Pasal 63

(1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urLrsan di bidang pendidikan. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• mutu Buku yang diperoleh dari pemerolehan naskah, Penerbitan, pencetakan, dan pengembangan Buku elektronik;
• Penyediaan;
• Pendistribusian;dan
• Penggunaan.

(3) Pengawasan . . .

SK No006314 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga terkait. (41 Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/wali kota.