Pasal 15

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:

• inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
• operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
• pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
• pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian

SK No 087071 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

Paragraf 1 Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan