Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni INDONESIA Padangpanjang, selanjutnya disebut ISI Padangpanjang, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Statuta ISI Padangpanjang adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ISI Padangpanjang.

3. Rektor adalah Rektor ISI Padangpanjang.

4. Senat ISI Padangpanjang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di ISI Padangpanjang.

7. Mahasiswa ISI Padangpanjang adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, yang belajar di ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa ISI Padangpanjang yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

10. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban ISI Padangpanjang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Alumni ISI Padangpanjang adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dari ISI Padangpanjang.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

(1) ISI Padangpanjang, merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Padangpanjang, Propinsi Sumatera Barat. (2) ISI Padangpanjang merupakan perubahan status dari Sekolah Tinggi Seni INDONESIA (STSI) Padangpanjang berdasarkan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 60 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009. (3) Sekolah Tinggi Seni INDONESIA (STSI) Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan status dari Akademi Seni Karawitan INDONESIA (ASKI) Padangpanjang berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 56 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999. (4) Akademi Seni Karawitan INDONESIA (ASKI) Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan status dari Konservatori Karawitan B (KOKAR B) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 84/1965 tanggal 7 Juli 1965 pada tanggal 22 Desember 1965 diterbitkan surat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

ISI Padangpanjang berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal INDONESIA yang berwawasan global. www.djpp.kemenkumham.go.id

ISI Padangpanjang berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

(1) ISI Padangpanjang memiliki lambang berbentuk dua lingkaran, lingkaran berwarna dasar putih dengan garis tepi lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya bertuliskan INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG berwarna hitam, dan lingkaran berwarna dasar biru dengan garis tepi lingkaran berwarna kuning berisikan motif pucuk rebung berwarna kuning emas dan oranye, serta kitab berwarna putih dengan tulisan ٔ ﻗﺮ ا berwarna hitam dan perahu berwarna oranye. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. pucuk rebung memiliki makna multi manfaat; b. kitab dengan tulisan memiliki makna sumber ilmu pengetahuan; c. perahu memiliki makna spirit Melayu Berjaya; d. warna biru memiliki makna kesatuan dalam keberagaman; e. kuning emas memiliki makna kebesaran; f. orange memiliki makna semangat yang tidak pernah padam; g. putih memiliki makna suci dan keterbukaan; dan h. hitam memiliki makna keteguhan. (3) Ketentuan warna pada lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kode cmyk (cyan, magenta, yellow dan black), dengan kode warna sebagai berikut: Warna Kode Warna Biru c: 93, m: 78, y: 0, k: 0; Kuning c: o, m: 0, y: 100, k: 0; Hitam c: 0, m: 0, y: 0, k: 100; Kuning emas c: 1, m: 18, y: 93, k: 20; Oranye c: 0, m: 71, y: 92, k: 0; Putih c: 0, m: 0, y: 0, k: 0. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ISI Padangpanjang memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 berwarna dasar biru (cobalt blue) dan ditengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang. (2) Ketentuan warna pada bendera sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kode cmyk (cyan, magenta, yellow dan black), dengan kode warna c: 93, m: 29, y: 0, k: 0; (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera ISI Padangpanjang diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang memiliki Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 dengan warna dasar berbeda dan ditengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang.. (2) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Bendera Fakultas Seni Pertujukan berwarna dasar biru tua dengan kode warna c: 100, m: 80, y: 0, k: 0; dengan gambar sebagai berikut:

b. Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna warna dasar merah tua dengan kode warna c: 53, m: 100, y: 47, k: 10; dengan gambar sebagai berikut:

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ISI Padangpanjang memiliki himne dan mars. (2) Himne ISI Padangpanjang sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Mars ISI Padangpanjang sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) ISI Padangpanjang memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna dasar biru (cobalt blue) dan di dada bagian kiri terdapat lambang ISI Padangpanjang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Visi ISI Padangpanjang mewujudkan Seniman dan Ilmuwan Seni Budaya Melayu Berjaya.

Misi ISI Padangpanjang: a. menyelenggarakan pendidikan seni dengan menjunjung tinggi nilai- nilai dasar budaya Melayu; b. menyelenggarakan kajian dan mengembangkan kreativitas seni budaya Melayu berazaskan keilmuan dan profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan menjunjung tinggi moralitas bangsa; c. mengembangkan pusat informasi seni budaya Melayu dan d. memberdayakan potensi lembaga untuk kejayaan diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan ISI Padangpanjang: a. membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; b. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional, dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, ISI Padangpanjang menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional. (2) Rencana pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. (3) Rencana Strategis ISI Padangpanjang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. (4) Rencana Operasional ISI Padangpanjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun (5) Rencana pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Rektor.

Organ ISI Padangpanjang terdiri atas: a. Rektor sebagai organ pengelola; b. Senat sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan bidang akademik; c. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik; dan d. Dewan Penyantun sebagai organ yang memberikan pertimbangan di bidang nonakademik dan pengembangan ISI Padangpanjang.

Rektor sebagai organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik; c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika dengan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun ISI Padangpanjang; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun ISI Padangpanjang; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) ISI Padangpanjang; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan ISI Padangpanjang; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat ISI Padangpanjang; k. menjatuhkan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

l. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. mengelola anggaran ISI Padangpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ISI Padangpanjang kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan ISI Padangpanjang dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni INDONESIA Padangpanjang. (2) ISI Padangpanjang dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keperluan kepada Menteri. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor meliputi:

1. kurikulum program studi;
2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik; f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; j. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; k. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar; dan m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Senat ISI Padangpanjang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Keanggotaan Senat ISI Padangpanjang terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Dekan; c. Ketua Lembaga; d. Guru besar; dan e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih dari dan oleh dosen jurusan dan diusulkan kepada Rektor melalui dekan fakultas (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ISI Padangpanjang dapat memiliki Senat Fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ ISI Padangpanjang yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik; b. melaksanakan pengawasan internal bidang nonakademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

(1) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang bidang akuntansi/keuangan; b. 1 (satu) orang bidang manajemen sumber daya manusia; c. 1 (satu) orang bidang manajemen aset; d. 1 (satu) orang bidang organisasi, tata laksana, dan hukum; dan e. 1 (satu) orang bidang ketatalaksanaan/administrasi. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah Sarjana (Strata1); c. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc, d. mempunyai moral yang baik, integritas yang tinggi, dan komitmen yang tinggi; e. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1); dan f. sehat jasmani dan rohani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor

(1) Dewan Penyantun merupakan organ ISI Padangpanjang yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; dan d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola dan mengembangkan ISI Padangpanjang. (3) Jumlah anggota Dewan Penyantun paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Dewan Penyantun terdiri atas unsur pemerintah daerah, alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. (5) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Dewan Penyantun.

(1) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, (2) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi : a. meninggal dunia b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (7) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, seorang dosen memenuhi persyaratan umum dan khusus. (8) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Persyaratan umum bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. Dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter ISI Padangpanjang; d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun; f. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; g. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Pembantu Rektor dan Dekan; h. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang dinyatakan secara tertulis; j. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan/atau l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. d. diangkat dalam jabatan lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (6) Persyaratan pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf Kedua Rektor

(1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Senat dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan calon Rektor; b. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan; d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan kepada Senat paling sedikit 4 (empat) orang; e. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai bakal calon Rektor. (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan ISI Padangpanjang mendatang dihadapan Senat; b. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan bakal calon Rektor; c. Senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Menteri dengan dilengkapi data riwayat hidup dan program kerja masing-masing calon Rektor. (4) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ketiga Pembantu Rektor

(1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Rektor lainnya.

(1) Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Pembantu Rektor adalah dengan membuat pernyataan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor, yaitu sanggup untuk: a. bersedia bekerja sama dengan Rektor dan Pembantu Rektor yang lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar ISI Padangpanjang; dan c. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar ISI Padangpanjang. (2) Ketentuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Pengangkatan Pembantu Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap penyaringan; c. tahap pemilihan; dan d. tahap pengangkatan. (2) Tahapan pengangkatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor yang sedang menjabat.

(1) Rektor membentuk panitia pemilihan untuk menyelenggarakan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Pembantu Rektor. (2) Panitia pemilihan terdiri atas 1 (satu) orang wakil dari dosen yang tidak mencalonkan diri menjadi Pembantu Rektor, 1 (satu) orang wakil dari fakultas, dan 1 (satu) orang wakil dari setiap Biro. (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (4) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Tahap penjaringan bakal calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Pembantu Rektor yang memenuhi persyaratan; b. bakal calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan; dan c. panitia pemilihan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran dengan persyaratan yang ditentukan. d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon pembantu Rektor yang memenuhi persyaratan kepada Rektor paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing bakal calon Pembantu Rektor.

Tahap penyaringan bakal calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Rektor menyaring calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d untuk memilih 2 (dua) calon untuk masing- masing Pembantu Rektor. b. Rektor menyampaikan calon Pembantu Rektor untuk masing-masing jabatan Pembantu Rektor kepada Senat untuk mendapat pertimbangan akademik masing-masing calon Pembantu Rektor.

(1) Senat memberikan pertimbangan akademik calon Pembantu Rektor yang diusulkan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b. (2) Rektor memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Pembantu Rektor untuk masing-masing jabatan Pembantu Rektor. (3) Ketentuan mengenai pemberian pertimbangan akademik calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat. Paragraf Keempat Pimpinan Fakultas

(1) Pimpinan fakultas terdiri atas: a. Dekan; b. Pembantu Dekan; c. Ketua Jurusan; dan d. Sekretaris Jurusan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Paragraf Kelima Dekan

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Dekan: a. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Dekan; b. bersedia bekerja sama dengan Rektor, Pembantu Rektor, dan Dekan yang lain; c. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar ISI Padangpanjang; dan d. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar ISI Padangpanjang.

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap pemilihan; dan c. tahap pengangkatan. (2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

(1) Rektor membentuk panitia pemilihan untuk menyelenggarakan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Dekan. (2) Panitia pemilihan terdiri atas, 2 (dua) orang dosen wakil dari jurusan, dan 1 (satu) orang wakil dari Bagian Tata Usaha Fakultas. (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (4) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. panitia pemilihan menginventarisir bakal calon Dekan sesuai dengan persyaratan; b. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan; c. bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan; dan d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan kepada Rektor paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.

Penyaringan calon Dekan dilakukan untuk memilih 3 (tiga) orang calon Dekan dengan tahapan sebagai berikut: a. calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja untuk pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam rapat terbuka senat fakultas; dan b. Senat fakultas melakukan penilaian dan MENETAPKAN peringkat 3 (tiga) calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor.

(1) Pemilihan Dekan dilakukan dalam rapat tertutup Senat Fakultas. (2) Pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan: a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan b. Senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat Fakultas memiliki hak suara yang sama. (3) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut. (6) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (6) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Paragraf Keenam Pembantu Dekan

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Pembantu Dekan: a. mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut- turut pada saat dilakukan pemilihan; b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Pembantu Dekan; c. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan; d. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan:

1. tidak menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar ISI Padangpanjang;
2. tidak menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar ISI Padangpanjang;
3. akan bekerjasama dengan Dekan; dan
4. tidak akan mejalankan tugas belajar. e. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; dan f. tidak sedang menjalankan tugas belajar.

(1) Pengangkatan Pembantu Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap pemilihan; dan c. tahap pengangkatan. (2) Pengangkatan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan.

(1) Penjaringan bakal calon Pembantu Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan Pembantu Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing- masing Pembantu Dekan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Panitia pemilihan terdiri atas 3 (tiga) orang, yang berasal 2 (dua) orang dosen yang diusulkan oleh jurusan dan 1 (satu) orang tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Bagian Tata Usaha Fakultas. (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Panitia pemilihan dan tugas panitia pemilihan ditetapkan oleh Pembantu Dekan.

(1) Penjaringan bakal calon Pembantu Dekan diawali dengan pendaftaran kepada panitia pemilihan. (2) Apabila jumlah pendaftar hingga batas waktu pendaftaran yang ditentukan panitia pemilihan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia meminta kepada Dekan untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk dosen yang memenuhi syarat pada fakultas yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pembantu Dekan.

(1) Panitia pemilihan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan persyaratan yang ditentukan. (2) Dosen yang lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan dimintakan kepada Dekan untuk dilakukan penyaringan calon Pembantu Dekan. (3) Penyaringan calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan untuk memilih 3 (tiga) calon untuk masing-masing Pembantu Dekan.

(1) Calon Pembantu Dekan untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan diusulkan Dekan kepada Senat Fakultas untuk diberikan pertimbangan akademik masing-masing calon Pembantu Dekan. (2) Senat fakultas memberikan pertimbangan akademik calon Pembantu Dekan yang diusulkan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) (3) Dekan memilih 1 (satu) orang Pembantu Dekan untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dekan mengajukan Pembantu Dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Pembantu Dekan. (5) Rektor mengangkat Pembantu Dekan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Paragraf Ketujuh Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

(1) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d dipilih oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Rektor. (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan dilaksanakan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh dosen tertua dan didampingi dosen termuda di jurusan yang bersangkutan. (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan. (4) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup. (5) Ketua dan Sekretaris jurusan terpilih adalah calon Ketua dan Sekretaris Jurusan yang memperoleh suara terbanyak. (6) Dekan menyerahkan Ketua dan Sekretaris Jurusan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan pengangkatannya.

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dipilih oleh Ketua Jurusan dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio diatur dalam Peraturan Rektor. Paragraf Kedelapan Pimpinan Lembaga

(1) Pimpinan lembaga terdiri atas: a. Ketua Lembaga; b. Sekretaris Lembaga; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga: a. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai ketua lembaga: b. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan stuktural di luar ISI Padangpanjang apabila terpilih, dan c. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Padangpanjang apabila terpilih. Paragraf Kesembilan Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah jabatan struktural. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ISI Padangpanjang. (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

(1) Kepala unit pelaksana teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ dari seluruh anggota Senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku pula bagi Senat Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang.

(1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawas Internal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota satuan pengawasan internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal. (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun. (3) Pemilihan Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Pemilihan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan pemilihan Ketua Dewan Penyantun melalui pemungutan suara. (6) Ketua Dewan Penyantun terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun. (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; e. diberhentikan dari jabatan dosen; f. berhalangan tetap; g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; h. menjalani ijin belajar di luar domisili ISI Padangpanjang lebih dari 6 (enam) bulan i. cuti di luar tanggungan negara; dan j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor yang membidangi akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; f. diangkat dalam jabatan lain; g. dibebaskan dari jabatan akademik; atau h. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (4) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (6) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menjalankan tugas Rektor, bertugas mempersiapkan pemilihan Rektor baru.

(1) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN perpanjangan masa jabatan Rektor sampai dengan dilantiknya Rektor baru. (2) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor sampai dengan dilantiknya Rektor baru.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Pembantu Rektor definitif. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Dekan ditetapkan, menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan salah satunya sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya. (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Pembantu Dekan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya. (2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Dekan mengusulkan dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Sekretaris Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya. (2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Dekan mengusulkan dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelumnya. (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal ISI Padangpanjang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal ISI Padangpanjang: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Padangpanjang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. obyektifitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Padangpanjang terdiri atas: a. bidang keuangan; b. bidang aset; dan c. bidang kepegawaian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Mutu pendidikan ISI Padangpanjang merupakan kesesuaian antara penyelanggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dengan standar nasional pendidikan tinggi. (2) Sistem penjaminan mutu internal ISI Padangpanjang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi ISI Padangpanjang (internaly driven). Penjaminan mutu penyelengaaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. (3) Sistem penjaminan mutu internal di ISI Padangpanjang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi. (4) Lingkup standar nasional pendidikan tinggi meliputi : a. Standar nasional pendidikan yang terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan;
8. Standar penilaian pendidikan; b. standar penelitian c. standar pengabdian kepada masyarakat. (5) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dilakukan kegiatan evaluasi, patok mutu (benchmarking), akreditasi dan sertifikasi (6) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ISI Padangpanjang menyelenggarakan dan memfasilitasi: a. Evaluasi diri institusi dan program studi b. patok mutu (benchmarking) baik nasional maupun internasional c. Akreditasi program pendidikan d. Sertifikasi kompetensi peserta didik e. Sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Jenis penelitian ISI Padangpanjang dalam bentuk penelitian pengembangan IPTEK dan penelitian terapan.

(1) Kebijakan penelitian dan karya seni diarahkan untuk pengkajian dan pengembangan seni rumpun Melayu. (2) Pelaksanaan kebijakan penelitian ditetapkan dengan keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id

Rektor melalui persetujuan Senat Institut.

(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dihasilkan civitas akademika dilindungi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan perlindungan HAKI diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(1) Publikasi hasil penelitian dan karya seni ISI Padangpanjang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(1) Hasil penelitian dan karya seni dimanfaatkan untuk pengembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. (2) Pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian dan karya seni diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pengabdian kepada masyarakat yakni pendidikan masyarakat, pelayanan masyarakat, penerapan dan pengembangan hasil penelitian serta kuliah kerja nyata (KKN).

(1) Kebijakan pengabdian kepada masyarakat ISI Padangpanjang diarahkan untuk usaha memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(1) Publikasi pengabdian kepada masyarakat ISI Padangpanjang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik, serta bekerjasama dengan pihak terkait. (2) Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenjang pendidikan pada ISI Padangpanjang terdiri atas: pendidikan, pendidikan Sarjana, Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor serta berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

(1) Jenis program studi pada ISI Padangpanjang terdiri atas program studi Seni Karawitan, program studi Seni Tari, program studi Seni Musik, , program studi Seni Teater, program studi Seni Kriya, program studi Televisi dan Perfilman, program studi Seni Murni, program studi Desain Komunikasi Visual. (2) Penyelenggaraan program studi (jurusan) berdasarkan atas kurikulum yang telah ditetapkan. (3) Penambahan dan pengurangan program studi (jurusan) dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di ISI Padangpanjang adalah bahasa INDONESIA. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan. (4) Penggunaan bahasa asing di luar ketentuan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tata cara penggunaan bahasa pengantar dalam perkuliahan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, disebut dengan semester gasal dimulai bilan September sampai Februari dan semester genap dimulai bulan Maret sampai bulan Agustus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Perubahan tahun akademis ISI Padangpanjang ditetapkan dengan keputusan Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kegiatan akademik pada ISI Padangpanjang diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS); (2) Pelaksanaan sistem kredit semester (SKS) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Metode perkuliahan dilaksanakan melalui kegiatan ceramah, diskusi, seminar, demonstrasi dan praktikum di laboratorium/studio serta praktek lapangan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(1) Penerimaan mahasiswa ISI Padangpanjang dilaksanakan melalui sistem SPMB, dan/atau sistem penerimaan mahasiswa baru lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kurikulum ISI Padangpanjang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada ISI Padangpanjang

(1) Isi kurikulum ISI Padangpanjang terdiri atas; kurikulum inti sebagai penciri kompetensi utama dan kurikulum intitusional sebagai penciri kompetensi khusus. (2) Elemen kompetensi, program vokasi, program sarjana, pascasarjana terdiri atas landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku, pemahaman kaidah berkehidupan dan bermasyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Kurikulum institusional merupakan bagian dari kurikulum ISI Padangpanjang sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Pelaksanaan kurikulum ISI Padangpanjang berdasarkan beban studi yang telah ditetapkan untuk masing-masing program studi. (2) Beban studi untuk setiap program studi ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Evaluasi kurikulum pada setiap program studi di ISI Padangpanjang dilakukan secara periodik dan insidental sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. (2) Pelaksanaan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Penilaian terhadap kegiatan belajar mahasiswa ISI Padangpanjang dilakukan secara berkala dalam bentuk terstruktur, (2) Ujian diselenggarakan melalui tahapan kajian mata kuliah, ujian akhir program studi. Ujian tests atau karya seni, ujian disertasi/karya seni. (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing penilaiannya 4, 3, 2, 1 dan 0. (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Kelulusan mahasiswa pada satu program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum. (2) IPK minimum untuk program sarjana adalah sama atau lebih tinggi dari 2,50 (3) IPK minimum untuk program Pascasarjana adalah sama atau lebih tinggi dari 3,00. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga kategori yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan dalam bentuk transkrip akademik. (2) Kriteria predikat kelulusan untuk program sarjana, magister, doktor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dengan berpedoman ketetuan perundang-undangan

(1) Penilaian terhadap hasil belajar dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan seni dan budaya yang ada pada ISI Padangpanjang. (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademis yang lebih tinggi dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

(1) Kebebasan akademik pada ISI Padangpanjang diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika dalam rangka ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. (2) Pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pokok-pokok pikiran/pendapat dan karyanya secara bebas di ISI Padangpanjang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di ISI Padangpanjang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan www.djpp.kemenkumham.go.id

Senat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan

(1) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan seseorang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai dengan bidang yang dimiliki dalam berbagai forum ilmiah. (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada ISI Padangpanjang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

ISI Padangpanjang dan setiap anggota sivitas akademika ISI Padangpanjang bertanggung jawab atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk: a. melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan hak kekayaan intelektual anggota sivitas akademika ISI Padangpanjang dan bangsa INDONESIA; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya INDONESIA; dan c. memperkuat daya saing ISI Padangpanjang, bangsa, dan Negara INDONESIA.

(1) Lulusan ISI Padangpanjang berhak mendapatkan gelar akademik. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sarjana Seni (S.Sn.), Magister Seni (M.Sn.), dan Doktor (Dr.). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar diatur dengan keputusan Rektor persetujuan senat institut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) ISI Padangpanjang dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, www.djpp.kemenkumham.go.id

berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

1. Dosen ISI Padangpanjang terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap 2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu di ISI Padangpanjang yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga tetap pada ISI Padangpanjang.
2. Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di ISI Padangpanjang.
3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: dosen tetap PNS dan dosen tetap Non PNS.

Jenjang Jabatan akademik Dosen terdiri atas : a. Asisten Ahli; b. Lektor; c. Lektor Kepala; dan d. Profesor.

(1) Dosen dapat diangkat sebagai Profesor di lingkungan ISI Padangpanjang setelah memenuhi persyaratan: a. telah menamatkan jenjang studi S-3; dan b. telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh ISI Padangpanjang.

(1) Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional. (3) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik dilakukan melalui kenaikan pangkat dan penugasan. (4) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan kompetensi teknis, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan/atau peningkatan kualifikasi akademik. (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Profesor yang telah memasuki usia pensiun dapat diangkat kembali menjadi Profesor di ISI Padangpanjang sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Profesor Emeritus. (2) Pengangkatan kembali Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa untuk program sarjana, apabila memiliki surat tanda tamat belajar SLTA atau yang sederajat. (2) Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa untuk program magister apabila memiliki ijazah sarjana atau yang sederajat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa untuk program doktor apabila memiliki ijazah magister atau yang sederajat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut: a. menggunakan kebebasan akademis secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah akademik; b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan pelayanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku; d. mendapatkan bimbingan akademik dalam penyelesaian studi; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti; f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa ISI Padangpanjang; dan i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

(1) Setiap mahasiswa ISI Padangpanjang berkewajiban: a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ISI Padangpanjang; c. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di ISI Padangpanjang; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan ISI Padangpanjang; e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; f. menjaga kewibawaan dan nama baik ISI Padangpanjang; dan g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor sesuai dengan aturan perundang- undangan.

(1) Mahasiswa program reguler menempuh pendidikan secara penuh sesuai dengan beban studi minimal 18 (delapan belas) SKS per semester untuk program sarjana, dan 12 (dua belas) SKS per semester untuk program pascasarjana. (2) Peserta didik program non reguler menempuh pendidikan secara paruh waktu dengan beban studi maksimal 9 (sembilan) SKS per semester untuk program sarjana, dan maksimal 6(enam) SKS per semester untuk program pascasarjana.

(1) Masa Studi untuk program sarjana adalah 4-6 tahun. (2) Masa studi untuk program magister adalah 2-4 tahun. (3) Masa studi untuk program doctor adalah 3-5 tahun. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan aturan perundang-undangan.

(1) Organisasi kemahasiswaan intra ISI Padangpanjang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian sesuai dengan tujuan pendidikan ISI Padangpanjang. (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan lebih besar kepada mahasiswa. (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi ISI Padangpanjang. (4) Bentuk organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Mahasiswa mempunyai kegiatan sebagai berikut: a. melakukan kegiatan penalaran dalam rangka penunjang kegiatan akademis; b. melakukan kegiatan minat dan bakat; c. melakukan kegiatan kesejahteraan; dan d. melakukan kegiatan kewirausahaan. (2) Pembinaan kegiatan mahasiswa dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi wakil rektor III yang membidangi tugas kemahasiswaan. (3) Pelaksanaan pembinaan kegiatan mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan aturan perundang-undangan.

(1) Lulusan ISI Padangpanjang diberikan kualifikasi untuk memasuki pasar kerja. (2) Bentuk dan jenis pelatihan disesuaikan dengan ketrampilan dan kebutuhan pasar kerja. (3) Bentuk organisasi yang mewadahi informasi pasarkerja lulusan disesuaikan dengan kondisi ISI Padangpanjang. (4) Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja lulusan ditetapkan dengan keputusan Rektor, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Organisasi Alumni ISI Padangpanjang merupakan wadah organisasi non struktural di bawah koordinasi Pembantu Rektor III. (2) Perwakilan organisasi alumni dapat dibentuk di beberapa daerah sesuai kebutuhan. (3) Pengukuhan kepengurusan organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor. (4) Alumni dapat membentuk organisasi alumni dengan tujuan: a. membina hubungan dengan ISI Padangpanjang dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi; b. mempercepat daya serap alumni ke pasar kerja; dan c. memberi masukan dan/atau bantuan lain dalam rangka pengembangan peranan dan mutu Tridharma ISI Padangpanjang serta kualitas pengabdian anggotanya kepada nusa dan bangsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) ISI Padangpanjang dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Kerja sama dapat berbentuk kegiatan meliputi; a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. penelitian; d. pengabdian pada masyarakat; e. tukar menukar Tenaga Pendidik dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademis; f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademis. g. program pemindahan kredit; h. penerbitan bersama; i. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah; j. berkarya seni bersama; k. kegiatan lainnya yang dianggap perlu; dan l. pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Rektor duran perundangan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pengakuan dan/atau pemerolehan satuan kredit semester; c. pemerolehan dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual; d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; f. penyelenggaraan program kembaran; g. pemagangan; h. penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama; i. penerbitan berkala ilmiah; dan/atau j. bentuk lain yang dianggap perlu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kerja sama dan pengembangan bisnis; b. analisis laboratorium; c. jasa konsultasi; d. pendayagunaan aset; e. penggalangan dana; dan/atau f. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (5) Kerja sama ISI Padangpanjang dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. melembaga; c. menghargai kesetaraan mutu; d. saling menghormati; e. meningkatkan mutu pendidikan; f. berkelanjutan; dan g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. (6) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kerja sama ISI Padangpanjang dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajeman, program kembaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, kementerian lain atau pimpinan lembaga dan kementrian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan keputusan rektor sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

(1) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki ISI Padangpanjang diarahkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana menganut prinsip efisiensi dan efektifitas. (3) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Inventarisasi sarana dan prasarana barang milik/kekayaan Negara yang terdapat di ISI Padangpanjang bertujuan untuk kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan Negara dan tercapainya pengawasan yang efektif. (2) Sasaran inventarisasi sarana dan prasarana barang milik/kekayaan Negara yang terdapat di ISI Padangpanjang adalah semua barang milik Negara yang dibeli, didapat, dihasilkan, baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui APBN, atau diperoleh di luar APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Mekanisme inventarisasi sarana dan prasarana barang milik/kekayaan Negara dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor II bidang administrasi dan keuangan sebagai penanggungjawab kegiatan. (2) Mekanisme inventarisasi harus dilakukan pada semua unit kerja yang terdapat di lingkungan ISI Padangpanjang.

(1) Wewenang dan tanggungjawab inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada ISI Padangpanjang berada pada Rektor sebagai kepala Unit Pemakai Barang (UPB). (2) Unit Pemakai Barang (UPB) dalam melaksanakan tugas sehari-hari diberi wewenang untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai syarat yang ditetapkan, di bawah koordinasi Rektor.

(1) ISI Padangpanjang sebagai pengelola barang inventaris wajib menyelenggarakan penatausahaan barang milik/kekayaan Negara di lingkungan ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelaksanaan penatausahaan barang milik/kekayaan Negara dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga dapat diperoleh dari sumber dana APBN dan dana masyarakat. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak lainnya di luar penggunaan dana APBN diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor. (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana dilakukan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ISI Padangpanjang, diatur dengan keputusan Rektor.

(1) Pengadaan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada ISI Padangpanjang harus melalui tanggung jawab Purek II dan jajarannya. (2) Warga kampus harus menumbuhkan rasa memiliki terhadap semua barang inventaris milik/kekayaan Negara yang terdapat di ISI Padangpanjang. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mekanisme perencanaan, penyusunan program, penganggaran dan penerimaan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab ISI Padangpanjang dilakukan oleh suatu Tim Kerja yang bertanggung jawab pada Rektor. (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatan perencanaan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan ISI Padangpanjang. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dana yang diperoleh dari dana pemerintah dan dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ISI Padangpanjang dialokasikan kepada unit kerja secara professional dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana yang diterima oleh unit kerja dikelola langsung dengan melaporkannya kepada Purek II bidang administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dana yang dikelola oleh unit kerja dilakukan audit internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Rektor.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ISI Padangpanjang berasal dari : dana pemerintah dan dana masyarakat. (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana ISI yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan perguruan tinggi; e. penyewaan aset-aset lembaga; f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau non pemerintah; dan g. penerimaan dari masyarakat lainnya. (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan penerimaan dana sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip kerja sama yang saling menguntungkan. (2) Bentuk penerimaan dana dari masyarakat berupa dana abadi, dana yayasan dan dana masyarakat lainnya. (3) Wewenang penerimaan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan ISI Padangpanjang untuk menerima dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. (2) ISI Padangpanjang menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. (3) Pembukuan keuangan ISI Padangpanjang diperiksa oleh aparat pengawas internal dan pengawas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kontrak kerja dan penjualan hasil produk diatur dengan keputusan Rektor.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Padangpanjang diusulkan oleh Rektor melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja ISI Padangpanjang.

(1) Penyelenggaraan akreditasi di ISI Padangpanjang dikoordinasikan oleh unit yang bertugas di bidang penjaminan mutu. (2) Akreditasi di ISI Padangpanjang meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perubahan Statuta ISI Padangpanjang dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ ISI Padangpanjang. (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua dan Sekretaris Senat ditambah 2/3 dari jumlah anggota Senat; b. Wakil organ Rektor terdiri dari:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Pembantu Dekan;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala UPT c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Penyantun. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta ISI Padangpanjang didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta ISI Padangpanjang yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Senat STSI dan Dewan Penyantun yang ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2004 tentang Statuta STSI Padangpanjang masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun ISI Padangpanjang berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pembentukan Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Statuta Sekolah Tinggi Seni INDONESIA Padangpanjang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Seni INDONESIA Padangpanjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id