Pasal 48

(1) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Menteri'

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:

a nama; b umur;

• pekerjaan;
• alamat;
• jenis kelamin; dan
• kewarganegaraan, dari orang atau pengurus perusahaan.

(3) Dalam hal keputusan pencegahan telah habis masa

berlakunya, Menteri dapat mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan ke luar negeri.

Bagian

SK No 085270 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Penyitaan Aset