Pasal 33

(1) Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan

yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:

• Penghentian Seinentara Kegiatan Usaha;
• Denda Administratif; dan/atau
• paksaan pemerintah.

(2) Selain. . .

SK No 089113 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

• verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
• penetapan pengenaan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan