Peraturan Badan Nomor 19-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UNDANG-UNDANG.
4. Direksi: a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

1. Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 5. Dewan Komisaris: a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

1. Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
7. Cash Ratio yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN status pengawasan BPR atau BPRS. (2) Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengawasan normal; b. pengawasan intensif; atau

c. pengawasan khusus.

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dari BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR atau BPRS yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

(1) Dalam periode sejak PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen);

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau c. tingkat kesehatan dengan:

1. predikat kurang sehat selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR; dan
2. peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS. (2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen); b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau c. tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan:

a. rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan; dan/atau b. tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. (4) Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai: a. penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 4; dan b. penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS.

BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: a. memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal; b. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; c. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS; d. melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain;

e. menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS; f. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain; g. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS, atau imbalan kepada pihak terkait; h. tidak melakukan penambahan jaringan kantor; i. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau j. tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan: a. rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS; b. laporan realisasi rencana tindak; dan c. daftar pihak terkait secara lengkap. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan OtoritasJasa Keuangan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif. (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya.

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. (2) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. (3) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

(1) Dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, BPR atau BPRS dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (2) Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (3) Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR; dan b. bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai BPRS dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

(1) BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya. (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. permasalahan BPR atau BPRS; b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS;dan c. waktu pelaksanaan perbaikan.

(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen); b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen); dan c. tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR, atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) bagi BPRS. (2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRSmemenuhi kriteria: a. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen);

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan c. tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga).

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan.

(1) Dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, Otoritas Jasa Keuangan: a. melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif; dan/atau b. menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. (2) Selain menerapkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan/atau b. meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar:

1. seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR; atau

2. paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) saham pemegang saham pengendali pada BPRS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. (2) Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif.

(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen) namun lebih dari 0% (nol persen); dan/atau b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen) namun lebih dari 1% (satu persen). (2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun lebih dari 2% (dua persen); dan/atau b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun lebih dari 1% (satu persen). (3) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b atau Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS.

(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen) dan CR rata- rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen).

(2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen). (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 (enam) bulan mendatang. (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (5) Tata cara penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR; dan b. bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tindakan pengawasan yang telah ditetapkan pada saat BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan belum selesai dilakukan oleh BPR atau BPRS, tetap berlaku selama dalam masa pengawasan khusus.

BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib: a. menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS; b. merealisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan/atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan dan/atau pencapaian rencana tindak; d. melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan; e. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasankhusus; f. melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. laporan keuangan terkini;
2. rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya; dan
3. informasi dan dokumen terkini mengenai: a) daftar simpanan nasabah; b) daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait;dan g. melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR atau BPRS dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan: a. rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), yang terjadi dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; dan b. rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% (dua persen) atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020, ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan. (2) BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan.

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 25 ayat (1) tidak membatasi waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23. (2) Setelah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1). (2) Pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan.

(1) BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. (2) Larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus.

(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: a. rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen); dan b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen). (2) Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:

a. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen); dan b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen). (3) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode 6 (enam) bulan mendatang.

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa: a. BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan b. larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dicabut. (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menempatkan pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Penempatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR atau BPRS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BPR atau BPRS ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 25 ayat (1) dan tidak memenuhi kriteria: a. rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen)dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; dan b. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen) sejak tanggal 1 Januari 2020.

BPR atau BPRS ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS masih berada dalam jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 namun mengalami penurunan: a. rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), yang terjadi dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

b. rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% (dua persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020.

Selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat MENETAPKAN BPR atau BPRS tidak dapat disehatkan, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS tidak mampu meningkatkan: a. rasio KPMM menjadi paling sedikit 8% (delapan persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen) dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; b. rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% (dua belas persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen) sejak tanggal 1 Januari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan.

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35.

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan dan Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Penyelesaian lebih lanjut BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang ditetapkan: a. dalam pengawasan khusus; atau b. keluar dari pengawasan khusus, pada hari yang sama dengan tanggal penetapan. (2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang: a. dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana; atau

b. diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kembali, pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. (3) BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan.

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya. (3) Dalam hal hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas akhir dari jangka waktu pengawasan khusus, laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 44 dikenakan sanksi administratif, berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan;dan/atau c. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS. (2) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan; c. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS; dan/atau d. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau Pasal 63 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(1) Tindak lanjut penanganan yang telah ditetapkan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap mengacu pada Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam StatusPengawasanKhusus. (2) Tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap BPR atau BPRS tetap berlaku selama BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan

puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Jangka waktu penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

(1) Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus. (2) Sejak tanggal 1 November 2017, BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan yang mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik

INDONESIA Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5012); dan b. Pasal 10 Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5192), dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5012); dan b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017, kecuali ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY