Pasal 29

(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang

yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

(2) Sanksi

SK No 085312 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• pembayaran Denda Administratif; dan/atau
• pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali besaran

PSDH dan DR.

Paragraf 2 Pengenaan Denda Administratif Bagi Setiap Orang yang Tidak Menyelesaikan Pe:'syaratan Perizinan di Bidang Kehutanan