PP
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
Pasal 13
Inventarisasi data 'dr.., informasi kegiatan usahe pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- tidak tumpang-tinclih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
- trrmpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.
Paragraf 2 SK No 089199 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 2 Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain
