Pasal 61

(1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim

kampanye dilarang melibatkan:

• hakim pada semua peradilan;
• pejabat BUMN/BUMD;
• pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; dan
• kepala desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(3) Pejabat . . .

(3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional

dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: