Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2011 tentang MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran.

4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas). www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi kepolisian.

6. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas.

7. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN.

8. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan.

9. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani, dicapai dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.

10. Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.

11. Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam operasi kepolisian berbentuk pertolongan dan penyelamatan.

12. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam operasi kepolisian untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi keamanan dan ketertiban seperti keadaan semula.

13. Direktif adalah persetujuan, petunjuk dan arahan dari penanggung jawab kebijakan operasi mengenai bentuk operasi, sandi operasi, waktu operasi dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan operasi kepolisian.

14. Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen administrasi operasi kepolisian yang berisikan jenis, sandi dan waktu dimulainya operasi kepolisian.

15. Surat perintah pelaksanaan operasi yang selanjutnya disingkat Sprinlakops adalah perintah kepada para petugas yang dilibatkan dalam operasi kepolisian untuk melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi, waktu dan rincian tugas tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Latihan Praoperasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi kepolisian.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi kepolisian; b. agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien; dan c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian, meliputi: a. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran dan tugas masing- masing; b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target dalam operasi kepolisian; c. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan; d. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang digunakan; e. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasi kepolisian dilakukan secara lebih aktif untuk menuntaskan TO yang telah ditentukan; dan f. non diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani.

Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penetapan sasaran; b. waktu operasi; c. penentuan CB; d. pelibatan kekuatan; e. dukungan anggaran; dan f. pengawasan dan pengendalian.

(1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan dihadapi. (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO. (3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. lokasi atau tempat; d. kegiatan; e. perkara; dan (4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. perkiraan keadaan khusus intelijen; b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

(1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian. (2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penentuan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil. (2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. preemtif; b. preventif; c. represif; d. kuratif; dan/atau e. rehabilitasi. (3) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan dalam bentuk : a. CB tehnis; dan b. CB taktis. (4) CB tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan CB yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Fungsi Kepolisian. (5) CB taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan CB dari Satgas yang bersifat taktis kepolisian terhadap TO yang ditangani dan penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Pelibatan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diorganisir dalam setiap operasi kepolisian, harus memperhatikan: a. Sasaran atau TO; b. CB; c. kemampuan personel; d. sarana dan prasarana; dan e. anggaran.

(1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan anggaran yang mendukung kebutuhan operasi kepolisian. (2) Anggaran penyelenggaraan operasi kepolisian sudah tersedia sebelum operasi dilaksanakan (cash on hand). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan bagian dari kegiatan manajemen operasi agar dinamika operasi kepolisian dapat terselenggara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Jenis operasi kepolisian, terdiri dari: a. operasi kepolisian terpusat; dan b. operasi kepolisian kewilayahan.

(1) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri. (2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Mabes Polri secara mandiri; b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil); dan c. Mabes Polri dan Satwil. (3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa melibatkan Satwil. (4) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas. (5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.

(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan pada tingkat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Polda; dan b. Polres. (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres. (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Polda secara mandiri; b. Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres; dan c. Polda dan Polres. (4) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda. (5) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan back up dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas. (6) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.

(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Polres secara mandiri; dan b. Polres yang diback up Polda. (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres. (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dengan back up dari Polda sebagai anggota Satgas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sifat operasi kepolisian: a. terbuka; atau b. tertutup.

(1) Operasi Kepolisian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. (2) Operasi Kepolisian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan secara terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.

(1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi: a. operasi intelijen; b. operasi pengamanan kegiatan; c. operasi pemeliharaan keamanan; d. operasi penegakan hukum; e. operasi pemulihan keamanan; dan f. operasi kontinjensi. (2) Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(1) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG, penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.

(1) Operasi pemeliharaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. (2) Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).

(1) Operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. (2) Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup dengan mengedepankan polisi tidak berseragam, diarahkan pada sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).

(1) Operasi pemulihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas. (2) Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif dan represif (penegakan hukum).

(1) Operasi kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani www.djpp.kemenkumham.go.id

kejadian/ peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. (2) Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

Fungsi Manajemen Operasi Kepolisian diselenggarakan melalui tahap: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; dan d. pengendalian.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri, dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan direktif Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian; b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Baintelkam Polri; c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait; d. penyusunan rencana Teknologi Informasi (TI) dibuat oleh Divisi TI Polri; e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi; f. penyusunan surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops); g. penyusunan rencana latihan (Renlat) dan penyelenggaraan latihan praoperasi (Latpraops); h. penyusunan dan pengiriman PO; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; j. penyusunan hubungan dan tata cara kerja (HTCK) operasi kepolisian; k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel kewilayahan, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; b. memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel, sarana dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi; c. menerima penyerahan personel kewilayahan yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Kapolda; dan d. MENETAPKAN personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian terpusat dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Asops Kapolri.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Mabes Polri melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; b. Satwil melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Dit Intelkam Polda dan/atau Satintelkam Polres;

2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;

3. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bid TI Polda dan TI Polres;

4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. penyusunan Sprinlakops;

6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;

7. penyusunan dan pengiriman PO;

8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;

9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;

10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;

11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;

12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan

13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengorganisasian penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat meliputi: a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops); d. Kepala Operasi (Kaops); e. Wakil Kepala Operasi (Wakaops); f. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops); g. Kepala Pusat Data Operasi (Kapusdataops); dan h. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).

Pejabat yang mengawaki operasi terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri dan/atau melibatkan personel kewilayahan, sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolri; b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolri; c. Karendalops dijabat oleh Asops Kapolri; d. Kaops dijabat oleh fungsi yang dikedepankan pada tingkat Mabes Polri; dan e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam struktur organisasi operasi ditambahkan pusat (pus), daerah (da), atau Polres (res). (2) Pejabat operasi tingkat Mabes Polri dan Satwil pada operasi kepolisian terpusat sebagai berikut: a. tingkat Mabes Polri:

1. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolri;

2. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Wakapolri;

3. Karendalopspus dijabat oleh Asops Kapolri;

4. Kaopspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan

5. Wakaopspus, Kasetopspus, Kapusdataopspus dan Kasatgaspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk. b. tingkat Polda:

6. Kaopsda dijabat oleh Kapolda;

7. Wakaopsda dijabat oleh Wakapolda;

8. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; dan

9. Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk. c. tingkat Polres:

10. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;

11. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;

12. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Struktur organisasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran ”B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka; b. membuat rencana kegiatan (Rengiat) Satgas operasi kepolisian; c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditetapkan; d. memonitor, memetakan, dan ploting kegiatan operasi kepolisian; e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian; f. membuat perkiraan cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan; g. membuat analisa dan evaluasi (Anev) harian atau mingguan; dan h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai; b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (teleconfrence); c. supervisi dan/atau asistensi; d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab operasi melalui Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:

1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. melaporkan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian; b. penyusunan dan pengiriman direktif Kapolda kepada Kasatwil dan/atau Kasatker yang akan dilibatkan dalam operasi kepolisian; c. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Ditintelkam Polda; d. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait; e. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bidang TI Polda f. penyusunan Renops atau Renops kontinjensi; g. penyusunan Sprinlakops; h. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops; i. penyusunan dan pengiriman PO; j. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; k. penyusunan HTCK operasi kepolisian; l. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; www.djpp.kemenkumham.go.id

m. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; n. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan o. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang diback up Mabes Polri:

1. Kapolda mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolri, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Asops Kapolri;
2. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kapolda;
3. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis;
4. menerima penyerahan personel Mabes Polri yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Asops Kapolri; dan
5. MENETAPKAN personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda. b. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dengan melibatkan personel Polres:
6. Kapolda memerintahkan Kapolres untuk menyiapkan sarana prasarana dan personel yang akan dilibatkan;
7. menerima penyerahan personel Polres yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Kapolres; dan
8. MENETAPKAN personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Polda melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; b. Polres melaksanakan kegiatan:

1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
3. penyusunan rencana TI oleh Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (SITIPOL);
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; c. Karendalops; d. Kaops; e. Wakaops; f. Kasetops; g. Kapusdataops; dan h. Kasatgas.

Pejabat operasi tingkat Polda pada operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dan Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai berikut: a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda; b. Wakil penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda; c. Karendalops dijabat oleh Karoops Polda; d. Kaops dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan pada tingkat Polda; dan e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam struktur organisasi operasi ditambahkan daerah (da) atau Polres (res). (2) Pejabat operasi tingkat Polda dan Polres pada operasi kepolisian kewilayahan sebagai berikut: a. tingkat Polda, meliputi:

1. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;

2. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda;

3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Kaopsda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan

5. Wakaopsda, Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk. b. tingkat Polres, meliputi:

6. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;

7. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;

8. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan

9. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda tercantum dalam lampiran ”D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka; b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian; c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditentukan; d. memonitor, memetakan, dan ploting semua kegiatan operasi kepolisian; e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian; f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan; g. membuat Anev harian atau mingguan; dan h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai; b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung melalui surat dan/atau voice data video (teleconference); c. supervisi dan/atau asistensi; d. konsolidasi kekuatan yang digunakan dalam operasi kepolisian; e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolri melalui Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:

1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. pemberitahuan kepada Polda tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian; b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Satintelkam Polres; c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyusunan rencana TI dibuat oleh Seksi TI Polres e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi; f. penyusunan Sprinlakops; g. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops; h. penyusunan dan pengiriman PO; i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; j. penyusunan HTCK operasi kepolisian; k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital.

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres yang diback up Polda, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. Kapolres mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolda, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Karoops Polda; b. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kapolres; c. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis; d. menerima penyerahan personel Polda yang dilibatkan dalam operasi kepolisian dari Karoops Polda; dan e. MENETAPKAN personel Polda yang dilibatkan, dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolres.

Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres: a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; c. Kaops; d. Wakaops; e. Karendalops; f. Kasetops; g. Kapusdataops; dan h. Kasatgas.

Pejabat operasi tingkat Polres pada operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dan Polres yang diback up Polda sebagai berikut: a. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolda; b. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Wakapolda; c. Kaops dijabat oleh Kapolres; d. Wakaops dijabat oleh Wakapolres; e. Karendalops dijabat oleh Kabagops; dan f. Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.

Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres tercantum dalam lampiran ”F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka; b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian; c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah ditentukan; d. memonitor, memetakan dan ploting semua kegiatan operasi kepolisian; e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian; f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan; g. membuat Anev harian/mingguan; dan h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karoops Polda.

Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai; b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau voice data video (teleconference); c. supervisi dan/atau asistensi; d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian; e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolda melalui Karoops Polda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah operasi berakhir, dengan memuat:

1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN arah kebijakan operasi kepolisian; dan b. memberikan direktif penyelenggaraan operasi kepolisian.

Wakil penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. membantu tugas penanggung jawab kebijakan operasi dalam penetapan arah kebijakan operasi kepolisian; b. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab kebijakan operasi; dan c. mewakili tugas penanggung jawab kebijakan operasi apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

Karendalops operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. menerima arahan atau petunjuk dari penanggung jawab operasi untuk diteruskan kepada jajaran pelaksana operasi; b. membantu penanggung jawab operasi dalam pengendalian operasi; c. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dilibatkan/instansi terkait; d. menyusun Renops; e. menyusun Sprinlakops; f. menyusun Renlat dan menyelenggarakan Latpraops; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. menyusun dan mengirim PO; h. menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; i. menyusun HTCK operasi kepolisian; j. menyiapkan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; k. menyalurkan anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; l. melaksanakan pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; m. melaksanakan supervisi dan/atau asistensi; n. memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai; o. memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau voice data video (teleconference); p. melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian; q. melakukan penilaian terhadap keberhasilan operasi kepolisian dengan berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan r. melaporkan hasil kepada penanggung jawab kebijakan operasi/ Kaops sesuai struktur organisasi.

(1) Karendalops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Mabes Polri. (2) Karendalops tingkat Polda bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kaopsda. (3) Karendalops tingkat Polres bertanggung jawab kepada Kaops atau Kaopres.

(1) Kaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. melaksanakan Latpraops; b. menyiapkan ruang pengendalian operasi yang berisi tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi kepolisian yang ditempatkan di ruang pengendalian operasi dalam bentuk digital; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melaksanakan dan mengendalikan operasi; dan d. memimpin kegiatan Anev dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab kebijakan operasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kaops dibantu oleh Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas.

(1) Kaops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Mabes Polri. (2) Pada operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan Mabes Polri dan Satwil, Kaops tingkat Polda bertanggung jawab kepada Kaopspus, dan Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda atau Kapolda. (3) Pada operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda yang dilaksanakan secara bersama oleh Polda dan Polres, Kaopsda bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kapolda, dan Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda. (4) Pada operasi kepolisian kewilayahan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Polres, dan Polres yang diback up oleh Polda, Kaops tingkat Polres bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kapolda.

(1) Wakaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops; b. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;dan c. mengkoordinir tugas yang dilaksanakan Karendalops, Kasetops dan Kapusdataops. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakaops bertanggung jawab kepada Kaops. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kasetops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. menyelenggarakan administrasi operasi; b. menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops; c. menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas; dan d. membuat laporan Anev harian/mingguan dan laporan akhir hasil operasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasetops dibantu oleh unsur administrasi dan sarpras, dan bertanggung jawab kepada Kaops.

(1) Kapusdataops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. menyiapkan posko dan perlengkapannya; b. menghimpun dan mencatat laporan harian dari para Kasatgas; c. memantau perkembangan situasi; dan d. menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon). (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kapusdataops bertanggung jawab kepada Kaops.

Kelengkapan ruang posko operasi kepolisian tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Kasatgas pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas: a. membuat Rengiat; b. MENETAPKAN CB teknis dan taktis; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memimpin pelaksanaan operasi dalam pengungkapan atau penyelesaian TO; d. mengendalikan operasional Satgas; dan e. melaporkan kegiatan dan hasil operasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasatgas bertanggung jawab kepada Kaops.

(1) Sarana prasarana menggunakan inventaris yang ada dan sarana prasarana lain sesuai kebutuhan rencana operasi kepolisian. (2) Sarana prasarana operasi kepolisian disiapkan oleh pengemban fungsi pendukung bidang sarana prasarana yang dikoordinasikan dengan Karendalops. (3) Penetapan spesifikasi teknis sarana prasarana ditentukan oleh pengguna akhir yang dikoordinasikan dengan Karendalops. (4) Pembiayaan operasionalisasi sarana prasarana khusus untuk operasi kepolisian dibebankan pada anggaran operasi kepolisian.

(1) Dukungan anggaran operasi kepolisian bersumber dari: a. anggaran bersyarat Kapolri; b. anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda;atau c. DIPA. (2) Dalam hal satuan kewilayahan menerima bantuan kekuatan personel dari kesatuan atas, anggarannya ditanggung oleh : a. yang memberikan bantuan; dan/atau b. yang menerima bantuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia. (4) Dukungan anggaran operasi kepolisian meliputi: a. latihan pra operasi; b. penggelaran personel operasi; c. dukungan operasional perorangan berupa uang saku, uang makan/ektra puding, dana satuan, jasa angkutan, bekal kesehatan dan kodal; d. supervisi dan/atau asistensi; e. perencanaan operasi; f. pergeseran personel operasi; g. operasional Satgas; h. BBM; i. akomodasi dan transportasi; j. operasional kapal, pesawat dan/atau satwa; k Kodal penanggung jawab kebijakan operasi; l. administrasi operasi; m. Anev operasi kepolisian; n. penyelidikan dan penyidikan; o. dukungan operasional TI; p. penggelaran peralatan; q. dokumentasi dan publikasi; dan r. sarana kontak.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Manajemen Operasi Kepolisiaan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id