Pasal 49

(1) Penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf c, dilakukan oleh Menteri dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan aset.

(2) Dalam melakukan penyitaan aset, Menteri membentuk

tim yang terdiri atas:

• Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Polisi Kehutanan; dan/atau
• Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(3) Pelaksanaan penyitaan aset dilengkapi dengan berita

acara pelaksanaan sita.