Pasal 19

(1) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di

bidatrg kehutanan rlisampaikan kepada Setiap Orang yang fitert€lrrrhi klasifikasi sebagaimana dimaksurd dalam Pasal'1(>, ciilrtkulian oleh Menteri.

(2) Pemberitahuan

SK No 093513 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONES]A

(21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
• kewajiban untuk mengajukan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
• perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan PSDH dan DR;
• batas waktu pengajuan permohonan Perizinan di bidang kehutanan paling iama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku;
• pengenaan Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran Denda Administratif jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d terlamPaui; dan
• penetapan status tidak berlakunya Perizinan Berusaha yang dimilikinya apabila batas waktu Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlamPaui.

(3) Penyampaian pemberitahuan dari Menteri kepada

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga Pengajuan Permohonan Penyelesaian Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan