernur/wakil gubernur dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Presiden paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya keputusan DPRD.

(2f) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) disampaikan kepada gubernur paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat paripurna DPRD bagi bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota dan selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya keputusan DPRD.

(2g) Apabila . . .

(2g) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak melakukan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) tidak disampaikan, Presiden memroses pengesahan pemberhentian gubernur/wakil gubernur.

(2h) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak melakukan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2f) tidak disampaikan, Menteri Dalam Negeri memroses pengesahan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.

(2i) Presiden mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian gubernur/wakil gubernur paling lama 1 (satu) hari sebelum KPUD menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

(2j) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota paling lama 1 (satu) hari sebelum KPUD menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

(3) Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi

calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(4) Anggota KPUD atau anggota panitia pengawas

yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD atau anggota panitia pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRD kepada KPUD.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 . . .

(1) Partai politik atau gabungan partai politik

mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPUD selama masa pendaftaran.

(1a) Bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPUD selama masa pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri

sebagai pasangan calon, wajib menyerahkan:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;

• berkas rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten/Kota untuk calon gubernur/wakil gubernur;

• berkas rekapitulasi dukungan dari PPK untuk calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

• surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

• surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• surat . . .

• surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

• surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

• kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan

• naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

(2) Pada saat mendaftarkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye.

(3) KPUD memberikan tanda terima kepada

pasangan calon perseorangan.

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat

pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 42, dan

Pasal 42A.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada

KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti KPUD.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru.

(1a) Apabila . . .

(1a) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

(3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

(2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai

politik mengajukan bakal pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap

surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

(3) KPUD memberitahukan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan.

(4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan

secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari.

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan

calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.

(2) Partai . . .

(2) Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPUD surat pencalonan beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah seorang dari bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.

(3) Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan

calon atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, bakal pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur.

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD mengumumkan secara luas melalui media

massa dan/atau papan pengumuman nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

(2) Segera setelah pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut tiap pasangan calon melalui undian secara terbuka di kantor KPUD.

(3) Undian nomor urut pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan pasangan calon perseorangan.

(4) Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah

ditetapkan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon oleh KPUD.

(5) Penetapan . . .

(5) Penetapan dan pengumuman pasangan calon

bersifat final dan mengikat.

(6) Apabila terjadi penarikan pasangan calon oleh

partai politik atau gabungan partai politik atau pengunduran diri pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya, tidak merubah nomor urut pasangan calon.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pasangan calon atau salah seorang diantaranya, dan pasangan calon atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri.

(1a) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri.

(1b) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1c) Apabila . . .

(1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Apabila partai politik atau gabungan partai

politik menarik salah seorang calonnya atau pasangan calon, atau salah seorang dari pasangan calonnya atau pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

(2a) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagai pasangan calon, pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal pasangan calon dari partai politik atau

gabungan partai politik dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, KPUD memberitahukan kepada partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan.

(4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (2a) dan ayat (3), tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .

(1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

(1a) KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pasangan calon pengganti.

(1b) Dalam hal salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari sejak salah seorang atau pasangan calon meninggal dunia.

(2) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari

2 (dua) . . .

2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

(4) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

(5) KPUD melakukan penelitian persyaratan

administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

(6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

(7) KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan

pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

1. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan

pelaksanaan . . .

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

(3) Dalam hal salah seorang pasangan calon atau

pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPUD menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

(3) Kampanye . . .

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon perseorangan.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi/kabupaten/kota bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

(5) Penanggung jawab kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

(6) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

1. Ketentuan Pasal 61 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim

kampanye dilarang melibatkan:

• hakim pada semua peradilan;
• pejabat BUMN/BUMD;
• pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; dan
• kepala desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(3) Pejabat . . .

(3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional

dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara

terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

(5) Apabila . . .

(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 96 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih

berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Calon kepala daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan . . .

pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(3a) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(4) Pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah.

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal calon kepala daerah terpilih

berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Calon wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

bagi . . .

bagi calon gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(3a) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(4) Pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98 . . .

(1) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(1a) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPUD kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(2) Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil

kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

(3) Hasil pemilihan pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur/wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.

1. Di . . .

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 131 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila kepala daerah diberhentikan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.

(2a) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(2b) Untuk . . .

(2b) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.

(2c) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(2d) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala

daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

1. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas

kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta

Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk

mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

• melakukan mutasi pegawai;

• membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

• membuat . . .

• membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
• membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

1. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan paling lambat pada bulan Oktober 2008 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(2a) Dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD memberitahukan secara tertulis kepada KPUD dan kepala daerah mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2b) Dalam . . .

(2b) Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah putaran kedua, pemungutan suara diselenggarakan paling lambat pada bulan Desember 2008.

(3) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 148 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah bulan Juli 2009, diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan berlandaskan pada pengaturan yang selaras, terpadu, dan berkepastian hukum.

Sesuai pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan substansi pengaturan meliputi (1) Syarat dan tata cara bagi calon perseorangan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan persyaratan adanya dukungan sejumlah orang, serta mekanisme verifikasi dukungan bagi calon perseorangan; (2) Perbaikan mekanisme penetapan daftar pemilih dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (3) Ketentuan dan tata cara pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (4) Ketentuan dan tata cara

pengunduran . . .

pengunduran diri kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah periode berikutnya; (5) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD; serta (6) Penyesuaian jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan integrasi penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1