TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.

3. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

4. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata atr, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

5. Hutan

SK No 085120 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2. Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

4. Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.

5. Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menerbitkan IzinLokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.

6. lzin Lokasi adalah tzin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

7. Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang menghasilkan barang danf ataujasa perkebunan.

8. Penzinan

SK No 085119 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Perizinan di bidang kehutanan adaiah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, yang meliputi rzin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, rzin usaha pemanfaatan hasil hutan ka)ru danf atau bukan ka5ru, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan ka5ru, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.

2. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.

3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di iuar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

4. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenai kepada Setiap Orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Fusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

6. Provisi

SK No 0851 l8 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan danf atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara.

2. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara.

3. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.

4. Denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah.

5. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk menghentikan kegiatan pelanggaran pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan.

6. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah terbangun dan/atau beroperasi di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

7. Surat Peringatan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri terhadap tindakan pelanggaran oleh Setiap Orang karena tidak melaksanakan Sanksi Administratif.

8. Pernerintah

SK No 0851 17 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

disebut 24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(1) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib

memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan. (21 Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas. Pasai 22 Cukup jelas.

usaha (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku.

(2) Jika .

SK No 085146 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7 (21 Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi Administratif.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha

pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perrzinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif. pada ayat (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

(2) dan ayat (3) berupa:

• Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
• Denda Administratif;
• pencabutan Perizinan Berusaha; dan f atau
• paksaan pemerintah.

(1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah

terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memrhki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.

(2) Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau

kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang:

• pertambangan yang:

1. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan;

2. rnengangkut

SK No 085145 A

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. mengangkut dan/atau menerima titipan krasil t.ambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
2. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatarr penambangan di dalam Kawasan Hutan. b perkebunan yang:
3. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan;
4. mcngangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
5. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan. C kegiatan lain yang meliputi:
6. minyak dan gas bumi;
7. panas bumi;
8. tambak;
9. pertanian;
10. permukiman;
11. wisata alam;
12. industri; dan/atau
13. sarana dan prasarana.

Cukup jelas.

Pasal 4 1

Ayat ( 1) CukuP jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Yang dimaksud dengan "bukti penguasaan tanah" adalah surat hak atas tanah antara lain sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, Verklaring, Eingendom, atan) Surat Keterangan Tanah' Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Verifikasi teknis dilakukan melalui verilikasi data administratif dan lapangan dengan menggunakan metode sosiometri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun rli clalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• tata

SK No 089094 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

usaha b. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; terhadap c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• tata cara perhitungan Denda Administratif;
• PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan
• paksaan pemerintah.

yang (1) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh Menteri.

(2) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: perkebunan a. data dan informasi kegiatan usaha kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dan tidak memiliki Perizinan di

bidang kehutanan; usaha b. data dan informasi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; dan usaha c. penetapan data dan informasi kegiatan yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan.

Bagian SK No 085144 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Telah Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

Paragraf 1 Umum

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (2) huruf a terdiri atas: perkebunan kelapa a. data dan informasi kegiatan usaha sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang sesuai Rencana Tata Ruang; dan perkebunan kelapa b. data dan informasi kegiatan usaha sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2 Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Sesuai Rencana Tata Ruang

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang sesuai Rencana Tata Ruang terdiri atas: Perizinan di a. tidak tumpang-tindih dengan keberadaan bidang kehutanan; dan

• tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, berada di dalam: a Kawasan Hutan Produksi; b Kawasan Hntan Lindung; dan/atau c, Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 3 Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usah.a Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Sesuai Rcncana Tata Ruang

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tercliri atas:

• trdak tumpang-tindih dengan keberaclaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
• tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 1 1

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b berada di dalam:

• Kawasan Hutan Produksi;
• Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
• Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 4

SK No 089097 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

Paragraf 4 Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

Inventarisasi data darr informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilakukan melalui kegiatan:

• evaluasi berdasarkan data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang sudah diajukan penyelesaiannya;
• inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
• operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
• pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkurrgan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
• pengawasan yang dilakukan cleh Pejabat Pengawas Lingkungan l{idup.

Bagian Ketiga Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebuiran, dan/atau Kegiatan Lain di dalam Ka'.vasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Paragraf 1 Umum

Inventarisasi data 'dr.., informasi kegiatan usahe pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

• tidak tumpang-tinclih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
• trrmpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Paragraf 2 SK No 089199 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2 Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, berada di dalam:

• Kawasan Hutan Produksi;
• Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
• Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 3 Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:

• inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
• operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
• pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
• pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian

SK No 087071 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

Paragraf 1 Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

(1) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha

perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang trdak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dan Pasal 11 memuat data dan informasi

mengenai:

• Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
• luasan Kawasan Hutan yang dikuasai;
• jangka waktu kegiatan usaha yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan; clan
• lokasi yang terdiri atas:

1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tirrdih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan produksi;

2. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang scsuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kchutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konscrvasi;

3. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rerrcana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan .Perrzinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan produksi.

4. kegiatan SK No 089100 A

PRES IDEN

REPI.JBLIK INDONESIA

1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
2. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi;
3. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
4. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi; dan
5. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi. {2) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, danf atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 disusun berdasarkan kriteria:

• Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• jenis pelanggaran;

• luasan Kawasan Hutan yang dikuasai; jangka waktu pelanggaran; dan d.

• Lokasi

SK No 085140 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

e lokasi yang terdiri atas:

1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang- tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Produksi;
2. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang- tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
3. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Produksi; dan
4. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 2 Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

Data dan informasi kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizitan Ci bidang kehutanan yang ielah disusun berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawa-sarr Hutan yang memiliki lzin Inkasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dilakukan melalui tahapan:

• pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
• pengajuan permoh.onan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
• verifikasi permohonan;
• penerbitan surat perintah tagihan pelunasan pSDH dan DR;
• pelunasan PSDH dan DR; cian
• penerbitan:

1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasa-n Hutan Produksi; atau
2. Persetu.itan Melanjutkan I(egiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung danf atau kawasan Hutan Konservasi.

Bagian Kedua Pemberitahuan Pemerruhan Pei'syaratan Perizinan di Bidang l(eh.utanan

(1) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di

bidatrg kehutanan rlisampaikan kepada Setiap Orang yang fitert€lrrrhi klasifikasi sebagaimana dimaksurd dalam Pasal'1(>, ciilrtkulian oleh Menteri.

(2) Pemberitahuan

SK No 093513 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONES]A

(21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
• kewajiban untuk mengajukan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
• perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan PSDH dan DR;
• batas waktu pengajuan permohonan Perizinan di bidang kehutanan paling iama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku;
• pengenaan Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran Denda Administratif jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d terlamPaui; dan
• penetapan status tidak berlakunya Perizinan Berusaha yang dimilikinya apabila batas waktu Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlamPaui.

(3) Penyampaian pemberitahuan dari Menteri kepada

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga Pengajuan Permohonan Penyelesaian Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal \9, Setiap Orang mengajukan permohonan Perizinan di bidang kehutanan kepada Menteri. (2t Selain berdasarkan pemberitahuan, permohonan juga dapat dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Setiap Orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Permohonan

SK No 085136 A

PRES IDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

pada ayat (1) dan (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat \21 dilengkapi dengan persyaratan: meliputi: a. administratif, paling sedikit

1. identitas pemohon; dan
2. nomor induk berusaha.

• teknis, paling sedikit meliPuti: Tata 1. peta permohonan sesuai Rencana Ruang; bidang 2. lzin Lokasi dan/atau izin usaha di perkebunan; dan

1. dokumen lingkungan hiduP.

Bagian Keempat Verilikasi Permohonan

terhadap: (1) Verifikasi permohonan dilakukan dan a. persyaratan administratif;

• persyaratan teknis.

(1), (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

selanjutnya dilakukan verifi kasi fakta lapangan.

(1) Verifikasi persyaratan administratif dan teknis

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat

dilakukan oleh Menteri.

(1) (2t Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan berupa:

• administratif dan teknis atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan dengan b. kesesuaian antara dokumen permohonan fakta lapangan.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan:

• diterima

SK No 085135 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

dan a. diterima, dalam hal persyaratan lengkap benar; atau lengkap b. ditolak, dalam hal persyaratan tidak dan/atau tidak benar.

(4) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri melakukan verifikasi kesesuaian antara data administratif dan teknis dengan fakta lapangan.

(5) Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan persyaratan administratif dan teknis kepada Setiap Orang untuk dilengkapi. 18O (6) Setiap Orang dalam jangka waktu paling lama (seratus delapan puluh) hari mengembalikan persyaratan administratif dan teknis yang sudah dilengkapi kepada Menteri. (71 Apabila Setiap Orang tidak mengembalikan persyaratan yang lengkap dan benar melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif dan/atau pencabutan Pertzinan Berusaha.

(1) Verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (2), dilakukan oleh Menteri terhadap kesesuaian antara persyaratan administratif dan teknis dengan fakta lapangan.

(2) Menteri dalam melakukan verifikasi fakta lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim terpadu. (21 (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat bertugas untuk melakukan validasi atas kesesuaian dokumen administratif dan teknis dengan fakta lapangan terhadap:

• nomor induk berusaha; Ruang; b. kesesuaian dengan Rencana Tata

• dokumen

SK No 085134 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t-

• dokumen lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan;
• dokumen lingkungan hidup;
• luas Kawasan Hutan yang dikuasai;
• perhitungan besaran PSDH dan DR; dan
• tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan.

(4) Validasi yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(5) Hasil validasi yang dilakukan oleh tim terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4ll, dilaporkan kepada Menteri.

(6) Dalam hal hasil validasi tim terpadu terdapat

tumpan g- tindih antara lzin Lokasi dan / at au izin u saha di bidang perkebunan dengan Perizinan di bidang kehutanan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara:

• Apabila Perizinan di bidang kehutanan terbit terlebih dahulu dari Izin Lokasi danf atau izin usaha di bidang perkebunan maka luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan produksi atau permohonan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi, dikurangi dengan luasan areal yang masuk dalam Perizinan di bidang kehutanan.
• Apabila lzinLokasi dan/atauizin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu dari Perrzinan di bidang kehutanan, Menteri berwenang melakukan revisi luasan Perizinan di bidang kehutanan. yang masuk c. Terhadap perkebunan kelapa sawit dalam areal Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaannya dilakukan melalui:

1. kerja sama dengan pemegang Perizinan di bidang kehutanan untuk kawasan Hutan Produksi; atau
2. kemitraan atau kerja sama dengan Pemerintah untuk kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

(7) Terhadap

SK No 085132A

PRE S I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Terhadap perkebunan kelapa sawit sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2, dikenai pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang

perkebunan terbit terlebih dahulu daripada Perizinan pada di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b berupa izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional, luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan produksi atau permohonan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi dikurangi dengan luasan areal izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

Bagian Kelima Penerbitan Surat Perintah Tagihan Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Pasal24

(1) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Menteri menerbitkan surat perintah peiunasan tagihan PSDH dan DR. DR (2) Surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• identitas Setiap Orang;
• besaran tagihan PSDH dan DR yang harus dilunasi; dan
• jangka waktu pelunasan.

Bagian

SK No 085115 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Cukup jelas.

(1) Setiap Orang yang telah menerima surat perintah

pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib melakukan pelunasan tagihan PSDH dan DR. (21 Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangsur.

(3) Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana

dimaksud pada ayar (1), disetorkan ke kas negara. (41 Setiap Orang melaporkan pelunasan tagihan PSDH dan DR kepada Menteri disertai bukti pelunasan pembayaran.

(5) Dalam hal Setiap Orang telah melakukan pembayaran

dan pelunasan PSDH dan DR sebelum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku, bukti pembayaran dapat digunakan sebagai bukti pengganti pelunasan PSDH dan DR.

Bagian Ketujuh Penerbitan

Paragraf I Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang Tidak Tumpang-Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

Setelah menerima pelaporan pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Menteri menerbitkan:

• Persetujuan

SK No 089109 A

PRES IDEN REPUBLIK INDONESlA

• Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi; atau b.PersetujuanMelanjutkanKegiatanUsahadidalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 2 Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang Tumpang-TindihdenganPerizinandiBidangKehutanan

Pasal27

(1) Dalam hal kegiatan usaha perkebunajn kelapa sawit

tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi, dilakukan kerja sama pengelolaannya antara pemohon dengan pemegang Perizinan di bidang kehutanan' (21 Jangka waktu kerja sama sebagaimarla dimaksud padl ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) daur- paling i"-r 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam'

(3) Menteri memfasilitasi kerja sama sebagaimana

dimaksud pada aYat (2)-

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meiruat kewajiban kepada Setiap Orang untuk:

• melakukan kegiatan jangka benah dengan tanamanpokokkehutanansesuaisilvikulturdi sela-sela tanaman sawit;
• tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting); dan
• setelah habis 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada negara.

Cukup jelas.

Usaha (1) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama atau kemitraan dengan Menteri. (21 Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.

(3) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b memuat kewajiban kepada Setiap Orang untuk: dengan a. melakukan kegiatan jangka benah tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman sawit;

• tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting); dan 15 (lima belas) c. setelah habis 1 (satu) daur selama tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (21, wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada negara,

Bagian Kedelapan Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang

yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

(2) Sanksi

SK No 085312 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• pembayaran Denda Administratif; dan/atau
• pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali besaran

PSDH dan DR.

Paragraf 2 Pengenaan Denda Administratif Bagi Setiap Orang yang Tidak Menyelesaikan Pe:'syaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan

Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahuri sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif. (21 Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat(21, wajib disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengenaan Sanksi Administratif.

(4) Setiap Orang melaporkan bukti pelunasan Denda

Administratif kepaCa Menteri.

(5) Berdasarkan bukti pelunasan Denda Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan:

• Persetujuan Pelepasan Kawasan ' Hutan di kawasan Hutan Produksi; atau
• Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi. Pasal31...

SK No 0891 12 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Setiap Orang yang tidak melakukan pelunasan Denda

Administratif dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Pencabutan Perizinair Berusaha dilakukan cleh

penerbit izin berdasarkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Dalam jangka u,aktu 30 (tiga puluh) hari sejak

rekomendasi dari Menteri diterima, penerbit izin wajib mencabut Perizinan Berusaha.

(4) Dalam hal penerbit izin tidak mencabut Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan Berusaha dinyatakan ticlak berlaku demi hukum.

(5) Pernyataan tidak berlakunya Perrzinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha, kemitraan, dan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(1) Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan

yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:

• Penghentian Seinentara Kegiatan Usaha;
• Denda Administratif; dan/atau
• paksaan pemerintah.

(2) Selain. . .

SK No 089113 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

• verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
• penetapan pengenaan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap data dan informasi yang tertuang dalam penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17.

(2) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Menteri membentuk tim yang terdiri atas:

• Polisi Kehutanan;
• Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
• Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
• Pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.

(2) Dalam

SK No 085311 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam hal 1 (satu) lokasi Karvasan Hutan terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang lebih dahulu beroperasi dan selanjutnya dapat diproses Persetujuan Penggunaan Ka'uvasan Hutan.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21paling sedikit memuat:

• identitas Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
• jenis pelanggaran;
• jenis Sanksi Administratif:

1. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan pembayaran Denda Administratif; dan
2. paksaan pemerintah, apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif;

• jangka waktu pelunasan Denda Administratif; dan
• perintah pengurllsan Pcrsetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pelanggaran di kawasan Hutan Produksi.

(4) Pelunasan Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke kas negara.

(5) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran Citet-apkan.

(6) Apabila

Si( No 0891 15 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) melewati tahun anggaran, surat persetujuan keringanan berupa pengangsuran harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(7) Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan

Sanksi Administratif.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyelesaian Paragraf 1 Umum

(1) Terhadap Setiap Orang yang telah melakukan

pelunasan pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4l,, Menteri: Kawasan a. menerbitkan Persetujuan Penggunaan Hutan di kawasan Hutan Produksi;

• memfasilitasi kerja sama dalam hal kegiatan usaha terdapat tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi; atau
• memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada Negara jika kegiatan usaha berada di kawasan Hutan Lindung danlalau kawasan Hutan Konservasi. (21 Dalam hal pengembalian areal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilaksanakan oleh Setiap Orang, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan di bidang kehutanan.

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memiliki perizinan di bidangnya. (21 Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah selama 1 (satu) daur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam untuk perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan perizinan pertambangan, di bidangnya untuk kegiatan usaha perkebunan, danf atau kegiatan lain.

(3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib membayar PNBP di bidang kehutanan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Areal atas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dikenai PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Strategis dan Kepentingan Umum

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan

Hutan Lindung merupakan kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya, Penggunaan Menteri memberikan Persetujuan Kawasan Hutan.

(2) Jangka .

SK No 085309 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

(2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan

Hutan Konservasi merupakan kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya, Menteri:

• menerbitkan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan Hutan Konservarsi; atau
• melakukan kerja sama.

(4) Jangka waktu izin pemanfaatan jasa lingkungan atau

kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.

(5) Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki

penzinan di bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

• minyak dan gas bumi;
• panas bumi;
• sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan/ atau strategis; dan/atau
• kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

(6) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu perrzinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan Hutan Konservarsi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Setiap Orang wajib mengembalikan areal kegiatan usahanya kepada negara.

(1) Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada di: mekanisme a. Hutan Produksi diselcsaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; mekanisme b. Hutan Lindung diselesaikan ciengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau dengan c. Hutan Konservasi diselesaikan mekanisme kerja sama. (21 Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai kewajiban pembayaran Denda Administratif dan Menteri rrrenerbitkan Surat Pemberitahuan untuk mengurus perizinan.

Paragraf 3 Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha Masyarakat yang Bertempat Tinggal di dalam dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan

Pasal 4 l

(1) Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan

yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atari di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

(2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

• kartu

SK No 0891 19 A

PRE S IDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• kartu tanda penduduk; atau
• surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.

(3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. (41 Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

• bukti penguasaan tanah;
• surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
• surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

(5) Pembuktian terhadap orang perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.

(1) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4I ayat (1) meliputi:

• perhutanan sosial;
• tanah obyek reforma agraria; atau
• perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BABV...

SK No 085306 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dend.a Administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan

formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (21 Pemerintah daPat menggunakan jasa Penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran Denda Administratif. (s) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutarr.

(4) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di

Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi nenda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 2OVo (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BABVI...

SK No 085271 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) merupakan PNBP Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan di bidang PNBP.

Huruf a Yang dimaksud dengan "pemblokiran" adalah pembekuan sementara atas harta kekayaan Setiap Orang yang tersimpan di Bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "penyitaan aset" adalah tindakan untuk menguasai barang Setiap Orang, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Denda Administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dimaksud dengan "paksa badan" adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Setiap Orang yang tidak membayar Denda Administratif dengan menempatkannya di tempat tertentu. Paksa badan berupa penyanderaan atau pengekangan sementara waktu kebebasan Setiap Orang dengan tujuan untuk mendorong agar Setiap Orang yang dikenai Denda Administratif membayar atau melunasi Denda Administratif. Penyanderaan dilakukan dengan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan terpisah dari tahanan lain. Apabila Setiap Orang yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri, maka dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan Setiap Orang yang dikenai Denda Administratif. Pasal47 Cukup jelas.

(1) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Menteri'

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:

a nama; b umur;

• pekerjaan;
• alamat;
• jenis kelamin; dan
• kewarganegaraan, dari orang atau pengurus perusahaan.

(3) Dalam hal keputusan pencegahan telah habis masa

berlakunya, Menteri dapat mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan ke luar negeri.

Bagian

SK No 085270 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Penyitaan Aset

(1) Penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf c, dilakukan oleh Menteri dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan aset.

(2) Dalam melakukan penyitaan aset, Menteri membentuk

tim yang terdiri atas:

• Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Polisi Kehutanan; dan/atau
• Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(3) Pelaksanaan penyitaan aset dilengkapi dengan berita

acara pelaksanaan sita.

(1) Penyitaan aset dapat dilaksanakan terhadap barang

milik Setiap Orang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk di areal pelabuhan, baik yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, beruPa:

• barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, akta perusahaan dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
• barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu'

(2) Penyitaan .

SK No 085269 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA

(1) (21 Penyitaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita Denda diperkirakan cukup untuk melunasi Administratif.

Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Setiap Orang kepada Menteri, penyimpanannya dititipkan kepada Setiap Orang, misalnya tanah dan/atau bangunan. Namun, ada barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Menteri, penyimpanannya dapat dititipkan pada Bank atau disimpan di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti perhiasan atau peralatan elektronik.

Ayat (1) Huruf a Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Setiap Orang kepada Menteri, maka Setiap Orang dilarang untuk memindahtangankan atau memindahkan hak atas barang. yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau meny'umbangkan kepada pihak lain. Selain itu, Setiap Orang juga dilarang untuk membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku untuk seluruh maupun sebagian barang yang disita.

Huruf b

SK No 085313 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pelaksanaan penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.

Pasal 54 .

SK No 085295 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal Denda Administratif tidak dilunasi setelah

dilakukan penyitaan aset, Menteri melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Dalam hal barang yang disita, berupa:

• uang tunai;
• deposito berjangka;
• tabungan;
• saldo rekening koran;
• giro;
• akta perusahaan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
• obligasi;
• saham;
• surat berharga lainnya;
• piutang; atau
• penyertaan modal pacra perusahaan, dikecualikan dari penjualan secara ielang.

(3) Barang yang disita sebagairrrana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) cligunakan untuk membayar Denda

Administratif. (41 Barang yang drsita sebagaimana dimaksud pada avat (21 dipergunakan untuk membayar Denda Administratrf dengan cara:

• uang t.unai di.sctor kc kas negara;

• deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atatr bentuk lainnya yang dipersamakan dengarr itu, dipiirdahbukukan ke rekening kas umum negara atas permintaan Menteri kepada bank yang bcrsangkutan;

• obligasi .,. .

SK No 089126 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4t- C obiigasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Menteri; d obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera drjual oleh Menteri; e piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Setiap Orang kepada Menteri; dan f penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujurin pengalihan hak menjual dari Setiap Orang kepada Menteri.

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyitaan aset dilakukan.

(2) Menteri yang bertindak sebagai penjual atas barang

yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang.

(1) Hasil penjualan secara lelang digrnakan untuk

membayar Denda Administratif. (21 Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Denda Administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.

(3) Menteri segera mengembalikan sisa barang hasil

penyitaan aset beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang kepada Setrerp Orang setelah pelaksanaan lelang.

Ketentuan lebitr lanjut mengenai tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Paksa Badan

(1) Dalam hal Setiap Orang

• tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi Administratif dengan nilai parling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
• tidak mempunyai itikad baik untuk membayar Denda Administratif, Menteri menerbitkan Surar. Peringatan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan untuk jangka u.aktu 14 (empat belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 berakhir, Setiap Orang tidak melunasi Denda Administratif, Menteri menerbitkan surat perintah paksa badan untuk pengenaan paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.

(4) Surat perintah patksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), paling sedikit memuat:

• identitas orang atau pengurus perusahaan;
• alasan paksa badan;
• jangka waktu paksa badan; dan
• tempat paksa badan.

(5) Pelaksanaan

SK No 089128 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi Kehutanan dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. (71 Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(1) Setiap Orang yang dikenai sanksi paksa badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilepas: pembayaran a. apabila Setiap Orang telah melunasi Denda Administratif;

• apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah paksa badan berakhir;
• berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau Menteri. d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari

(2) Pertimbangan tertentu dari Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila: 5O%o (lima puluh a. Setiap Orang sudah membayar persen) atau lebih dari jumlah Denda Administratif dan sisanya dilunasi dengan cara mengangsur;

• Setiap

SK No 085293 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Setiap Oran^g sanggup melunasi Denda Adminrstratif dengan menyerahkan bank garansi;
• Setiap Orang sanggup melunasi Denda Administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan Denda Administratif;
• orang atau pengurus perusahaan yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih; dan/atau
• orang atau pengurus perusahaan dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan doktcr.

(3) Menteri memberitahukan pelepasan serta alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pertimbangan sebagaimana climaksud pada ayat (21 secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.

Paksa badan terhadap orang atau pengurLls perusahaan tidak mengakibatkan hapusnya sanksi Denda Administratif.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 089130 A

PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2O2L

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK TNDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202I NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

De Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

na Djaman

SK No 085127 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA

ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

I. UMUM Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Hutan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis Hutan sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki perrzinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Dalam kenyataannya, tidak jarang ditemukan adanya kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiiiki perrzinan dimaksud. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas

• 3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan tuntas. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan Selain aktivitas kegiatan nonkehutanan di dalam Kawasan Hutan. perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang kegiatan tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan juga meliputi pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, danf atau sarana dan prasarana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, danf atau lingkungan (K2Ll. Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 11OA dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20L3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana 2O2O telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja khususnya:

1. Pasal.

SK No 085290 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan t<elapa sawit yang telah terbangun, memiliki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perrzinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
2. pasal 11013 yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan y"rrg dilakukan-sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai Periztnan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Dend" na*i.ristratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan Produksi. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Adapun substansi norma pengaturan tersebut terdiri atas: f . inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
3. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Lokasi d,anlatau izin uiaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 3 tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 4 tata cara perhitungan Denda Administratif; 5 PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan 6 paksaan pemerintah. Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka menyelesaikan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dengan tujuan untuk:

• menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;

b.menjamin...

SK No 085288 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menjamin kepastian berusaha;
• mempertahankan keberadaan Hutan secara optimal;
• menjaga fungsi lingkungan hidup;
• mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial;
• memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan
• meningkatkanpendapatannegara. Secara umum, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara tuntas, transparan, dan berkeadilan mekanisme penyelesaian kegiatan usaha di Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku sebagai berikut: telah 1. Terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun, memiliki lzin Lokasi danf atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang, setelah membayar PSDH dan DR maka: a. Untuk di kawasan Hutan Produksi, diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; b. Untuk di kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi, diterbitkan persetujuan melanjutkan usaha selama 1 (satu) daur maksimal 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.

1. Terhadap kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya, setelah melaksanakan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif, maka: a. Untuk di kawasan Hutan Produksi, diterbitkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; b. Untuk di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi, diwajibkan menyerahkan areal kegiatan usahanya kepada negara. Diharapkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memberikan Perizinan di bidang kehutanan setelah pelaku usaha melakukan perintah pembayaran PSDH dan DR atau Sanksi Administratif berupa Denda Administratif dapat menjadi model penyelesaian kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang saat ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola Kawasan Hutan. Sanksi Untuk mendukung efek eksekutoriai dari pengenaan Administratif berupa pembayaran Denda Administratif maka Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara dan mekanisme paksaan pemerintah berupa pemblokiran, pencegahan ke luar negeri, penyitaan aset, dan paksa badan (gijzelling) bagi Setiap Orang yang tidak melaksanakan Sanksi Administratif.

II. PASAL

SK No 085287 A

PRES tDEN

REPUBLIK INDONESIA

II. PASAL DEMI PASAL