Pasal 4

(1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah

terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memrhki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.

(2) Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau

kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang:

• pertambangan yang:

1. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan;

2. rnengangkut

SK No 085145 A

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. mengangkut dan/atau menerima titipan krasil t.ambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
2. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatarr penambangan di dalam Kawasan Hutan. b perkebunan yang:
3. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan;
4. mcngangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
5. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan. C kegiatan lain yang meliputi:
6. minyak dan gas bumi;
7. panas bumi;
8. tambak;
9. pertanian;
10. permukiman;
11. wisata alam;
12. industri; dan/atau
13. sarana dan prasarana.