PERIZINAN ATAU PERJANJIAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

PERIZINAN ATAU PERJANJIAN

DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya proses penelitian terhadap kelayakan

keberlangsungan perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di

kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan, dipandang perlu untuk menetapkan jenis dan

jumlah perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan

hutan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar

1945;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor41 Tahun

1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara

Nomor 4374);

MEMUTUSKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIZINAN ATAU

PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA

DI KAWASAN HUTAN.

PERTAMA : Menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang

pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan

kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau

perjanjian dimaksud.

KEDUA : Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian

di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan

pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh

Menteri Kehutanan

KETIGA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretris Kabinet

Bidang Hukum dan

Ttd

Lambock V. Nahattands

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2004

TANGGAL 12 Mei 2004

DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH DITANDATANGANI

SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG KEHUTANAN YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA

SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA

Luas Persetujuan Pemerintah Tanggal Jenis Nama Bahan Tahap Lokasi Wilayah No. Penanda- Izin Perusahaan Galian Kegiatan Perizinan tanganan Provinsi Kabupaten/Kota (Ha)

Freeport Tembaga, 82/EK/KEP/4/1967 7 April KK Indonesia Emas, Produksi Papua Mimika 10.000 7 April 1967 1967 G- I Comp. dmp

Mimika,

1. 30 Freeport Tembaga, Paniai, Jaya B-392/Pres/12/1991 KK Desember Indonesia Emas, Eksplorasi Papua Wijaya, 202.950 26 Desember 1991 G-V 1991 Comp. dmp Puncak Jaya

B-121/Pres/9/71 22 September 1971 4 Oktober KK G- Karimun Kepulauan

1. Granit Produksi Karimun 2.761 1971 II Granit Riau

15 Januari 1996 Luwu Utara, B-745/Pres/12/1995 KK G- Sulsel, Kolaka, Kendari,

1. INCO Tbk. Nikel Produksi 218.528 29 Desember 1995 II Sulteng, Sultra Morowali

5 Oktober 1990 KutaiTimur, 097B/Ji.292/U/1990 PKP2B Indominco

1. Batubara Produksi Kaltim Kota Bontang 25.121 5 Oktober 1990 G-I Mandiri

9 Juli 1997 Aneka 1053.K/20.13/MPE/1997 Halmahera

1. KP Tambang Nikel Produksi Maluku Utara 39.040 9 Juli 1997 Tengah Tbk (A)

2. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Luas Tanggal Lokasi Jenis Nama Bahan Tahap Wilayah No. Persetujan Pemerintah Penanda- Izin Perusahaan Galian Kegiatan Perizinan tanganan Provinsi Kabupaten (Ha) /Kota

Lampung 2 B-43/Pres/11/1986 KK G- Natarang Selatan, 6 Desember Emas dmp Konstruksi Lampung 12.790 6 November 1986 IV Mining Tanggamus, 1986 Lampung Barat

Halmahera

Nusa Produksi Utara, B.143/Pres/3/1997 28 April KK G-

1. Halmahera Emas dmp Konstruksi Maluku Utara Halmahera 29.622 17 Maret 1997 1997 VI Minerals Eksplorasi Barat

Pelsart 19 Kotabaru, B-53/Pres/1/1988 KK G- Tambang

1. Februari Emas dmp Eksplorasi Kalsel Banjar, 201.000 19 Januari 1998 VII Kencana 1998 Tanah Laut

20

850/A.I/1997 November PKP2B Interex Studi Kaltim dan

1. Batubara Pasir, Tabalong 15.650 20 November 1997 1997 G-III Sacra Raya Kelayakan Kalsel

19 B-53/Pres/1/1988 KK G- Weda Bay Eksplorasi Halmahera

1. Februari Nikel Maluku Utara 76.280 19 Januari 1998 VII Nickel (Detail) Tengah 1998

19 B-53/Pres/1/1988 KK G- Eksplorasi

1. Februari Gag Nikel Nikel Papua Sorong 13.136 19 Januari 1998 VII (Detail) 1998

B-53/Pres/1/1988 19 KK G- Sorikmas Eksplorasi Mandailing

1. 19 Januari 1998 Februari Emas dmp Sumut 66.200 VII Mining (Detail) Natal 1998

7 Aneka 1170/20.01/UPG/1999 Eksplorasi Sulawesi

1. September KP Tambang Nikel Kendari 14.570 7 September 1999 (Detail) Tenggara 1999 Tbk (B)

2. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tanggal Lokasi Luas Perrsetujuan Jenis Nama Bahan Tahap Wilayah No. Penada- Pemerintah Izin Perusahaan Galian Kegiatan Kabupaten Perizinan Tanganan Provinsi /Kota (Ha)

7 1170/20.01./UPG/1999 Sulawesi

1. September KP Aneka Nikel Eksplorasi Kendiri 14.570 7 September 1999 Tenggara 1999

Keterangan:

dmp : dan mineral pengikutnya KK : Kontrak Karya PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

KP : Kuasa Pertambangan

G - I : Generasi I0 G – II : Generasi II G – III : Generasi III G – IV : Generasi IV G – V : Generasi V G – VI : Generasi VI G – VII : Generasi VII

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands