Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun rli clalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• tata

SK No 089094 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

usaha b. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; terhadap c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• tata cara perhitungan Denda Administratif;
• PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan
• paksaan pemerintah.