PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungiawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

4. Penilaian Buku adalah penetapan kelayakan Buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, dan gralika.

5. Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang Buku elektronik, penerbit, dan toko Buku.

6. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.

7. Penerbitan . . . SK No 006282 A

FRESIDEN

1. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
2. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
3. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
4. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
5. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
6. Organisasi Profesi adalah perkumpulan resmi yang dibentuk oleh Pelaku Perbukuan untuk pengembangan profesionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akreditasi adalah penilaian untuk menetapkan kelayakan dan mutu pelaku usaha perbukuan.
8. Buku Teks Pendamping Muatan Lokal yang selanjutnya disebut Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan pembelajaran tentang potensi, keunikan, dan kebutuhan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang.Jnemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17.Pemerintah...

SK No 006283 A

FRESIDEN

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kesatu Bentuk Buku

(1) Bentuk Buku terdiri atas Buku cetak dan Buku

elektronik. (2\ Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.

(3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar,

audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. (41 Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat bersifat interaktif ataupun tidak interaktif.

Bagian Kedua Jenis Buku

Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Pasal 2 I

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu Buku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Standar Proses Pemerolehan Naskah Buku

(1) Jenis Buku terdiri atas Buku pendidikan dan Buku

umum.

(2) Buku. . .

SK No 005284 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan Buku yang digunakan dalam

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

(3) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jenis Buku selain Buku pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pemerolehan naskah dan standar proses Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Kaidah Pemerolehan Naskah dan Penerbitan Buku

Paragraf I Kaidah Pemerolehan Naskah Buku

Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 terdiri atas:

• Buku teks; dan
• Buku nonteks.

(1) Buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a merupakan Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yarrg berlaku. (21 Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Buku teks utama; dan
• Buku teks pendamping.

(3) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas Buku siswa dan Buku

panduan guru.

(4) Buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(5) Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

. (6) Buku. . SK No 006285 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(6) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa. (71 Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilengkapi dengan Buku panduan guru.

Buku nonteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Standar, kaidah, dan kode etik pemerolehan naskah

dan Penerbitan Buku merupakan pedoman untuk menghasilkan Buku yang bermutu. (21 Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran.

(3) Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pengeditan, pengilustrasian,

dan pendesainan.

Bagian Kedua . . .

SK No 006286 A

FRESIDEN

Bagian Kedua Standar Pemerolehan Naskah dan Penerbitan Buku

Paragraf 1 Umum

(1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) terdiri atas:

• standar mutu Buku; dan
• standar proses pemerolehan naskah dan Penerbitan Buku.

(2) Standar mutu Buku sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a digunakan sebagai acuan dalam pemerolehan Naskah Buku dan Penerbitan Buku.

Paragraf 2 Standar Mutu Buku

Standar mutu Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• standar mutu Buku pendidikan; dan
• standar mutu Buku umum.

(1) Standar mutu Buku pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas:

• standar materi;
• standar penyajian;
• standar desain; dan
• standar grafika.

(2) Standar...

SK No 006287 A

PRESIDEN

(21 Standar mutu Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasi kebutuhan Buku bagi peserta didik penyandang disabilitas.

(1) Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1) huruf a merupakan standar pemenuhan syarat isi Buku dan standar kelayakan isi Buku. (21 Syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib:

• tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
• tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan;
• tidak mengandung unsur pornografi;
• tidak mengandung unsur kekerasan; dan
• tidak mengandung ujaran kebencian.

(3) Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Buku teks mencakup aspek:

• kebenaran dari segi keilmuan;
• kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
• kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• kesesuaian dengan konteks dan lingkuirgan; dan
• kesatupaduan antarbagian isi Buku.

(4) Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Buku nonteks mencakup aspek:

• kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik;
• keterkaitan dengan standar nasional pendidikan;
• kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
• kesesuaian dengan konteks dan lingkungan.

Pasal 12. . .

SK No 006288 A

FRESIDEN

Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mencakup aspek:

• kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
• kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik.

Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan standar penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain kover Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf d merupakan standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Standar mutu Buku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri atas:

• standar materi;

• standar penyajian;

• standar . - .

SK No 006291 A

FRESIDEN

• standar desain; dan
• standar grafika.

(1) Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 huruf a merupakan standar pemenuhan syarat isi Buku dan standar kelayakan isi Buku. (21 Syarat isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan ketentuan syarat isi Buku

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(3) Standar kelayakan isi Buku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• ketepatan;
• keterpaduan;
• kejelasan; dan
• kelegalan.

Standar penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan standar:

• kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan pembaca sasaran; dan
• kelayakan penggunaan bahasa baku.

Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan standar penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain kover Buku sesuai dengan pembaca sasaran.

Pasal 20...

SK No 006292 A

FRESIDEN

• 1l -

Standar proses pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• standar penulisan;
• standar penerjemahan; dan
• standar penyaduran.

(1) Standar penulisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf a mencakup tahapan:

• prapenulisan;
• penulisan draf;
• perevisian; dan
• penyrrntinganmandiri. (21 Prapenulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penentuan tema atau topik, tujuan penulisan, pembaca sasaran, sumber penulisan, dan penyusunan kerangka penulisan.

(3) Penulisan. . .

SK No 006293 A

FRESIDEN

-t2-

(3) Penulisan draf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan proses men5rusun naskah sesuai dengan unsur prapenulisan.

(4) Perevisian sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

huruf c mi:ncakup perbaikan dari segi struktur, sistematika, dan gaya penulisan.

(5) Penyuntingan mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap draf naskah dari segi kesalahan tipografi, kesalahan bahasa, kesalahan data dan fakta, serta pelanggaran legalitas dan norma.

(1) Standar penerjemahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

• analisis isi;
• pengalihbahasaan;dan
• penyelarasan.

(2) Analisis isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan tahap awal penerjemahan untuk mengetahui makna tekstual dan kontekstual dalam memperoleh pemahaman pesan dari Buku yang akan diterjemahkan.

(3) Pengalihbahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan tahap mengalihkan isi Buku

dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara sepadan sesuai dengan kaidah dan konteks. (41 Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan tahap evaluasi dan revisi hasil pengalihbahasaan untuk menyempurnakan hasil terjemahan.

Pasal 25...

SK No 006294 A

FRESIDEN

13

(1) Standar penyaduran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf c merupakan standar proses

mengubah Buku dari Buku sumber menjadi Buku saduran sesuai dengan maksud pihak penyadurnya. sebagaimana dimaksu pada l2l Standar penyaduran ayat (l) meliputi:

• kesesuaian ide cerita; dan
• kesesuaian alur cerita.

Paragraf 4 Standar Proses Penerbitan Buku

Standar proses Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• standar pengeditan;
• standar pengilustrasian; dan
• standarpendesainan.

(1) Standar pengeditan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf a terdiri atas:

• pengeditansubstantif;
• pengeditan mekanis; dan
• pengeditAn visual. (21 Pengeditan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap struktur kerangka penyajian, materi, dan perwajahan.

(3) Pengeditan mekanis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan terhadap ejaan, tata bahasa, dan makna.

(4) Pengeditan . . .

SK No 006295 A

FRESTDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(41 Pengeditan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilakukan terhadap gambar, infografik, dan tipografi.

Standar pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

• pengilustrasian manual; dan
• pengilustrasiandigital.

Standar pendesainan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

• pendesainan Buku cetak; dan
• pendesainan Buku digital.

Kaidah pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll terdiri atas:

• kaidah penulisan;
• kaidah penerjemahan; dan
• kaidah penyaduran.

Pasal 32...

SK No 006296 A

FRESIDEN

(1) Kaidah penulisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a mencakup pemenuhan syarat isi

Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) dan pemenuhan syarat penyajian Buku.

(21 Pemenuhan syarat penyajian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• kejelasan;
• keringkasan; dan
• keterpautan.

Kaidah penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup:

• kesamaan ide antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran;
• kesesuaian dengan struktur kalimat baku dan struktur paragraf bahasa sasaran;
• kesesuaian idiomatis atau parafrasa ke dalam bahasa sasaran; dan
• kesesuaian konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.

Kaidah penyaduran Buku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf c mencakup:

• ketersampaian ide pokok dari Buku sumber ke dalam Buku sasaran;
• ketaatan terhadap kaidah bahasa sasaran; dan
• kesesuaian dengan budaya sasaran.

Paragraf2...

SK No 005297 A

FRESIDEN

Paragraf 2 Kaidah Penerbitan Buku

Kaidah Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

• kaidah pengeditan;
• kaidah pengilustrasian; dan
• kaidah pendesainan.

(1) Kaidah pengeditan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf a mencakup:

• pengeditansubstantif;
• pengeditan mekanis; dan
• pengeditan visual. (21 Pengeditan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a mencakup:
• ketaatasasansubstantif;
• ketelitian penyajian data dan fakta; dan
• kelegaian.

(3) Pengeditan mekanis sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf b mencakup:

• kebahasaan; dan
• kejelasan gaya penyajian. (41 Pengeditan visual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c mencakup pengeditan untuk

mendapatkan kejelasan visual.

Kaidah pengilustrasian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b mencakup:

• kesesuaian makna;
• kejelasan objek ilustrasi; dan
• kemenarikan.

Pasal 38...

SK No 006298 A

FRESIDEN

-t7-

Kaidah pendesainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mencakup:

• tata letak;
• tipografr;
• struktur; dan
• keterbacaan dan kejelasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah pemerolehan naskah dan kaidah Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Kode Etik Pemerolehan Naskah dan Penerbitan Buku

(1) Kode etik pemerolehan naskah dan kode etik

Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) mengacu pada prinsip:

• kejujuran;
• penghargaan terhadap hak cipta dan karya cipta; dan
• kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. (21 Kode etik pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
• kode etik penulis;
• kode etik penerjemah; dan
• kode etik penyadur.

(3) Kode etik Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• kode . . .

SK No 006299 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• kode etik editor;
• kode etik ilustrator;
• kode etik desainer; dan
• kode etik Penerbit. (41 Kode etik pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode etik Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Profesi masing- masing sesuai dengan bidang keahliannya.

Bagian Kesatu Penyusunan Buku Pendidikan

(1) Penyusunan Buku pendidikan berupa Buku teks

utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

• penulisan;
• penerjemahan;
• penilaian; dan/atau
• pengalihan hak cipta. (21 Penyusunan Buku teks utama oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
• Menteri untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan; dan

b.menteri...

SK No 006300 A

PRESIDEN

19

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan.

(3) Penyusunan Buku teks utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar dan kaidah yang diatur oleh Menteri.

(4) Penyusunan Buku teks utama untuk mata pelajaran

pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan, selain mengikuti standar dan kaidah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Buku teks utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1):

• untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri; dan
• untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) Penl'usunan Buku pendidikan berupa Buku teks

pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf b dilakukan oleh masyarakat.

(2) Buku...

SK No006301 A

PRESIDEN

(2) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinilai dan disahkan oleh:

• Menteri untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digu.nakan pada pendidikan keagamaan; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan.

(3) Penilaian Buku teks pendamping sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar dan kaidah yang ditetapkan oleh Menteri. (41 Penyusunan Buku teks pendamping untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan, selain mengikuti standar dan kaidah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(1):

• untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri; dan
• untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 45...

SK No 006302 A

PRESIDEN

-2t -

(1) Penyusunan Buku pendidikan berupa Buku Teks

Muatan Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat. (21 Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disahkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(1) Penyusunan Buku pendidikan berupa Buku nonteks

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

(2) Buku nonteks yang disusun oleh masyarakat dinilai

dan disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penilaian Buku Pendidikan

(1) Penilaian dalam penyusunan Buku teks utama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan penilaian Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21 huruf a untuk mata pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan.

(2) Penilaian Buku Teks Muatan lokal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan.

(3) Penilaian. . .

SK No 006303 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Penilaian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

(4) Penilaian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dan ayat (2) berpedoman pada standar mutu Buku pendidikan.

(5) Penilaian Buku Teks Muatan Lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman penilaian yang disusun oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyediaan Buku Pendidikan

(1) Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan Buku

pendidikan bermutu, murah, dan merata. (21 Ketersediaan Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Penyediaan Buku untuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

(3) Ketersediaan Buku pendidikan bermutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

• penetapan standar mutu Buku pendidikan;

• pengembangan kompetensi dan sertifikasi Pelaku Perbukuan;

• penetapan . . .

SK No 005304 A

FRESIDEN

• penetapan standar proses pemerolehan; dan
• penetapan standar proses Penerbitan.

(4) Ketersediaan Buku pendidikan murah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

• pengembangan Buku elektronik yang dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat;
• pengembangan sistem tata niaga perbukuan yang sehat terbebas dari praktik monopoli dalam Penyediaan bahan baku cetak serta penggandaan dan distribusi Buku;
• pengendalian harga Buku pendidikan; dan
• pengembangan infrastruktur Penerbitan dan percetakan daerah.

(5) Ketersediaan Buku pendidikan merata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

• Penyediaan data kebutuhan Buku;
• pengembangan sistem distribusi Buku ke satuan pendidikan;
• pengembangan infrastruktur untuk akses Buku elektronik; dan
• pengembangan infrastuktur Penerbitan dan percetakan daerah.

(1) Penyediaan Buku pendidikan berupa Buku teks

utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a untuk pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (21 Penyediaan Buku teks utama oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme:

• pemberian Buku cetak;

b.pemberian...

SK No 006305 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• pemberian dana kepada peserta didik atau kepada satuan pendidikan untuk pembelian Buku; dan/ atau
• pemberian akses Buku elektronik sebagai domain publik.

(3) Pemerintah Daerah membantu Penyediaan Buku

teks utama melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Masyarakat dapat membantu Penyediaan Buku teks

utama dan Buku Teks Muatan Lokal melalui mekanisme sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan

Pasal 49 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota untuk menjamin ketersediaan Buku bermutu, murah, dan merata.

Bagian Keempat Pendistribusian Buku Pendidikan

(1) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem distribusi

Buku pendidikan ke seluruh satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2) Pemerintah . . .

SK No 006306 A

PRESIDEN

(21 Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan masing- masing bertanggung jawab atas distribusi Buku pendidikan di wilayahnya dengan mengacu pada sistem distribusi Buku pendidikan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

mendistribusikan Buku teks utama kepada satuan dan/ atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendistribusikan secara langsung Buku pendidikan selain Buku teks utama kepada satuan dan/ atau program pendidikan pada situasi darurat dan kondisi khusus.

(5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam

Pendistribusian Buku pendidikan paling sedikit dalam bentuk:

• pembebasan atau pengururngan biaya Pendistribusian Buku;
• bantuan transportasi untuk Pendistribusian Buku; dan/ atau
• Penyediaan tempat Pendistribusian Buku.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

sistem distribusi Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratural Menteri.

Bagian Kelima Penggunaan Buku Pendidikan

(1) Pemerintah Pusat menetapkan Buku teks utama

yang digunakan pada satuan dan/ atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2) Satuan...

SK No 006307 A

FRESIDEN

(2) Satuan dan/atau program pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib menggunakan satu di antara Buku teks utama yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan hanya

satu Buku teks utama, satuan danlatau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib menggunakan Buku teks utama tersebut. (41 Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:

• Buku teks pendamping; dan/atau
• Buku nonteks, yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Satuan dan/atau program pendidikan tinggi

menggunakan Buku teks dan Buku nonteks.

Bagi611 Keenam Buku Pendidikan pada Pendidikan Tinggi

(1) Buku teks pada pendidikan tinggi merupakan Buktr

ajar yang mengacu pada silabus pembelajaran setiap mata kuliah di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Buku teks pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dosen dan/ atau pakar sesuai dengan bidang keilmuannya seczrra perseorangan atau berkelompok.

(3) Penyusunan Buku teks pada pendidikan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip otonomi keilmuan.

(4) Buku. . .

SK No 006308 A

FRESIDEN

(4) Buku nonteks pada pendidikan tinggi merupakan

Buku pengayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Buku nonteks pada pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disusun oleh dosen dan/atau masyarakat.

(1) Buku teks untuk pendidikan tinggi dapat diterbitkan

oleh Pemerintah Pusat, lembaga Penerbitan perguruan tinggi, atau masyarakat.

(2) Pemerintah Pusat dan/ atau pergunran tinggi

mendorong ketersediaan Buku teks untuk pendidikan tinggi yang bermutu, murah, dan merata melalui:

• pembentukan lembaga Penerbitan pergunran tinggi;
• peningkatan kompetensi dosen untuk menulis Buku; dan
• penerjemahan dan penyaduran Buku untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BUKU UMUM

(1) Buku umum dikembangkan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. (21 Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Pusat.

(3) Buku. ...

SK No 006309 A

FRESIDEN

(3) Buku umum yang disusun oleh Pemerintah Daerah

atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat memuat materi sosialisasi dan/ atau materi edukasi terkait kebijakan penyelenggaraan negara. (41 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat mengembangkan ekosistem perbukuan yang sehat untuk menghasilkan Buku umum yang bermutu.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memfasilitasi Pendistribusian Buku umum termasuk bagi penyandang disabilitas, untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan murah melalui:

• pengembangan toko Buku atau gerai penjualan Buku;
• pengembangan infrastrrrktur untuk mengakses Buku elektronik; dan
• pengembangan infrastruktur Penerbitan dan pencetakan di daerah.

Bagian Kesatu Hibah Buku

(1) Hibah Buku dapat diterima oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. (21 Hibah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah syarat isi Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terpenuhi.

(3) Penilaian. . .

SK No006310 A

FRESTDEN

(3) Penilaian terhadap pemenuhan syarat isi Buku

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penerima hibah.

Bagian Kedua Impor Buku

(1) Impor Buku diutamakan untuk pendidikan,

penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (21 Buku impor harus memenuhi:

• standar mutu Buku pendidikan; atau
• standar mutu Buku umum.

(3) Pemenuhan standar mutu Buku pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian oleh lembaga yang menyelenggarakan umsan di bidang perbukuan. (41 Pemenuhan standar mutu Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk pernyataan dari importir.

(5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan.

(6) Impor Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepabeanan.

BABVII ...

SK No006311 A

PRESIDEN

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku

Perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

• pemerolehan naskah;
• Penerbitan;
• pencetakan;
• pengembangan Buku elektronik;
• Penyediaan;
• Pendistribusian;dan
• Penggunaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap mutu Buku. (21 (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e dan huruf f diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Penggunaan Buku sesuai dengan peruntukannya.

(6) Pengawasan atas Sistem Perbukuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

Bagian Kedua . . .

SK No006312 A

FRESIDEN

Bagian Kedua Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat

(1) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh

lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• mutu Buku yang diperoleh dari pemerolehan naskah, Penerbitan, pencetakan, dan pengembangan Buku elektronik;
• Penyediaan;
• Pendistribusian;dan
• Penggunaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. (41 Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan

pengawasan terhadap substansi Buku. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

(3) Pengawasan . . .

SK No006313 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan

Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kejaksaaan Republik Indonesia berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan.

Dalam hal Buku:

• tidak memenuhi syarat isi Buku; dan/ atau
• mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan Republik Indonesia dapat menarik sementara Buku dari peredaran untuk Buku cetak dan memblokir sementara untuk Buku elektronik paling lama 6O (enam puluh) hari kerja.

Bagian Ketiga Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

(1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urLrsan di bidang pendidikan. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• mutu Buku yang diperoleh dari pemerolehan naskah, Penerbitan, pencetakan, dan pengembangan Buku elektronik;
• Penyediaan;
• Pendistribusian;dan
• Penggunaan.

(3) Pengawasan . . .

SK No006314 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga terkait. (41 Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan gubernur dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).

Bagian Keempat Pengawasan oleh Pelaku Perbukuan

(1) Pengawasan oleh Pelaku Perbukuan dilakukan oleh

Organisasi Profesi masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

• mutu Buku yang diperoleh dari pemerolehan naskah, Penerbitan, pencetakan, dan pengembangan Buku elektronik; dan
• penegakan kode etik profesi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kelima . . .

SK No006315 A

PRESIDEN

Bagian Kelima Pengawasan oleh Masyarakat

(1) Masyarakat dapat berperan melakukan

pengawas€rn. (21 Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• mutu Buku yang diperoleh dari pemerolehan naskah, Penerbitan, pencetakan, dan pengembangan Buku elektronik;
• Pendistribusian; dan/atau
• Penggunaan.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh

perseorangan atau kelompok. (41 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

(1) Dalam rangka mengembangkan perbukuan dan

mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional, Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal. (21 Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

BAB IX. . ,

SK No006316 A

FRESIDEN

(1) Pelaku Perbukuan dapat membentuk Organisasi

Profesi sesuai dengan bidang keahliannya. (21 Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi paling sedikit:

• mengembangkanprofesionalitasanggota;
• mengembangkan dan menegakkan kode etik organisasi;
• mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
• mengembangkan literasi bagi warga neg€rra Indonesia.

(3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Akses dan Pembinaan dalam Berusaha

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyediakan akses dan pembinaan dalam berusaha kepada Pencetak, pengembang Buku elektronik, Penerbit, dan toko Buku. (21 Akses dalam berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

. a, kemudahan . .

SK No006517 A

FRESIDEN

• kemudahan mendapatkan informasi serta kesempatan dan/ atau kemudahan berusaha; dan
• penyiapan iklim usaha perbukuan yang kondusif.

(3) Pembinaan dalam berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan manajemen,

(4) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan melalui pengembangan standar tata kelola pencetakan, standar pengembangan Buku elektronik, standar tata kelola Penerbitan, standar tata kelola toko Buku, dan pelaksanaan Akreditasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tata kelola

pencetakan, standar pengembangan Buku elektronik, standar tata kelola Penerbitan, standar tata kelola toko Buku, dan pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pembinaan Profesionalitas

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan profesionalitas kepada penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator.

(2) Pembinaan profesionalitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

• peningkatankompetensi;

• pembinaan Organisasi Profesi;

• pengembangan . . .

SK No006318 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia profesi perbukuan; dan
• pengembangan sistem sertifikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat

memberikan penghargaan kepada Pelaku Perbukuan. (21 Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan atas dasar prestasi, dedikasi, dan/atau profesionalitas dalam bidang perbukuan.

Pasal T2

(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi pengembangal dan

pengelolaan sistem informasi perbukuan. (21 Sistem informasi perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• meningkatkan efektivitas dan efrsiensi penyelenggaraan Sistem Perbukuan; dan
• mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat.

(3) Sistem informasi perbukuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikembangkan secara komprehensif dan terpadu. (41 Sistem informasi perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikelola secara akuntabel.

BABXII ...

SK No006319 A

FRESIDEN

38

(1) Masyarakat berperan serta menciptakan dan

memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

• mendorong pertumbuhan Pelaku Perbukuan di daerah;
• mendorong hubungan yang harmonis dan berkeadilan antar-Pelaku Perbukuan;
• mendorong distribusi Buku yang merata;
• memantau Penggunaan Buku pendidikan;
• menghormati hak cipta dan antiplagiarisme; dan
• memberikan penghargaan kepada Pelaku Perbukuan.

Pasal74

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan

pengembangan budaya literasi bagi warga negara Indonesia. (21 Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan.

Pasal 75...

SK No 006320 A

PRESIDEN

(1) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat

(2) dilakukan dengan mengembangkan dan/atau

memberdayakan:

• satuan dan/atau program pendidikan;
• perpustakaan umum daerah;
• perpustakaankeliling;
• taman bacaan masyarakat;
• masyarakat; dan
• Pelaku Perbukuan. (21 Pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

(l) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (21 dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:

• satuan dan/atau program pendidikan;
• perpustakaan umum daerah;
• perpustakaankeliling;
• taman bacaan masyarakat;
• masyarakat; dan
• Pelaku Perbukuan. (21 Pemerintah kabupaten/ kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

PasalTT ...

SK No 006321 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Pasal77 Pengembangan budaya literasi oleh masyarakat (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat dilakukan dalam bentuk gerakan literasi bagi warga negara Indonesia.

Pengembangan budaya literasi oleh satuan dan/ atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui:

• pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
• penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran literasi; dan
• pembangunan kerja sama dengan masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam gerakan literasi satuan dan/ atau program pendidikan.

Pengembangan budaya literasi oleh keluarga (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.

Pengembangan budaya literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

• promosi Buku;
• sayembara atau lomba;
• pemberian penghargaan; atau
• pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

BAB XIV. . .

SK No 005322 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIII

-4t-

PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini berasal dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Standar Nasional Pendidikan atau tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian, tetap melakukan penilaian kelayakan Buku teks pelajaran paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .

SK No 006323 A

PRESIDEN

Agar setiap urang mengetahuinya, memerrntahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

uti Bidang Hukum dan dang-undangan,

ilvanna Djaman

SK No 006208 A

PRESIDEN