RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan stmktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi pen5rusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui pen5rusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana. . .

SK No 192503 A

PRESIDEN

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
3. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
5. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang. L4. Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
6. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KPN yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KPN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanannya yang akan atau perlu disusun RDTR KPN-nya.
7. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok. t7. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
8. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi batasan fisik yang nyata atau yang belum nyata.
9. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan karakteristik Pemanfaatan Ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan lindung. 2O.Zona...

SK No 192504A

PRESIDEN

1. Zona Budi Daya adalah Zona ditetapkan karakteristik Pemanfaatan Ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan budi daya.
2. Zona Holding yang selanjutnya disebut 7-ona HPK/PLBN adalah Zona yang diperuntukkan sebagai tempat lintas batas negara di kawasan perbatasan yang saat ini masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi.
3. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap BloklZona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
4. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
5. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakanf daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
6. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang dipemntukkan bagi pertamanartf penghijauan dan luas tanah perpetakanf daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
7. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Forum. . .

SK No 192505 A

PRESIDEN

1. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Pemerintah hrsat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

• peran dan fungsi RDTR KPN;
• cakupan WP;
• tujuan penataan WP;
• rencana Struktur Ruang;
• rencana Pola Ruang;
• ketentuan Pemanfaatan Ruang;
• Peraturan Zonasi;
• kelembagaan;
• peninjauan kembali; dan
• ketentuan sanksi.

SK No 192506 A

PRESIDEN

-7

(1) RDTR KPN WP Yetetkun berperan sebagai alat

operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan. (21 RDTR KPN WP Yetetkun berfungsi sebagai:

• acuan untuk pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boven Digoel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boven Digoel;
• acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
• acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
• acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
• alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati, maupun Masyarakat; dan
• dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Cakupan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b berupa WP Yetetkun.

(2) WP Yetetkun . . .

SK No 192507 A

PRESIDEN

(21 WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat pelayanan pintu gerbang Mindiptana sebagaimana diatur dalam RTR KPN di Provinsi Papua.

(3) Pusat pelayanan pintu gerbang Mindiptana

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memiliki fungsi sebagai:

• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
• pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan;
• pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
• simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan. (41 WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
• sebagian Kampung Ninati dan sebagian Kampung Yetetkun di Distrik Ninati; dan
• sebagian Kampung Osso, ' sebagian Kampung Mindiptana, sebagian Kampung Awayanka, sebagian Kampung Andobit, sebagian Kampung Epsembit, sebagian Kampung Anggumbit, dan sebagian Kampung Niyimbang di Distrik Mindiptana.

(5) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seluas 1.294,60 ha (seribu dua ratus sembilan puluh empat koma en€un nol hektare).

(6) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• SWP A seluas 32,75 ha (tiga puluh dua koma tujuh lima hektare);
• SWP B seluas 53,96 ha (lima puluh tiga koma sembilan enam hektare);
• SWP C seluas 10,26 ha (sepuluh koma dua enam hektare);
• SWP D seluas 587,63 ha (lima ratus delapan puluh tujuh koma enam tiga hektare);
• SWP E seluas 249,81 ha (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu hektare); dan f.swPF...

SK No 192508 A

PRESIDEN

• SWP F seluas 360,19 ha (tiga ratus enam puluh koma satu sembilan hektare). (71 SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
• Blok I.A.1 seluas 7,41 ha (tujuh koma empat satu hektare);
• Blok 1.A.2 seluas 9,89 ha (sembilan koma delapan sembilan hektare); dan
• Blok I.A.3 seluas 15,45 ha (lima belas koma empat lima hektare).

(8) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b

terdiri atas:

• Blok I.8.1 seluas 10,64 ha (sepuluh koma enam empat hektare);
• Blok 1.8.2 seluas 28,02 ha (dua puluh delapan koma nol dua hektare); dan (lima belas koma tiga nol c. Blok I.El.3 seluas 15,30 ha hektare). c (9) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf seluas LO,26 ha (sepuluh koma dua enam hektare).

(10) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d

terdiri atas:

• Blok I.D.1 seluas 165,91 ha (seratus enam puluh lima koma sembilan satu hektare); (seratus delapan puluh b. Blok 1.D.2 seluas 185,26 ha lima koma dua enam hektare); dan
• Blok I.D.3 seluas 236,45 ha (dua ratus tiga puluh enam koma empat lima hektare).

(11) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e

terdiri atas: enam a. Blok I.E.1 seluas 50,69 ha (lima puluh koma sembilan hektare); (enam puluh dua koma b. Blok 1.8.2 seluas 62,01ha nol satu hektare); dan

• Blok t.E.3 seluas t37,11 ha (seratus tiga puluh tujuh koma satu satu hektare). (r2)swPF...

SK No 198319A

PRESIDEN

(l2l SWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f terdiri atas:

• Blok I.F.1 seluas 59,15 ha (lima puluh sembilan koma satu lima hektare);
• Blok I.F.2 seluas 44,77 ha (empat puluh empat koma tujuh tujuh hektare); dan
• Blok I.F.3 seluas 256,27 ha (dua ratus lima puluh enam koma dua tujuh hektare).

Penataan WP Yetetkun bertujuan untuk mewujudkan WP Yetetkun sebagai pusat pelayanan pintu gerbang KPN dengan mentransformasi kehidupan Masyarakat melalui sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d merupakan susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dalam mendukung fungsi WP Yetetkun sebagai pusat pelayanan utama yang mandiri. (21 Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pelayanan; a. rencana pengembangan pusat jaringan transportasi; b. rencana jaringan energi; c. rencana

• rencana. . .

SK No 192510 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• rencanajaringantelekomunikasi;
• rencana jaringan sumber daya air;
• rencana jaringan air minum;
• rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (E}3);
• rencana jaringan drainase; jaringan persampahan; i. rencana
• rencana jalur evakuasi bencana;
• rencana jalur pejalan kaki; dan
• rencana pengelolaan batas negara.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pr.rsat Pelayanan

(1) Rencana pengemba.ngan pusat pelayanan WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• pusat pelayanan kawasan perkotaan;
• subpusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
• pusat lingkungan. sebagaimana {21 Rrsat pelayanan kawasan perkotaan dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok I.E.1 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lintas negara, serta simpul transportasi tersier.

(3) Subpusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hunrf b ditetapkan di:

• Blok I.A.3 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, dan subpusat perdagangan dan jasa lintas negara;
• Blok I.D.3 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta subpusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan
• Blok I.F.l . . .

SK No 177134 A

PRESIDEN

-t2-

• Blok I.F.1 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, subpusat perdagangan dan jasa lintas negara, serta simpul transportasi tersier.

(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan ditetapkan di:

• Blok I.8.3 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian dan permukiman;
• Blok 1.8.2 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian dan permukiman;
• Blok I.F.1 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa; dan
• Blok .F.2 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

(1) Rencana jaringan transportasi WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• jalan umum;
• terminal penumpang;
• halte;
• pelabuhan sungai dan danau; dan
• bandar udara pengumpan. (21 Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• jalan kolektor primer;
• jalan strategis nasional;
• jalan...

SK No 192512 A

PRESIDEN

• jalan lokal primer; dan
• jalan lingkungan primer. pada (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf a berupa ruas Jalan Waropko Mindiptana yang melewati SWP D. (41 Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b terdiri atas: Yetetkun yang a. ruas Jalan Waropko Ninati - melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan Inggembit yang melewati b. ruas Jalan Yetetkun - SWP A, SWP B, dan SWP C.

(2) (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf c melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F. pada (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F. (71 Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.

(8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud

pada ayat (71ditetapkan di Blok I.D.3. c (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan di Blok 1.A.2, Blok I.8.3, Blok I.C.1, Blok I.E.1, dan Blok I.F.3.

(10) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(11) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Blok I.E.1. (L2l Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di Blok I.F.3.

(13) Rencana jaringan transportasi WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian

SK No 192513 A

PRESIDEN

-t4- Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

sebagaimana (1) Rencana jaringan energi WP Yetetkun dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas: sarana a. infrastruktur pembangkitan listrik dan pendukung;

• jaringan distribusi tenaga listrik; dan
• gardu listrik. (21 Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana

(1) pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a berupa: (PLTD); dan a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTS). b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya a (3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ditetapkan di Blok I.F.1. (21 huruf b (4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan di Blok I.E.1. sebagaimana (5) Jaringan distribusi tenaga listrik dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: (SUTM); dan a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR). b. Saluran Udara Tegangan Rendah a (6) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf dikembangkan mengikuti jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer yang ditetapkan melewati SWP D, SWP E, dan SWP F. (71 SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikembangkan mengikuti jalan lingkungan primer yang ditetapkan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.

(1) (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf c berupa gardu distribusi. ayat (8) (9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada I.C. 1, ditetapkan di Blok I.A.3, Blok 1.8.2, Blok Blok 1.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, dan Blok l.F-2.

(10) Rencana. . .

SK No 192514 A

PRESIDEN

(10) Rencana jaringan energi WP Yetetkun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

(1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

• jaringan tetap; dan
• jaringan bergerak seluler.

(1) (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a bempa jaringan serat optik. pada (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud ayat (2) melewati SWP D, SWP E, dan SWP F. (41 Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Tlansceiuer Station (Brs).

(4) (5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan di Btok I.A.1, Blok I.B.3, Blok I.C.1, dan Blok I.E. 1.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 1 1

(1) Rencana jaringan sumber daya air WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem...

SK No 192515 A

PRESIDEN

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa bangunan pengendali banjir.

(3) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.D.2, dan Blok I.E.3. (41 Rencana jaringan sumber daya air WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

jaringan air minum WP Yetetkun sebagaimana (1) Rencana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas: jaringan perpipaan; dan a. perPiPaan. b. bukan jaringan (21 Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

• unit air baku;
• unit produksi;
• unit distribusi; dan
• unit pelayanan. (21 (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berupa: jaringan transmisi air baku; dan a.
• bangunan pengambil air baku. dimaksud (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana pada ayat (3) hurrf a dikembangkan mengikuti jaringan jalan yang melewati SWP F. dimaksud (5) Bangunan pengambil air baku sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok I.F.3. (21 (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b berupa instalasi produksi.

(6) (71 Instalasi produksi sebagaimana ditetapkan pada ayat

ditetapkan di Blok I.F.3.

(8) Unit...

SK No 192516A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t7-

(21 (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c berupa jaringan distribusi pembagi. (e) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan mengikuti jaringan jalan yang melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.

(2) (10) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf d berupa sambungan langsung. (1 1) Sambungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.8.2, Blok l-D.2, Blok I.E.1, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

(12) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa:

• sumur dangkal; dan
• bak penampungan air hujan.

(13) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

huruf a ditetapkan di Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok I.A.3, 1 , Blok 1.D.2, Blok I.B. 1 , Blok 1.8.2, Blok I.B.3, Blok I.D. Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok 1.D.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok .F.2, dan Blok I.F.3.

(14) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l2l huruf b ditetapkan di Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok 1.8.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok .D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok .F.2, dan Blok I.F.3.

(15) Rencana jaringan air minum WP Yetetkun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian KedelaPan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) di WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g domestik berupa sistem pengelolaan air limbah terpusat.

(2) Sistem. . .

SK No 192517 A

PRESIDEN

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• subsistem pengolahan terpusat; dan
• sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (83).

(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a berupa instalasi pengolahan air limbah skala kawasan permukiman.

(4) Instalasi pengolahan air limbah skala kawasan

permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 1, ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.3, Blok I.D. Blok I.D.3, dan Blok I.F.1.

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan di Blok |.D.2.

(6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Drainase

(1) Rencana jaringan drainase WP Yetetkun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:

• jaringan drainase primer;
• jaringan drainase sekunder; dan
• jaringan drainase tersier. (21 Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurr.f b dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.

(4) Jaringan...

SK No 192518 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t9- (41 Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP E, dan SWP F.

(5) Rencana jaringan drainase WP Yetetkun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Persampahan

(1) Rencana jaringan persampahan WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recgcle (TPS 3R).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recgcle

(TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A. 1, Blok I.8.2, Blok I.D. 1, Blok I.D.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

(3) Rencana jaringan persampahan WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.00O sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jalur Evakuasi Bencana

(1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j berupa:

• evakuasi bencana; dan
• tempat evakuasi.

(2) Evakuasi...

SK No 192519 A

PRESIDEN

(21 Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan memanfaatkan jalan kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan lokal primer yang ada melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F menuju tempat evakuasi.

(1) (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b dikembangkan dengan memanfaatkan gedung/ bangunan/halaman yang berada di Zona sarana pelayanan umum dan Z,ona Ruang terbuka hijau, berupa titik kumpul.

(3) l4l Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B. 1, Blok .D.2,

Blok I.E.1, Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.

(5) Rencana jalur evakuasi bencana WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (U digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.0OO sebagaimana tercantum dalam l.ampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Belas Rencana Jalur Pejalan Kaki

(1) Rencana jalur pejalan kaki WP Yetetkun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k melewati SWP D, SWP E, dan SWP F. (21 Rencana jalur pejalan kaki WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.OOO sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Belas Rencana Pengelolaan Batas Negara

(1) Rencana pengelolaan batas negara WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf I berupa pos pengamanan perbatasan.

(2) Pos...

SK No 177183 A

PRESIDEN

-2t- (21 Pos pengamanan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok .D.2.

(3) Rencana pengelolaan batas negara WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesatu Umum

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf e merupakan rencana distribusi Zona

pada WP Yetetkun yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan. (21 Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Zona Lindung; dan
• Zona Budi Daya.

Bagian Kedua Zona Lindung

Zona Lindung WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Zona perlindungan setempat (Zona PS);
• Zona Ruang terbuka hijau (Zona RTH); dan
• Zona badan air (Zona BA).

Pasal 2 1

SK No 192521 A

PRESIDEN

22

Pasal 2 1

(1) 7-ona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a merupakan Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. (21 7,ona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai dan sempadan mata air.

(1) (3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
• sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:

1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalama.n sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 2O m (dua puluh meter); dan/atau (tiga puluh) meter 3. paling sedikit berjarak 3O m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter); paling c. luasan lahan yang mengelilingi mata air sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

(1) (4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 54,05 ha (lima puluh empat koma nol lima hektare).

. l5l Zona PS . .

SK No 177156 A

PRESIDEN

(5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di daratan sepanjang tepian sungai dan mata air yang melintasi Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.8.2, Blok I.D.1, Blok 1.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

(6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal22

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b merupakan 7-ona yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. (21 Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 49,63 ha (empat puluh sembilan koma enam tiga hektare).

(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Zona taman kecamatan/distrik (RTH-3);
• Zona taman kelurahan/kampung (RTH-4); dan
• Zona pemakaman (RTH-7).

(1) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (3) huruf a merupakan Ruang yang berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) distrik. (21 Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
• sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
• sebagai daerah resapan air;
• sebagai. . .

SK No 192523 A

PRESIDEN

• sebagai pengendali iklim mikro;
• sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat;
• memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
• memiliki luas paling kecil 15.000 ,rrz (lima belas ribu meter persegi); dan
• proporsi Ruang terbuka hdau taman kecamatan terdiri atas:

1. paling sedikit 8Oo/o (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan 2, sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Luas Znna RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar L7,79 ha (tujuh belas koma tujuh sembilan hektare).

(4) Z-ona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok I.D.2, dan Blok I.E. 1. Pasal24

(1) 7-oaa RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (3) huruf b merupakan Ruang yang berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kampung. (21 7-ona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
• sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
• sebagai daerah resapan air;
• sebagai pengendali iklim mikro;
• sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat;
• memiliki radius pelayanan 7OO m (tujuh ratus meter);
• memiliki luas paling kecil 5.OO0 m2 (lima ribu meter persegi); dan h.proporsi...

SK No 177157 A

PRESIDEN

• proporsi Ruang terbuka hijau taman kelurahan terdiri atas:

1. paling sedikit 7Oo/o (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Luas Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 25,82 ha (dua puluh lima koma delapan dua hektare).

(4) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B. 1, Blok I.8.2, Blok I.D.1, Blok .D.2, Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

(1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (3) hurr.f c merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburxr jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, dan tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

(2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• sebagai tempat penguburan jenazah;
• sebagai daerah resapan air;
• sebagai pengendali iklim mikro;
• sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat secara terbatas;
• memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
• memiliki luas perpetakan paling sedikit 1,2 rn2 (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
• proporsi pemakaman terdiri atas:

1. paling sedikit 7Oo/o (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
2. sisanya. . .

SK No 192525 A

PRESIDEN

1. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Luas 7-ona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 6,03 ha (enam koma nol tiga hektare). (41 Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.3, Blok .D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok 1.F.2.

(1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf c merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai.

(2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 1 1,15 ha (sebelas koma satu lima hektare).

(4) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.D.1, Blok .D.2, Blok I.D.3, Blok I.E. 1, Blok I.E.3, Blok I.F. 1, Blok |.F.2, dan Blok I.F.3.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal27

Zona Budi Daya WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Zona pertanian (ZonaPl;
• Zona perikanan (ZonalKl;
• Zona pembangkitan tenaga listrik (Zona mL);
• Zona kawasan peruntukan industri (Zona KPI);
• Zona perumahan (Zona R); jasa (Zona K); f. Zona perdagangan dan
• Zona perkantoran (Zonal{fl;
• Zona sarana pelayanan umum (Zona SPU);
• Zona campuran (Zona Cl;
• Zona transportasi (Zona TR);
• Zona pertahanan dan keamanan (Zona r*,, . ,. Zona. .

SK No 192526 A

PRESIDEN

• Zona peruntukan lainnya (Zona PLI;
• Zonabadan jalan (Zona BJ); dan
• Zona HPK/PLBN.

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a

merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. (21 Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 852,30 ha (delapan ratus lima puluh dua koma tiga nol hektare).

(3) ZonaP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Zona hortikultura (Zona P-2); dan
• Zona perkebunan (Zona P-3).

(1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (3) huruf a merupakan Zona yang diperuntukkan untuk Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. (21 Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;
• kesesuaian lahan tergolong 51 (sangat sesuai), 52 (cukup sesuai), atau 33 (sesuai marjinal);
• tersedia sumber air yang cukup;
• mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen dan pascapanen;
• memiliki

SK No 192527 A

PRESIDEN

• memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan
• mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

(3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 319,33 ha (tiga ratus sembilan belas koma tiga tiga hektare). (41 Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok 1.8.2, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok |.F.2, dan Blok I.F.3.

(1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (3) huruf b merupakan Zona yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. (21 Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan ralryat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
• pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya; dan
• arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan berupa kelapa sawit dengan penerapan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kakao dengan penerapan sustainable cocoa, dan prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

(3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 532,98 ha (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan delapan hektare). (41Zona P-3. . .

SK No 192528 A

FRESIDEN

(1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat el I.B.3, ditetapkan di Blok I.A.3, Blok 1.8.2, Blok

Blok I.D.1, Blok |.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.F.2.

(1) 7.ona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b

merupakan perikanan budi daya (7.onalK'2l,.

(1) (2) Zona lK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan 7,ona yang memiliki fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarclna umum yang ada. (21 (3) 7.ona lK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(1) (4) Luas 7-ona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 26,11 ha (dua puluh enam koma satu satu hektare). (U (s) Zona lK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan di Blok I.D.3 dan Blok .F.2.

Pasal 27 humf c (l) TanaPTL sebagaimana dimaksud dalam

merupakan Tnna untuk mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. 7,ona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat l2l (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah; dan b. memperhatikan standar teknis sarana prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan Pembangkit listrik; dengan ZonaR; c. tidak berbatasan langsung dengan d. pemilihan lokasi pembangkit mempertimbangkan:

1. ketersediaan. . .

SK No 177008 A

1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;
2. kedekatan dengan pusat beban;
3. prinsip regional balanre;
4. topologi jaringan transmisi berupa pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik; dan
5. kendala teknis, lingkungan dan sosial berupa kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, dan permukiman.

(1) (3) Luas 7-ona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare).

(4) 7-ona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.F.1.

(1) 7.ona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

yang huruf d merupakan bentangan lahan diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) 12) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
• memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang;
• memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• mempunyai aksesibilitas yang dapat memperrnudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
• terdapat sumber air baku; dan
• terdapat tempat pembuangan air limbah.

(3) Luas...

SK No 177158 A

PR.ESIDEN

(3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar O,52 ha (nol koma lima dua hektare). (41 Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok t.D.3 dan Blok .F.2.

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 l:untf e

merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok Ruang tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. (21 Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 178,20 ha (seratus tujuh puluh delapan koma dua nol hektare).

(3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Zona rumah kepadatan sedang (Zona R-3); dan
• Zona rumah kepadatan rendah (Zona R-4).

(1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3) hurrf a merupakan Zona yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan tinggal.

(1) (21 Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• Zona WP yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah/hektare; dan
• Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 25O m2 (dua ratus lima puluh meter persegi).

(1) (3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 158,32 ha (seratus lima puluh delapan koma tiga dua hektare). (41ZonaR-3...

SK No 192531 A

PRESIDEN

(1) (4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan di Blok I.D. 1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok |.F.2, dan Blok I.F.3.

(1) 7.ona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3) huruf b merupakan Zona yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(1) (21 7-ona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 1O (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan
• Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) hingga 25O m2 (dua ratus lima puluh meter persegi).

(1) (3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 19,88 ha (sembilan belas koma delapan delapan hektare). (U (41 7.ona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan di Blok I.A. 1, Blok 1.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B. 1, Blok 1.8,2, dan Blok I.8.3.

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 h:uruf f

merupakan 7,ona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.

(1) (21 Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 1,56 ha (satu koma lima enam hektare).

(3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Z,ona perdagangan dan jasa skala kota (Zona K-1); b.Zona...

SK No 177159 A

PRESIDEN

• Zona perdagangan dan jasa skala WP (Zona K-Zl; dan
• Zona perdagangan dan jasa skala SWP (Zona K-3).

(1) Zona K-l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3) huruf a merLrpakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

(2) Zona K- 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lingkungan perdagangan dan jasa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;
• lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
• skala pelayanan perdagangan dan/atau jasa yang direncanakan pada tingkat nasional, regional, dan kota;
• jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
• tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar l,2O Ha (satu koma dua nol hektare).

(4) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.D.3 dan Blok I.E.1.

(1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3) huruf b merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wP. (21 Zona K-2 . . .

SK No 192533 A

PRESIDEN

(21 Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai dengan sedang;
• skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan pada tingkat regional, kota, dan lokal;
• jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
• sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar O,22 ha (nol koma dua dua hektare). (41 Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3 dan Blok I.D.1.

(1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3) huruf c merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP. (21 Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lingkungan dengan tirtgkat kepadatan sedang sampai tinggi; jasa yang b. skala pelayanan perdagangan dan/atau direncanakan pada tingkat regional, kota, dan lokal;
• jalan akses minimum berrrpa jalan kolektor; dan
• sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 0,14 ha (nol koma satu empat hektare). (41 Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.F.3. Pasal4L...

SK No 192534 A

PRESIDEN

Pasal 4 1

(1) 7-ona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

hunrf g merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.

(1) (21 Z.ona KT sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• kantor pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah tingkat provinsi, daerah tingkat kabupaten, daerah tingkat kecamatan, dan daerah tingkat kelurahan;
• untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum merupakan jalan kolektor;
• untuk pemerintah tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum merupakan jalan lingkungan primer;
• lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;
• lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
• skala pelayanan yang direncanakan pada tingkat nasional, regional dan kabupaten; dan
• tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(1) (3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 4,61lira (empat koma enam satu hektare).

(1) (4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat

1, ditetapkan di Blok 1.A.2, Blok I.A.3, Blok [.D. Blok I.D.3, Blok I.8.1, Blok 1.8.2, dan Blok I.F.1. Pasal42...

SK No 177160 A

PRESIDEN

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf h merupakan Zona yang difungsikan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/ atau rekreasi.

(2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 19,55 ha (sembilan belas koma lima lima hektare).

(3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Zona SPU skala kota (Zona SPU-l);
• Zona SPU skala kecamatan (Zona SPU-2); dan
• Zona SPU skala kelurahan (Zona SPU-3).

(1) Zona SPU-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (3) huruf a merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota. (21 Zona SPU- 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota; dan
• terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.

(3) Luas SPU- 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 8,35 ha (delapan koma tiga lima hektare). (41 Zona SPU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok .D.2 dan Blok I.E.1.

(1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (3) huruf b merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan. (21 Zona SPU-2 . . .

SK No 192536 A

FRESIDEN

(21 Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan
• terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya, peribadatan, olahraga, danf atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kecamatan.

(3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 6,43 ha (enam koma empat tiga hektare). (41 Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok 1.8.2, Blok I.E.1, Blok I.8.2, Blok I.F.1, dan Blok |.F.2.

(1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (3) humf c merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan. (21 Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan/ kampung;
• terdiri atas sarana ' pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kelurahan.

(3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 4,77 (empat koma tujuh tujuh hektare).

(4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.1, Blok 1.8.2, Blok I.B.3, Blok .D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok |.F.2, dan Blok I.F.3.

Pasal46...

SK No 192537 A

PRESIDEN

(1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 }nuruf i

merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu. (21 Luas Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 32,55 ha (tiga puluh dua koma lima lima hektare).

(3) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
• 7-ona campuran intensitas menengah/sedang (C-2l..

(1) Zona C-l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (3) huruf a merupakan Zona yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pe manfaatan Ruan g / kepada tan Zona terban gun sedan g hingga tinggi.

(1) (21 Zona C- 1 sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota di mana nilai lahan sudah tinggi;
• lokasi dengan akses yang cukup tinggi di antara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan Zona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum;
• jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni; dan
• penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.

(1) (3) Luas Zona C-l sebagaimana dimaksud pada ayat

sebesar 22,72 ha (dua puluh dua koma tujuh dua hektare). (41Zona C-l . . .

SK No 192538 A

PRESIDEN

(4) Zona C-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

(1) Zona C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (3) huruf b merupakan Zona yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang. (21 Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota di mana nilai lahan sudah tinggi;
• lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan sub Zona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum; dan
• penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.

(3) Luas Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 9,83 ha (sembilan koma delapan tiga hektare). (41 Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

(1) ZonaTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j

merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

(2) Zona TR . . .

SK No 192539 A

PRESIDEN

(21 Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;
• memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
• memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan; dan
• aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor.

(3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 28,2L ha (dua puluh delapan koma dua satu hektare). (41 Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.3, Blok I.E.1, dan Blok I.F.3.

(1) 7-onaHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal2T humf k

merupakan Zona yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.

(1) (21 Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;
• memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;
• memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan
• aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.

(3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar O,79 ha (nol koma tujuh sembilan hektare). (41 Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok .D.2, Blok I.E.1, dan Blok I.F.1. Pasal51...

SK No 192540 A

PRESIDEN

-4t-

(1) Zorra PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huntf I

berupa Zona instalasi pengolahan air minum (7,ona PL-3).

(2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Zona yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

(3) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• perencanaan dan produk unit paket instalasi pengolahan air harus mendapat sertifikat dari instansi/ lembaga yang berwenang;
• kriteria kualitas air baku yang dapat diolah dengan unit paket instalasi pengolahan air harus memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku;
• memenuhi kriteria pompa air baku;
• kapasitas unit paket instalasi pengolahan air harus memiliki besaran debit 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) liter per detik;
• unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit dan proses koagulasi, fluktuasi, flotasi, sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan disinfeksi;
• memenuhi kriteria perencanaan unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air;
• memenuhi daya yang mencakup penyediaan daya listrik dari perrrsahaan listrik negara dan genset serta penyediaan bahan bakar; dan
• memenuhi kriteria bangunan yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku mencakup kriteria jenis bangunan, bahan dan bangunan pelengkap, rencana tapak, dan sarana pelengkap.

(4) Luas Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare).

(1) (5) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan di Blok I.F.3.

(1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

hurrrf m merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi:

• jalur lalu lintas; dan
• bahu jalan. (21 Kriteria sebagai jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar

24,57 ha (dua puluh empat koma lima tujuh hektare);

(4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan di Blok I.A.1, Blok 1.A.2, Blok I.A.3, Blok I.8.1, Blok 1.8.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok 1.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok 1.8.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok |.F.2, dan Blok I.F.3.

(1) Luas Zona HPK/PLBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huntf n sebesar 10,26 ha (sepuluh koma dua

enam hektare). (21 Zona HPK/PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1.

(3) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Rencana Pola Ruang WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 53 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

SK No 180124 A

PRESIDEN

43

Bagian Kesatu Umum

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR KPN.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• ketentuan pelaksanaan KKKPR; dan
• indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Ketentuan Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1) Ketentuan pelaksanaan KKKPR WP Yetetkun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKKPR. (21 KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN. Bagian Ketiga Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

(1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP

Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:

• program perwujudan Struktur Ruang; dan
• program perwujudan Pola Ruang.

(2) Indikasi...

SK No 192543 A

PRESIDEN

(2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• program prioritas;
• lokasi;
• waktu dan tahapan pelaksanaan;
• sumber pendanaan; dan
• instansi pelaksana.

(3) Program prioritas sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (21 huruf a merupakan usulan program pengembangan WP Yetetkun yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. (41 Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan tempat di mana usulan program akan dilaksanakan.

(5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 hurrf c terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:

• tahap pertama pada periode 2023-2024;
• tahap kedua pada periode 2025-2029;
• tahap ketiga pada periode 2O3O-2O34;
• tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
• tahap kelima pada periode 2O4O-2O42. (21 (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 (71 Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/ atau Masyarakat.

(8) Kewenangan pembangunan di KPN dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Rincian indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas

WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIII .

SK No 192544 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf g disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada setiap Z.ona. (21 Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• aturan dasar; dan/atau
• teknik pengaturan zonasi. (21 (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a meliputi:
• ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
• ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
• ketentuan tata bangunan;
• ketentuan prasarana dan sarana minimal;
• ketentuan khusus; dan
• ketentuan pelaksanaan.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zonalindung dan T,onaBudi Daya.

(5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan teknis tentang Tana terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui:

• KDB maksimum;
• KLB maksimum; dan
• KDH minimum.

(6) Ketentuan

SK No 17716l A

PRESIDEN

46

(6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan yang terdiri atas:

• ketinggian bangunan (TB) maksimum;
• GSB minimum;
• jarak bebas antarbangunan minimum;
• jarak bebas samping (JBS); dan
• jarak bebas belakang (JBB).

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.

(8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurlf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.

(9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf f mempakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR KPN.

(10) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b mempakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a terdiri atas:

• pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
• pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T'
• pemanfaatan. . .

SK No 192546 A

PRESIDEN

• pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
• pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X. (21 Pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

(3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:

• pembatasan pengoperasian;
• pembatasan intensitas Ruang; dan
• pembatasan jumlah pemanfaatan. (41 Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

(5) Pembatasan intensitas Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurrf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.

(6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan. (71 Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

(8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(9) Persyaratan...

SK No 192547 A

PRESIDEN

(9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) meliputi:

• pen5rusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL); dan
• surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL).

(10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

(11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP

Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

(1) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (5) huruf a ditetapkan pada Zonadengan ketentuan sebagai berikut:

• Zona PS ditetapkan sebesar 2o/o (dua persen);
• Zona RTH-3 ditetapkan sebesar lO% (sepuluh persen);
• Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 5%o (lima persen);
• Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 5%o (lima persen);
• Zona P-2 ditetapkan sebesar 2o/o (dua persen);
• Zona P-3 ditetapkan sebesar 2o/o (dua persen);
• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 2o/o (dua persen);
• Zona PTL . . .

SK No 192548 A

PRESIDEN

49

• Zona PTL ditetapkan sebesar 60%o (enam puluh persen);
• Zona KPI ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 7O%o (tujuh puluh persen);
• Zona R-4 ditetapkan sebesar 60%o (enam puluh persen);

1. Zona SPU-I ditetapkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen);

• Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen);
• Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen);
• Zona C-l ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 7O7o (tujuh puluh persen);
• Zona K-l ditetapkan sebesar 70%o (tujuh puluh persen);
• Zona K-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
• Zona K-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
• Zona KT ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
• Zona PL-3 ditetapkan sebesar 600/o (enam puluh persen);
• Zona TR ditetapkan sebesar 7Oo/o (tujuh puluh persen);
• Zona HK ditetapkan sebesar 600/o (enam puluh persen); dan
• Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 6O7o (enam puluh persen). (21 KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) hurlf b ditetapkan pada Zonadengan ketentuan sebagai berikut: a.Zona PS. . .

SK No 192549 A

PRESIDEN

• Zona PS ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
• Zona RTH-3 ditetapkan sebesar O,O5 (nol koma nol lima);
• Zona RTH-4 ditetapkan sebesar O,05 (nol koma nol lima);
• Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
• Zona P-2 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
• Zona P-3 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
• Zona PTL ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona KPI ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona R-4 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);

1. Zona SPU-I ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);

• Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona C-l ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona K-l ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
• Zona K-2 ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
• Zona K-3 ditetapkan sebesar L,4 (satu koma empat);
• Zona KT ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
• Zona PL-3 ditetapkan sebesar O,4 (nol koma empat);
• Zona TR ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua); w.Zona HK. . .

SK No 192550 A

PRESIDEN

• Zona HK ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
• Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol).

(3) KDH minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (5) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:

• Zona PS ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
• Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 9Oo/o (sembilan puluh persen);
• Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 9Oo/o (sembilan puluh persen); gOVo (sembilan d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar puluh persen);
• Zona P-2 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
• Zona P-3 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
• Zona PTL ditetapkan sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen);
• Zona KPI ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona R-3 ditetapkan Sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona R-4 ditetapkan sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen);

1. Zona SPU-I ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);

• Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona C-l ditetapkan sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen);
• Zona C-2 . . .

SK No 192551 A

PRESIDEN

• Zona C-2 ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona K-l ditetapkan sebesar 2oo/o (dua puluh persen);
• 7,ona K-2 ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona K-3 ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Z-ona KT ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• 7,ona PL-3 ditetapkan sebesar 25o/o ldua puluh lima persen);
• Zona TR ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen);
• Zona HK ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen); dan
• Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen).

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

(1) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:

• 7.ona PS ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• 7.ona RTH-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• 7-ona P-2 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• Zona P-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• 7.ona lK-2 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
• Zona PTL ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• Zona KPI . . .

SK No 177162 A

PRESIDEN

• Zona KPI ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• Zona R-4 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);

1. Zona SPU-I ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);

• Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 12 rn (dua belas meter);
• Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
• Zona C-1 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
• Zona K-1 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
• Zona K-2 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
• Zona K-3 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
• ZonaKT ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
• Zona PL-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
• ZonaTR ditetapkan sebesar L2 rn (dua belas meter);
• Zona HK ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter); dan
• Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter). (21 GSB minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
• pada Zona PS berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Tnna RTH-3 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter); dan 3.jalan...

SK No 192553 A

PRESIDEN

1. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7.ona RTH-4 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima) meter; dan
3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7-ona RTH-7 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7-ona P-2 berlaku:

1. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7.ona P-3 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Zona lK-2 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
• pada Zona PTL berlaku jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 rn (dua koma lima meter).
• pada 7-ona KPI berlaku: (enam 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m meter); dan (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter)'
• pada . . .

SK No 192554A

PRESIDEN

• pada 7-ona R-3 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Zona R-4 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
4. pada 7-ona SPU- 1 berlaku:
5. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
6. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
7. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7-ona SPU-2 berlaku:

1. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Tnna SPU-3 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7.ona C-l berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan 2.jalan...

SK No 192555 A

PRESIDEN

1. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).

• pada Zona C-2 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
• pada 7.ona K-1 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada 7-ona K-2 berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter).

• pada Zona K-3 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
• pada 7.ona KT berlaku: (enam 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m meter); (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter); dan

1. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Zona PL-3 berlaku jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
• pada Zona TR berlaku: (enam 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m meter); dan

1. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).

• pada Zona HK berlaku: (enam 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m meter); dan (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter). x.pada...

SK No 192556 A

PRESIDEN

• pada 7-ona HPK/PLBN berlaku:

1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan (tiga 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m koma lima meter).

(3) Jarak bebas antarbangunan minimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:

• Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona KPI ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona R-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); o. Zona C-l ditetapkan sebesar 3 m
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 4 m (empat meter);
• Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (empat meter); s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 4 m
• Zona KT ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
• Zona PL-3 ditetapkan sebesar 5 m (lima meter);
• ZonaTR ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); dan w. Zona HK ditetapkan sebesar 3 m (dua x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m meter).

(4) JBS...

SK No 192557 A

PRESIDEN

58 (41 JBS minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf d ditetapkan pada Zonadengan ketentuan sebagai berikut: (tiga meter); a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2 m (tiga meter); f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m

• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); h. Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m
• Zona KPI ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); (dua meter); k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 m (tiga meter); 1. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); o. Zona C-l ditetapkan sebesar 2 m
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
• Zona K-l ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); t. ZonaKT ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); u. ZonaPL-3 ditetapkan 2 m ".'b.""r (dua meter); v. ZonaTR ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); dan w. Zona HK ditetapkan sebesar 2 m (dua x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m meter).

Pasal 58 (5) JBB minimum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (6) huruf e ditetapkan pada Zonadengan ketentuan sebagai berikut: (tiga meter); a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m 3 m (tiga meter); c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar (tiga meter); d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m e.ZonaP-2...

SK No 192558 A

PRESIDEN

(dua meter); e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2 m (tiga meter); f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m

• Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); h. Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); i. Zona KPI ditetapkan sebesar 2 m
• Zona R-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); (dua meter); k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 m (tiga meter); 1. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); o. Zona C-l ditetapkan sebesar 2 m
• Zona C-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
• Zona K-l ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); (tiga meter); r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); t. Zona KT ditetapkan sebesar 3 m (dua meter); u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); v. ZonaTR ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); dan w. Zona HK ditetapkan sebesar 2 m (dua x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m meter).

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Yetetkun

pada Zona meliputi:

• pada Zona PS berupa:

1. papan peringatan;
2. pagar pembatas; dan
3. jalur inspeksi.

• pada 7-ona RTH-3 beruPa:

1. parkir;
2. kursi taman/street furrtifiire; 3.sirkulasi...

SK No 192559 A

PRESIDEN

1. sirkulasi pejalan kakiljogging track menggunakan Perkerasan Yang ramah lingkungan;
2. lampu taman;
3. Ruang evakuasi;
4. hgdrant; dan/atau
5. temPat samPah.

• pada Z,ona RTH-4 beruPa:

1. parkir;
2. kursi taman/street furniture;
3. sirkulasi pejalan l<al<rliogging track menggunakan Perkerasan Yang ramah lingkungan;
4. lampu taman;
5. lrydranti
6. tempat samPah; dan/atau
7. plaggrun'td.

• pada Tnna RTH-7 beruPa:

1. sirkulasi Ruang Pejalan kaki;
2. lampu penera.ngan;
3. pagar pembatas;
4. tempat samPah; dan/atau
5. bangunan Pengelola.

• pada 7-ona BA bertrpa tanggul pengaman.
• pada Tana P-2 beruPa:

1. jalan usaha tani; dan
2. jalur insPeksi.

• pada 7.ona P-3 beruPa:

1. gudang penYimPangan; dan
2. temPat bongkar muat.

• pada 7-ona IK-2 beruPa:

1. Pagar Pembatas;
2. jalur insPeksi;
3. pengairan; dan
4. lampu penerangan.

• pada

SK No 177007 A

PRESIDEN

1 pada 7-ona PTL berupa:

1. papan peringatan;
2. pagar pembatas;
3. pos penjagaan; dan
4. lampu penerangan. J pada Zona KPI berupa:
5. penyediaan lahan parkir;
6. membuka jalan khusus bagi mobilisasi kendaraan barang jika diperlukan;
7. penyediaan tempat pembuangan limbah; dan
8. penyediaan gudang. k pada Tnna R-3 berupa:
9. sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, Ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; dan
10. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.
11. pada 7-ona R-4 berupa:
12. sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, Ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; dan
13. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi. m pada 7-ona SPU- 1 berupa: pemadam; 1. lebar jalan dapat dilalui
14. tempat pembuangan sampah dan limbah; maupun 3. jaringan drainase baik tertutup terbuka;
15. tempat parkir;
16. trotoar;
17. lampu penerangan; 7.papan...

SK No 192561 A

PRES!DEN

1. papan nama; dan
2. kantor pengurusan.

• pada 7-ona SPU-2 berupa:

1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
4. tempat parkir;
5. trotoar;
6. lampu penerangan;
7. papan nama; dan
8. kantor pengurusan. o pada 7-ona SPU-3 berupa:
9. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
10. tempat pembuangan sampah dan limbah;
11. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
12. trotoar;
13. lampu penerangan;
14. papan nama; dan
15. kantor pengurusan. p pada Zona C-1 berrrpa:
16. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menJrusui (nursing room), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
17. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal. q.pada...

SK No 192562 A

PRESIDEN

q pada 7-ona C-2 berupa:

1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menJrusui (nursing room), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal. r pada 7.ona K-1 berupa:
3. sarErna pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang men5rusui (nursing room), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
4. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal. S. pada Tnna K-2 berupa:
5. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang men5rusui (nursing rooml, serta jaringan utilitas ya