PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintah.

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat

JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja

atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan,

dan tunjangan cacat.

1. Pengelola Program adalah PT. Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.

1. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali

Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni Pegawai ASN

atau Pegawai ASN beserta keluarganya, atau Pegawai

ASN pada saat mendapat penugasan dari pejabat yang

berwenang.

1. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan

menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung

dari peserta.

1. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita

sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

1. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai

akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau

menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan

pekerjaan.

1. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang

kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh

Peserta pada saat mengalami Kecelakaan kerja dan/atau

Cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.

Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini terdiri atas:

• Kriteria kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat

Kerja;

• Manfaat dan besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja;

• Pelaporan dan pengajuan pembayaran klaim manfaat

jaminan kecelakaan kerja;

• Persyaratan penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan

Penyakit Akibat Kerja;

• Prosedur penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan

Penyakit Akibat Kerja;

• Kriteria tewas;

• Manfaat dan besaran manfaat kecelakaan kerja yang

mengakibatkan tewas;

• Persyaratan penetapan tewas; dan

• Prosedur penetapan tewas.

(1) Penetapan Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan

kerja dilakukan oleh Pengelola Program.

(2) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam menetapkan kecelakaan kerja harus sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini

(3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total

dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja

kembali penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Kriteria Kecelakaan Kerja

Pegawai ASN yang ditetapkan mengalami kecelakaan kerja

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;

• kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu

disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam

menjalankan tugas kewajibannya;

• kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak

bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan

terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas

kewajibannya;

• kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya; dan

• kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat

Kerja.

Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

• kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja

pada waktu dan tempat yang dibenarkan; atau

• kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan

kerja.

(1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja

pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan

sebagai berikut:

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam

struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam

kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan;

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam

struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja,

dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/

pimpinan; atau

• pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diperintahkan secara tertulis oleh

atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya

di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang

dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai

contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

dengan ketentuan sebagai berikut:

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata

kerja, yang diperintahkan tertulis oleh

atasan/pimpinan;

• pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diperintahkan secara tertulis oleh

atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau

• dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari

tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas

kecuali dalam perjalanan tersebut yang

bersangkutan melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

atau huruf c dikecualikan apabila pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

hanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang

tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

(3) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya

di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu

disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam

menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b yaitu kecelakaan yang terjadi pada

saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada

hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara

tertulis oleh Pimpinan.

(2) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak

bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan

terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf c, apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi karena

perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atau

sebagai akibat perbuatan dari Pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi

dan tata kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan

kerja.

(2) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak

bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan

terhadap anasir itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(1) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf d wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

• memenuhi kriteria melalui jalan yang biasa dilalui

dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan

lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat

dipertanggungjawabkan; dan

• tidak melanggar peraturan lalu lintas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan

bagi orang lain.

(3) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,

apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari

pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan

sebagai berikut:

• dinyatakan dengan surat keterangan dokter/dokter

spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan

kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

• Penyakit Akibat Kerja bukan disebabkan oleh

penyakit bawaan.

(2) Kecelakaan kerja yang disebabkan menderita Penyakit

Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai

contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Manfaat JKK meliputi:

• perawatan;

• santunan; dan

• tunjangan Cacat.

Paragraf 1

Perawatan

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

• pemeriksaan dasar dan penunjang;

• perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

• rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah dan

rumah sakit swasta yang setara;

• perawatan intensif;

• penunjang diagnostik;

• pengobatan;

• pelayanan khusus;

• alat kesehatan dan implant;

• jasa dokter/medis;

• operasi;

• tranfusi darah; dan/atau

• rehabilitasi medik.

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari faskes

pertama sampai dengan faskes lanjutan.

(3) Apabila di faskes pertama tidak memiliki peralatan yang

memadai untuk perawatan yang diperlukan maka

Pegawai ASN tersebut dirujuk ke faskes lanjutan yaitu

rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau

fasilitas perawatan terdekat.

(4) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta,

atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat

diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

(5) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta,

atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat

diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.

(6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang

ditetapkan oleh dokter berupa surat keterangan dokter.

(7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan sampai dengan

Peserta sembuh.

Paragraf 2

Santunan

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,

meliputi:

• penggantian biaya pengangkutan Peserta yang

mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke

Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama

pada kecelakaan;

• santunan sementara akibat kecelakaan kerja;

• santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian

fungsi, dan Cacat total tetap;

• penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese)

dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota

badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan

kerja; dan

• penggantian biaya gigi tiruan.

Paragraf 3

Tunjangan Cacat

(1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf c diberikan kepada Peserta dengan ketentuan

sebagai berikut:

• mengalami Cacat yang disebabkan karena

kecelakaan kerja;

• berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan

yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja

kembali dalam semua jabatan; dan

• diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau

diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat

sebagai PPPK.

(2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan

hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan

perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai

dengan Peserta meninggal dunia.

Bagian Kedua

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja

Besaran Manfaat JKK yang berupa Santunan terdiri atas:

• santunan kecelakaan kerja;

• santunan sementara; dan

• santunan Cacat.

Paragraf 1

Santunan Kecelakaan Kerja

(1) Besaran manfaat JKK yang berupa Santunan kecelakaan

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a,

diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan

Peserta yang mengalami kecelakan kerja ke rumah sakit

dan/atau Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan

pertama pada kecelakaan.

(2) Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila

menggunakan angkutan:

• darat atau sungai atau danau diberikan paling

besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

rupiah);

• laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

• udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau

• apabila menggunakan lebih dari satu angkutan,

maka diberikan biaya yang paling besar dari

masing-masing angkutan yang digunakan.

(3) Penggantian biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bagi yang mengalami kecelakan kerja

apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, sesuai

contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini

Paragraf 2

Santunan Sementara

(1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Santunan sementara

akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf b, sebesar 100% x Gaji Terakhir, diberikan

setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja

kembali.

(2) Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dengan ketentuan:

• pada bulan berikutnya sejak dinyatakan tidak

mampu bekerja oleh tim penguji kesehatan; dan

• paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan

pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan.

(3) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:

• Peserta dinyatakan sudah mampu bekerja kembali

berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan;

• Peserta atas kemauan sendiri bekerja kembali

dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan

yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja;

• Peserta meninggal dunia; atau

• terbitnya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

Paragraf 3

Santunan Cacat

Besaran Manfaat JKK yang berupa santunan Cacat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

• santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara

sekaligus (lumpsum) sebesar % sesuai Tabel x 80 x Gaji

Terakhir.

• santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara

sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan fungsi x %

sesuai Tabel x 80 x Gaji Terakhir.

• santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan

sebagai berikut:

1. santunan sekaligus sebesar 70% X 80 X Gaji

Terakhir;

1. santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua

puluh empat) bulan.

• dalam hal penerima santunan Cacat meninggal dunia

sebelum berakhirnya pemberian santunan Cacat, maka

santunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2.

dihentikan dengan ketentuan:

1. apabila meninggal dunia sebagai akibat dari Cacat

yang diderita karena kecelakaan kerja maka

dinyatakan Tewas dan diberikan hak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

1. apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari

Cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka

dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

• tabel persentase santunan Cacat tetap sebagian dan

cacat-cacat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(1) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese)

dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota

badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d

berupa penggantian meliputi:

• pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat

pengganti (prothese) satu kali untuk setiap kasus

dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat

Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan

tambahan 40% dari harga tersebut; dan

• biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

(2) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf e paling banyak sebesar

Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

untuk setiap kasus.

Paragraf 4

Penyakit Akibat Kerja

(1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja

berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas

manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus

hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(2) Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter

spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja

berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian

kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(4) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan

sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Paragraf 5

Tunjangan Cacat

(1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Tunjangan Cacat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan

berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas

berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.

(2) Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan

ketentuan sebagai berikut:

• 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila

kehilangan fungsi:

1. penglihatan kedua belah mata;

2. pendengaran pada kedua belah telinga;

3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari

lutut ke bawah.

• 50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila

kehilangan fungsi:

1. lengan dari sendi bahu ke bawah; atau

2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

• 40% (empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila

kehilangan fungsi:

1. lengan dari atas siku ke bawah; atau

2. sebelah kaki dari pangkal paha.

• 30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila

kehilangan fungsi:

1. penglihatan dari sebelah mata

2. pendengaran dari sebelah telinga

3. tangan dari atas atau dari pergelangan ke

bawah; atau

1. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.

• 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh

persen) dari Gaji Terakhir menurut tingkat

kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji

kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d,

untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh

badan atau ingatan yang tidak termasuk pada huruf

a sampai dengan huruf d.

(3) Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya

tunjangan Cacat ditetapkan dengan menjumlahkan

persentase dari tiap Cacat dengan ketentuan paling tinggi

100% dari Gaji terakhir.

(4) Apabila terjadi beberapa Cacat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan

paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam

terhitung sejak kejadian.

(2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola

Program.

(3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja

melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada

ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat

diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola

Program.

Bagian Kedua

Pengajuan Pembayaran Klaim Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja

(1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta

atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan

paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

kecelakaan kerja terjadi.

(2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) maka tidak mendapat manfaat JKK.

(3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat

manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih

dapat diproses penetapan Tewas dan kenaikan pangkat

anumertanya sepanjang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan kecelakaan kerja, persyaratan yang wajib

dilampirkan yaitu sebagai berikut:

• Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS

atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;

• Uraian tugas jabatan yang disetujui oleh pimpinan

tertinggi unit kerja yang bersangkutan;

• Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami

kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan

kantor;

• Surat keterangan Dokter/Rekam Medik Dokter/Dokter

Penguji Tersendiri yang menerangkan secara detail

penyakit dan penyebab bagi pegawai ASN yang

mengalami kecelakaan kerja;

• Berita Acara Kepolisian atau Laporan Polisi yang

menerangkan secara rinci tentang waktu kejadian

kecelakaan, para pihak, kronologis kejadian kecelakaan,

serta kesimpulan sementara kecelakaan khusus bagi

Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja lalu

lintas, karena penganiayaan, atau anasir yang tidak

bertanggung jawab;

• Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci

tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh

atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat

Pengawas; dan

• Persyaratan lain yang diatur dalam peraturan Pengelola

Program.

Bagian Kedua

Persyaratan Penetapan Cacat

Dalam menetapkan Cacat, persyaratan yang wajib

dilampirkan yaitu sebagai berikut:

• Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS atau

keputusan pengangkatan sebagai PPPK;

• Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami

Cacat karena kecelakaan kerja di luar wilayah

kerja/lingkungan kantor;

• Surat keterangan/rekomendasi dari tim penguji

kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami

Cacat/Cacat total tetap karena kecelakaan kerja;

• Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci

tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan

Cacat dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling

rendah pejabat Pengawas; dan

• Persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara atau Pengelola Program baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya

masing-masing.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penetapan Penyakit Akibat Kerja

Dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja, persyaratan yang

wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:

• Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS, keputusan

pengangkatan sebagai PPPK, keputusan pemberhentian

sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja dengan

hormat bagi PPPK;

• Surat Keterangan dokter/dokter spesialis yang

berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai

ASN yang mengalami Penyakit Akibat kerja;

• Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci

tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan

Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit

kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan

• Persyaratan lain yang diatur oleh Pengelola Program.

(1) Prosedur penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan

Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut:

• Penetapan kecelakaan kerja diusulkan oleh

atasan/pimpinan unit kerja paling rendah jabatan

Pengawas kepada Pengelola Program;

• Usulan atasan/pimpinan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,

atau Pasal 27;

• Khusus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat

total dan menurut tim penguji kesehatan tidak

mampu bekerja kembali maka usul penetapannya

disampaikan oleh PPK melalui kepala Biro

Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian

Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

bertanggung jawab di bidang Kepegawaian kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

• Dalam menetapkan kecelakaan kerja untuk cacat

yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat

sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja

dengan hormat sebagai PPPK, PPK terlebih dahulu

berkoordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara dengan melampirkan

persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27;

• Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d

dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan

terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi

sampai dengan diterimanya koordinasi tertulis;

• Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada

huruf d melewati batas waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

• Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan

verifikasi dan validasi terhadap persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf d;

• Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

huruf g dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 secara

lengkap diterima;

• Dalam melakukan verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan

Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;

• Pengelola Program menetapkan kecelakaan kerja

selain yang mengakibatkan Cacat total tetap

sebagaimana dimaksud pada huruf c;

• Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan

kecelakaan kerja yang mengakibatkan Cacat total

tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c;

• Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan

tembusan penetapan sebagaimana dimaksud huruf

k kepada Pengelola Program untuk pembayaran

tunjangan Cacat; dan

• Pengelola Program melaksanakan pembayaran

tunjangan Cacat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Surat Penetapan Cacat total tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(3) Pengelola Program menyampaikan tembusan penetapan

kecelakaan kerja selain kecelakaan kerja yang

mengakibatkan Cacat total dan menurut tim penguji

kesehatan tidak mampu bekerja kembali kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

(1) Penetapan tewas dilakukan oleh PPK.

(2) PPK dalam menetapkan tewas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Badan ini.

(3) Penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan

santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya

pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris

dari Pegawai ASN yang ditetapkan tewas.

Bagian Kedua

Kriteria Tewas

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

• meninggal dunia dalam menjalankan tugas

kewajibannya;

• meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya

dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan

meninggal dunia dalam menjalankan tugas

kewajibannya; atau

• meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak

bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir

itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

(1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a meliputi:

• meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam

menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas

kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau

• meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam

menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan

lainnya di luar lingkungan kerja.

(2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam

menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan

lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut:

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang

tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja;

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari

atasan/pimpinan secara tertulis;

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

jabatan mendapat serangan penyakit kemudian

meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab

dari penyakit yang dideritanya; atau

• pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan

penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit

pelayanan kesehatan/rumah sakit dan meninggal

dunia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam

sejak kejadian tanpa melihat penyebab dari penyakit

yang dideritanya,

pada waktu dan tempat yang dapat dibenarkan.

(3) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena

meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam

menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan

lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat

langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau

tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b

meliputi sebagai berikut:

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang

tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja,

dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diperintahkan secara tertulis oleh

atasan/pimpinan;

• pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diperintahkan secara tertulis oleh

atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• dalam perjalanan menuju atau kembali dari tempat

tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas;

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

jabatan mendapat serangan penyakit kemudian

meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab

dari penyakit yang dideritanya; atau

• pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab

jabatan mendapat serangan penyakit kemudian

langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan

kesehatan/rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua

puluh empat) jam kemudian meninggal dunia tanpa

melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya,

pada waktu dan tempat yang dapat dibenarkan.

(2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena

meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam

menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan

lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan

yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga

kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam

menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila

meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari

kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan

rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas

yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan

dan/atau pada saat perjalanan dari Rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya.

(2) Kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan

rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas

yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan

dan/atau pada saat perjalanan dari Rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali

terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau

hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

dan

• tidak melanggar peraturan lalu lintas.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan

bagi orang lain.

(4) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena

meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya

dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan

meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh

kasus yang tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan

anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat

terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf c yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat

langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak

bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan

terhadap anasir-anasir itu.

(2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena

meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak

bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir

itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal Pegawai ASN yang tewas sebelumnya

diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan

surat perintah secara tertulis oleh atasan/pimpinan.

(2) Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan

kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas

meliputi:

• santunan kematian kerja;

• uang duka tewas;

• biaya pemakaman; dan

• bantuan beasiswa.

Bagian Kedua

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang

Mengakibatkan Tewas yang Berupa Santunan Kematian Kerja

(1) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf a diberikan kepada ahli waris dari Peserta

yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80

(delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu)

kali.

(2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:

• Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah

atau suami yang sah, ahli waris yang menerima

adalah istri yang sah atau suami yang sah dari

Peserta;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang

menerima adalah Anak; atau

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris

yang menerima adalah Orang Tua.

Bagian Ketiga

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang

Mengakibatkan Tewas yang Berupa Uang Duka Tewas

(1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas

sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan 1

(satu) kali.

(2) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan

ketentuan:

• Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah

atau suami yang sah, ahli waris yang menerima

adalah istri yang sah atau suami yang sah dari

Peserta;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang

menerima adalah Anak; atau

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris

yang menerima adalah Orang Tua.

Bagian Keempat

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang

Mengakibatkan Tewas yang Berupa Biaya Pemakaman

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang

tewas.

(2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:

• peti jenazah dan perlengkapannya; dan

• tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

(3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1

(satu) kali.

(4) Pemberian biaya pemakaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan

ketentuan:

• Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah

atau suami yang sah, ahli waris yang menerima

adalah istri yang sah atau suami yang sah dari

Peserta;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang

menerima adalah Anak;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri

yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris

yang menerima adalah Orang Tua; atau

• Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang

sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli

waris yang menerima adalah ahli waris lain yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang

Mengakibatkan Tewas yang Berupa Bantuan Beasiswa

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf d diberikan kepada Anak dari Peserta yang

tewas dengan ketentuan:

• bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia

sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar

diberikan bantuan beasiswa sebesar

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Bantuan

beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta rupiah);

• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas diberikan bantuan beasiswa

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah); atau

• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di

pendidikan tingkat Diploma, Sarjana, atau Setingkat

diberikan bantuan beasiswa sebesar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari

Peserta yang tewas.

(3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan:

• belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah

atau kuliah;

• berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

• belum pernah menikah; dan

• belum bekerja.

(4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat juga diberikan pada Anak yang masih dalam

kandungan dan lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari

sejak Peserta meninggal dunia serta dalam keadaan

hidup.

Dalam hal terdapat Anak yang dilahirkan dari ibu yang

berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun harus

melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

• asli surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran;

dan

• bagi anak yang saat dilahirkan dibantu oleh penolong

kelahiran, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang

disahkan oleh pejabat setempat.

(1) Dalam hal terdapat suami istri yang berstatus sebagai

Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas,

bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2

(dua) orang Anak untuk masing-masing kepesertaan

suami dan/atau kepesertaan istri.

(2) Pemberian bantuan beasiswa bagi Anak dari suami istri

yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya

memenuhi kriteria tewas, sesuai contoh kasus yang

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam pengajuan penetapan tewas, persyaratan yang wajib

dipenuhi oleh PPK yaitu sebagai berikut:

• Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS

atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;

• Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang

menerangkan secara detail penyebab kematian;

• Laporan Kronologis kejadian secara detail dan terperinci

dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang

meninggal dunia yang dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini;

• Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta

kelahiran Anak, surat kejandaan/kedudaan;

• Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis) bagi yang

meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun

di luar lingkungan kerja;

• Visum yang dikeluarkan oleh dokter yang antara lain

berisi penyebab kematian bagi yang meninggal dunia

karena penganiayaan, penculikan, atau kecelakaan;

• Berita Acara Kepolisian/Laporan Polisi yang

menyebutkan secara lengkap tentang waktu kejadian,

kronologis kejadian, para pihak serta kesimpulan bagi

Pegawai ASN yang meninggal karena kecelakaan; dan

• Persyaratan lain yang diperlukan.

(1) Prosedur penetapan tewas dilakukan sebagai berikut:

• Pimpinan Unit Kerja di tempat Pegawai ASN yang

meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas

kepada PPK melalui Kepala Biro

Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung

jawab di bidang Kepegawaian;

• Berdasarkan usulan penetapan tewas sebagaimana

dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat-

syarat yang telah di tentukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43;

• Sebelum menetapkan tewas, PPK terlebih dahulu

berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian

Negara;

• Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c,

dilakukan secara tertulis dengan melampirkan

syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43;

• Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d

dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan

terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi;

• Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada

huruf d melewati batas waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

• Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan

verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang

dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

• Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

huruf g, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak syarat-syarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 secara lengkap diterima;

• Dalam melakukan verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan

Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;

• Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis

kepada PPK sebagai bahan penetapan;

• Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada

huruf j berupa surat rekomendasi penetapan Tewas;

• PPK menetapkan atau tidak menetapkan Tewas

sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

• Dalam hal yang akan ditetapkan tewas oleh PPK

merupakan CPNS, selain PPK menetapkan Tewas

juga menetapkan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

• Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana

dimaksud pada huruf m terhitung mulai tanggal 1

(satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan

tewas;

• Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan

pengabdiannya kepada bangsa dan negara kepada

PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat

anumerta yang penetapannya terhitung mulai

tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas;

• Penetapan pemberhentian yang bersangkutan

ditetapkan pada akhir bulan sejak yang

bersangkutan dinyatakan tewas;

(2) Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK, dan

Penetapan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l,

dan huruf m, dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

(3) Tembusan penetapan tewas oleh PPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara dan Penyelenggara Program.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul

terhadap pelaksanaan pemberian manfaat program JKK

bagi pegawai ASN selain kecelakaan kerja yang

mengakibatkan cacat dan menurut tim penguji kesehatan

tidak mampu bekerja kembali, maka PPK meminta

penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelesaikan

perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) membentuk tim verifikasi dan validasi.

(3) Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil verifikasi

dan validasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

sebagai dasar dalam penetapan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(4) Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan

mengikat.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penguji Kesehatan

Pembentukan tim penguji kesehatan dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat,

dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 337

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan:

Seorang PNS bernama Sdr. Laksana, S.H. NIP. 196901011992021001,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Tata Laksana

pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat yang

bersangkutan melaksanakan tugas mengawasi penyusunan arsip di

almari, tiba-tiba almarinya roboh dan menimpa yang bersangkutan

sehingga menyebabkan patah tulang.

Dalam hal demikian Sdr. Laksana, S.H. memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

fungsi dan tugas yang tertuang di dalam struktur organisasi dalam jam

kerja yang ditentukan, sehingga Pengelola Program menetapkan yang

bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja, dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan yang ditentukan:

Seorang PNS bernama Thomas Martin, NIP. 196910061990021001,

pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengawas

Keselamatan Pelayaran Pertama pada Dinas Perhubungan Provinsi

Lampung. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas lembur

dalam menghadapi arus mudik lebaran, jam 20.00 WIB yang

bersangkutan jatuh dari kapal karena terdorong penumpang yang

berdesakan sehingga menyebabkan yang bersangkutan gegar otak dan

perlu perawatan.

Dalam hal demikian sdr. Thomas Martin memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar jam

kerja, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan

mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Hartono, NIP. 196905121994031002, pangkat

Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Caraka, pada Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penugasan tertulis Kepala

Bagian Umum yang bersangkutan diperintahkan untuk mengganti lampu

yang mati di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan, pada saat

melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan jatuh sehingga

memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian, sdr. Hartono memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja

karena saat melaksanakan tugas kedinasan atau tugas lainnya sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga

yang bersangkutan oleh Pengelola Program di tetapkan mengalami

Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, yang diperintahkan tertulis oleh atasan/pimpinan

Seorang PNS bernama dr. Satria Halim NIP. 196312121990121001,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Dokter Muda

pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Yang bersangkutan

ditugaskan untuk mengikuti program magang di Rumah Sakit

Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada

saat yang bersangkutan melaksanakan tugas di laboratorium pada rumah

sakit tersebut mengalami kecelakaan terkena kejutan listrik yang

membutuhkan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. dr. Satria Halim memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan

mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Laksamana NIP. 196610261989111001, pangkat

Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Guru Madya dengan tugas

tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 23 pada Dinas

Pendidikan Kota Bekasi. Yang bersangkutan mendapat perintah tertulis

dari Pimpinan untuk mengikuti sosialisasi kurikulum yang bertempat

pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Setelah selesai sosialisasi Sdr.

Laksamana memutuskan untuk pulang ke Rumah karena jam pelajaran

sekolah sudah berakhir, namun pada saat perjalanan pulang yang

bersangkutan mengalami kecelakaan tersenggol mobil sehingga

memerlukan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. Laksamana memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja

sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan

mengalami Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas kedinasan

lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang:

Seorang PNS bernama Iriawan NIP. 196903151999031002, pangkat

Pengatur Muda golongan ruang II/a, jabatan Pengemudi pada

Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang bersangkutan mendapat

perintah dari atasan/Pimpinan untuk menjemput tamu dinas di bandara,

dalam perjalanan menuju bandara yang bersangkutan karena ingin

mengejar waktu memasuki jalur busway sehingga mengalami kecelakaan

yang mengakibatkan mobil terbalik dan yang bersangkutan mengalami

luka berat.

Dalam hal demikian mengingat perjalanan menuju bandara sdr Iriawan

melanggar peraturan lalu lintas walaupun bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan tetapi karena tidak mengakibatkan

kecelakaan bagi orang lain, maka Sdr. Iriawan memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja.

Seorang PNS benama Dr. Ira Puspita NIP. 195812121983122001, pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Peneliti Utama pada

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia di Jakarta. Yang bersangkutan

ditugaskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terumbu

karang di kawasan konversi perairan Barelang Kota Batam, Kepulauan

Riau. Pada saat perjalanan menuju tempat penugasan keadaan cuaca

buruk sehingga pesawat mendarat di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru.

Selanjutnya yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya dengan

menggunakan kapal laut. Dalam perjalanan Sdri. Dr. Ira Puspita

mengalami kecelakaan di kapal laut wilayah Pekanbaru yang

mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah

sakit.

Dalam hal demikian Dr. Ira Puspita memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan

mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan menuju tempat tujuan

sesuai dengan surat perintah/tugas.

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh Pimpinan, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya:

1. Seorang PNS bernama Rahmadi, S.IP. NIP. 197710122010041001,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Analis

Kebijakan Pertama pada Kementerian PAN dan RB Jakarta. Yang

bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar pada Universitas

Gajah Mada di Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti

acara orientasi lapangan menuju Pemerintah Daerah Kabupaten

Magelang yang merupakan salah satu program akademis, dalam

perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka

sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP. memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program

ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang

terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Jono Ginting, NIP. 196410121985031001,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi

Pengembangan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba

Samosir. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah untuk

mengikuti seminar kepegawaian di Kantor Pusat BKN Jakarta selama 3

hari. Pada saat selesai mengikuti seminar, yang bersangkutan atas

kemauan sendiri pergi rekreasi ke TMII Jakarta Timur, dalam

perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka

sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian, Jono Ginting tidak memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja sehingga Pengelola Program tidak dapat menetapkan Kecelakaan

Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang

terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

1. Seorang CPNS bernama Suciwati, S.AP. NIP. 198310122014041001,

golongan ruang III/a, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

yang bersangkutan mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan

dasar (pelatihan prajabatan) Calon PNS. Pada saat yang bersangkutan

mengikuti outbond yang merupakan salah satu program pembelajaran

dari pelatihan dasar, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan

patah tulang kaki sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Suciwati, S.AP. memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program

ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada

hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang

terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Seorang PNS bernama Wahid Hailas, S.Sos. NIP. 196503311992121001

jabatan Kepala Kelurahan (Wali Nagari) pada Pemerintah Kabupaten

Agam Sumatera Barat pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pada saat yang bersangkutan berlibur bersama keluarga di pantai Pasir

Putih yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang merasa dirugikan

sebagai akibat keputusan pembebasan lahan oleh Lurah tersebut.

Sebagai akibat penganiayaan tersebut yang bersangkutan luka-luka

dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Wahid Hailas, S.Sos. memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung

jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu sehingga

Pengelola Program menetapkan Kecelakaan Kerja.

Dalam hal sdr. Wahid Hailas, S.Sos, dianiaya oleh seseorang yang akan

mengambil paksa barang yang dimiliki, sedangkan tindakan seseorang

tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh yang

bersangkutan, maka kecelakaan yang dialami tidak memenuhi

kriteria Kecelakaan Kerja sebagai akibat tindakan terhadap anasir

dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

1. Seorang PNS bernama Purnamasari, S.IP. NIP. 19706072002042003,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis

Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

Timur, yang bersangkutan berangkat menuju ke kantor tidak melalui

jalan yang biasa dilewati karena sedang ada penutupan jalan. Pada

saat dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu

lintas yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di

Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Purnamasari, S.IP. memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola

Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan

dari Rumah menuju tempat kerja.

1. Sepasang Suami-Istri PNS yang bernama Heru Sasongko, NIP.

197112181997041003, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia dan bernama Lasmiyati,

NIP. 197312181997042001, pangkat Penata, golongan ruang III/c,

jabatan Kepala Seksi Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jawa Timur. Mereka berangkat menuju ke kantor

menggunakan mobil pribadi dengan jalur yang biasa dilewati. Pada

saat dalam perjalanan Sdr. Heru Sasongko sebagai pengemudi

menerobos lampu lalu lintas sehingga menabrak mobil yang datang

dari arah berlawanan yang mengakibatkan keduanya mengalami luka

berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Heru Sasongko, tidak memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola

Program ditetapkan tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja

karena meskipun yang bersangkutan kecelakaan dalam perjalanan

dari Rumah menuju tempat kerja dengan melalui jalan yang biasa

dilalui namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas bagi orang lain.

Sedangkan Sdri. Lasmiyati, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja

karena bertindak sebagai penumpang sehingga yang bersangkutan

oleh Pengelola Program ditetapkan memenuhi kriteria Kecelakaan

Kerja.

1. Seorang PNS bernama Dewi Listiyani, NIP. 197911212009022001,

pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan

pengadministrasi umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Pada sore hari setelah selesai jam kerja sdr. Dewi Listiyani pulang ke

Rumah dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan menuju

ke Rumah yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah

Sakit.

Berdasarkan hasil Berita Acara Kepolisian atau Laporan Polisi

menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam berkendara tidak

dilengkapi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Dalam hal demikian Sdri. Dewi Listiyani, memenuhi kriteria

Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola

Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan

dari tempat kerja menuju ke Rumah karena meskipun yang

bersangkutan kecelakaan dalam perjalanan dari tempat kerja menuju

Rumah dengan melalui jalan yang biasa dilalui namun pelanggaran

lalu lintas yang dilakukan tidak mengakibatkan kecelakaan lalu

lintas bagi orang lain.

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja yang disebabkan menderita Penyakit Akibat Kerja

1. Seorang PNS bernama Thomas Siringo-ringo, NIP.

196703041996121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a,

jabatan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan di Kabupaten

Simalungun. Selama bertugas sering terjadi kebakaran hutan yang

menyebabkan polusi udara, berdasarkan hasil pemeriksaan secara

medis oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan

kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita sakit paru-paru

sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi kriteria

Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan

Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat

langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Selvi Putri, A.Md. NIP. 197001241996122001,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan

Radiografer Ahli Muda pada RSUD Banten. Yang bersangkutan dalam

bertugas sehari-hari menggunakan energi radiasi. TMT 1 April 2013

yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan

Radiografer. Setelah tiga bulan menduduki jabatan yang baru, dokter

spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja mendiagnosa

sdri. Selvi Putri menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi

elektromagnetik dan radiasi mengion dan membutuhkan perawatan

di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian, sdr. Selvi Putri, A.Md. memenuhi kriteria

Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan

Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat

langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Rian Julianto NIP. 197001241996121001,

pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten

Apoteker Pelaksana Lanjutan, yang bersangkutan bertugas sebagai

penyiapan pelayanan farmasi klinik. Pada saat 5 tahun setelah

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan

berdasarkan diagnosis dokter spesialis yang berkompeten di bidang

kesehatan kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita penyakit

kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi, atau

biologi dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian sdr. Rian Julianto memenuhi kriteria Penyakit

Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit

Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari

pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Bambang Sudaryadi, A.Md. NIP.

196901241996122001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, yang bersangkutan bertugas

sebagai pengelola dan mengolah perangkat nuklir pada Badan Tenaga

Nuklir Nasional, yang bersangkutan menderita batuk-batuk.

Berdasarkan diagnosis dokter spesialis yang berkompeten di bidang

kesehatan kerja yang bersangkutan menderita riwayat penyakit

bronchitis sejak kecil dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Bambang Sudaryadi, A.Md. tidak memenuhi

kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program tidak

menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut bukan

sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang mendapat Penggantian biaya pengangkutan bagi yang mengalami Kecelakan Kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Wisnu Perdana NIP.

198001182000101023 jabatan Dokter Muda pada Kementerian Kesehatan

bertugas di Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara, pada saat mengikuti

program intership sesuai dengan tugasnya, ketika melakukan observasi

diruang laboratorium yang bersangkutan kejatuhan bahan kimia dan

menganai wajah nya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan

mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran dan harus dirawat di

Rumah Sakit. Untuk menuju ke RSUD Provinsi harus menggunakan

transportasi darat dan laut. Karena keterbatasan sarana dan prasarana

medis di RSUD tersebut tidak memadai maka yang bersangkutan dirujuk

ke RS Pusat di Jakarta yang harus di tempuh dengan Transportasi Udara.

Dalam hal ini, maka yang bersangkutan mendapatkan biaya penggantian

pengangkutan darat, laut, dan udara.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tabel persentase Santunan Cacat tetap sebagian dan Cacat-cacat lainnya

MACAM CACAT *) % X GAJI

1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 44
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 38,5
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 38,5
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 33
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 35
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 30,8
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 77
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 38,5
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 55
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 27,5
11. Kedua belah mata 77
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 38,5
13. Pendengaran pada kedua belah telinga 44
14. Pendengaran pada sebelah telinga 22
15. Ibu jari tangan kanan 16,5
16. Ibu jari tangan kiri 13,2
17. Telunjuk tangan kanan 9,9
18. Telunjuk tangan kiri 7,9
19. Salah satu jari lain tangan kanan 4,4
20. Salah satu jari lain tangan kiri 3,3
21. Ruas pertama telunjuk tangan 4,95
22. Ruas pertama telunjuk kiri 3,85
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan 2,2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,65
25. Salah satu ibu jari kaki 5,5
26. Salah satu jari telunjuk kaki 3,3
27. Salah satu jari kaki lain 2,2
28. Terkelupasnya kulit kepala 11-33
29. Impotensi 33
30. Kaki memendek sebelah :

• Kurang dari 5 cm 11
• 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 22
• 7,5 cm atau lebih 33 Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10

1. desibel 6,6
2. Penurunan daya dengan sebelah telinga setiap 10 desibel 3,3
3. Kehilangan daun telinga sebelah 5,5
4. Kehilangan kedua belah daun telinga 11

1. Cacat hilangnya cuping hidung 33
2. Perforasi sekat rongga hidung 16,5
3. Kehilangan daya penciuman 11
4. Hilangnya kemampuan kerja fisik

• 51% - 70% 44
• 26% - 50% 22
• 10% - 25% 5,5

1. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 77
2. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka 7,7 efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % efisiensi penglihatan terbaik)

• % efisiensi penglihatan terburuk

1. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7,7
2. Kehilangan penglihatan warna 10
3. Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7,7

LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pegawai ASN apabila mengalami beberapa cacat

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Rudianto NIP.

197911052001011001 jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada

Kementerian Dalam Negeri golongan ruang III/d, dengan gaji pokok

Rp3.565.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada

waktu melaksanakan tugas yang bersangkutan mengalami kecelakaan

yang mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah

matanya (70%) dan kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%).

Dalam hal demikian maka tunjangan Cacat yang dapat diberikan kepada

yang bersangkutan bukan 120% x Rp3.565.000,00 = Rp4.278.000,00

(empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi

tunjangan Cacat yang diberikan paling tinggi adalah 100% x

Rp3.565.000,00 = Rp3.565.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh lima

ribu rupiah) setiap bulan.

LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Penetapan Cacat Total Tetap karena kecelakaan kerja bagi CPNS/PNS/PPPK yang menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR ………………..

TENTANG

PENETAPAN CACAT TOTAL TETAP DALAM MENJALANKAN TUGAS/DALAM

KEADAAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS/KARENA PERBUATAN

ANASIR YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen dan sidang penyelesaian status dan kedudukan kepegawaian tanggal ………………. sdr...... NIP. .................... pangkat.......... golongan ruang............... menyatakan memenuhi kriteria kecelakaan kerja;

• bahwa berdasarkan surat Keterangan tim Penguji Kesehatan Nomor.......... tanggal................... sdr......... NIP. .................... pangkat.......... golongan ruang............... telah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan tugas dalam semua jabatan ASN karena menderita cacat yang mengakibatkan tidak mampu bekerja kembali pada semua jabatan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Cacat Total Tetap Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas/Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung Jawab*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Kepada Sdr........................ NIP............................. dengan Pangkat terakhir............................. Jabatan........................ ditetapkan Cacat total tetap terhitung mulai akhir bulan sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji kesehatan. KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan santunan Cacat total tetap yang dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr.................... NIP............................. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................................................... pada tanggal ...................................................

Kepala Badan Kepegawaian Negara,

.........................................

NIP............................

TEMBUSAN:

1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................

CATATAN :

• Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal

dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja

1. Seorang PNS bernama Husein NIP. 196512121985121001, pangkat

Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan penjaga sekolah pada

Sekolah Dasar Negeri 01 Kabupaten Mempawah. Pada suatu malam

terjadi pencurian di Sekolah Dasar tersebut, karena

mempertahankan barang milik sekolah, terjadilah perkelahian antara

penjaga sekolah dengan pencuri dan mengakibatkan penjaga sekolah

sekolah meninggal dunia.

Dalam hal demikian Husein memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK

menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Henri Suroto, A.Md. NIP.

197807121998041001, pangkat Penata Muda, golongan III/a, jabatan

Operator Komputer pada Biro Organisasi Kabupaten Bandung.

Berdasarkan disposisi/surat perintah atasannya yang bersangkutan

diperintahkan untuk kerja lembur menyelesaikan surat-surat yang

menumpuk. Pada saat yang bersangkutan hendak pulang dan

menuruni tangga, terpeleset dan jatuh berguling yang

mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Henri Suroto, A.Md. memenuhi kriteria Tewas

sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Wirawan Senoaji, S.H. NIP.

19691103199512101, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan

Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Kesejahteraan Rakyat pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat

yang bersangkutan menghadiri rapat harmonisasi rancangan

peraturan perundang-undangan tiba-tiba mengeluhkan sakit di

bagian dada, berkeringat dingin, kemudian terjatuh dan akhirnya

meninggal dunia di tempat. Kemudian diketahui bahwa yang

bersangkutan terkena serangan jantung.

Dalam hal demikian sdr. Wirawan Senoaji, S.H. memenuhi kriteria

Tewas pada saat melaksanakan tugas, meninggal dunia akibat dari

penyakit yang diderita, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Mahesa NIP. 199005122010091003, pangkat

Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b, jabatan

Pengadministrasi Umum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada pukul 10.00 WIB, yang bersangkutan sedang melakukan entry

data, tiba-tiba yang bersangkutan merasa pusing, mual dan muntah-

muntah, setelah dibawa ke Rumah Sakit ternyata asam lambung

meninggi dan setelah dilakukan tindakan medis tidak ada reaksi dan

yang bersangkutan meninggal pada pukul 05.00 WIB hari

berikutnya.

Dalam hal demikian sdr. Mahesa memenuhi kriteria Tewas pada saat

melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian

langsung dibawa ke dokter/pelayan kesehatan/rumah sakit dan

meninggal dunia tidak lebih dari 24 jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal

dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan

dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Markus Sulistyo, S.H. NIP.

197101041992031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c,

jabatan Kepala Seksi Penegakan Disiplin pada Kementerian Hukum

dan HAM. Berdasarkan surat tugas yang bersangkutan ditugaskan

sebagai Narasumber di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada

saat memberikan penjelasan di depan peserta terjadi korsleting

listrik, LCD meledak yang mengakibatkan tubuh yang bersangkutan

terbakar, setelah dibawa ke Rumah Sakit yang bersangkutan tidak

tertolong dan meninggal dunia.

Dalam Hal demikian sdr. Markus Sulistyo, S.H. memenuhi kriteria

Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya di luar lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Wiku Munadhir, S.E. NIP

198105072005061001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan

Kepala Seksi Perencanaan Program pada BKD Kabupaten Cianjur.

Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah sesuai disposisi

surat untuk mewakili pimpinan mengikuti rapat kepegawaian di

Kantor Kabupaten. Pada saat mengikuti rapat yang bersangkutan

terlihat mengantuk, kepala langsung terkulai di meja dan pingsan,

setelah dibawa ke Rumah Sakit diketahui terkena serangan stroke

dan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Wiku Munadhir, S.E. memenuhi kriteria

Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Ardito Pamungkas, S. Kom. NIP.

1964070411985061001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, jabatan Pranata Komputer ahli muda pada Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Tugas mengikuti Seminar di

Jakarta dengan menggunakan pesawat udara. Karena keadaan cuaca

yang buruk terpaksa pesawat mendarat di bandara Adi Sucipto

Yogyakarta. Pada saat di ruang tunggu yang bersangkutan

mengalami sesak nafas dan badan yang bersangkutan terlihat lemah,

setelah dibawa ke unit pelayanan kesehatan di bandara, yang

bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Ardito Pamungkas, S. Kom. memenuhi

kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Abraham, S. Sos. NIP. 197810242002041001,

pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang

Mutasi Pegawai pada BKD Provinsi Bangka Belitung. Yang

bersangkutan mendapat surat tugas koordinasi penyelesaian

Kenaikan Pangkat ke BKN Pusat selama 3 hari. Pada saat yang

bersangkutan melaksanakan tugas tersebut di BKN tiba-tiba

tubuhnya lemas dan keluar keringat dingin, kemudian pingsan dan

meninggal dunia sebelum sempat di bawa ke Rumah Sakit.

Dalam hal demikian sdr. Abraham, S. Sos. memenuhi kriteria Tewas

sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Catur Primasakti, S.H. NIP.

198903052009121003, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III/b, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang bersangkutan

mendapat surat perintah untuk melakukan pengecekan data ke UPT

Kementerian di Provinsi Jambi selama 3 hari. Pada saat

melaksanakan pengecekan data di hari kedua pukul 08.00 WIB, tiba-

tiba tubuh yang bersangkutan menggigil, sesak napas dan muntah–

muntah. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Rumah Sakit dan

di diagnosis terkena penyakit migraine hebat. Yang bersangkutan

dirawat selama 3 hari dan kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Catur Primasakti, S.H. tidak memenuhi

kriteria Tewas karena pada saat melaksanakan tugas mendapat

serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit

pelayanan kesehatan/Rumah Sakit dan meninggal dunia lebih dari

24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA,

SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Sandi Mahardika, S.K.M. NIP

196610171986041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinas

Kesehatan Provinsi Banten dan bertempat tinggal di Serang. Yang

bersangkutan berangkat dari Rumah pukul 06.00 WIB menuju

tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan jalur

yang biasa dilewati. Dalam perjalanan menuju kantor mengalami

kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kesalahannya sehingga

mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sandi Mahardika, S.K.M. memenuhi kriteria

Tewas sehingga yang bersangkutan oleh PPK ditetapkan Tewas dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya karena yang bersangkutan

meninggal dunia dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja

dengan melalui jalan yang biasa dilalui dan tidak melanggar lalu

lintas.

1. Seorang PNS bernama Bawono NIP. 196909091995031001, pangkat

Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengadmintrasi

Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Indramayu dan bertempat tinggal di Jatibarang. Yang bersangkutan

berangkat dari Rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas

dengan kendaraan umum sesuai dengan jalur yang biasa dilewati.

Ketika akan menyebrang jalan yang bersangkutan tertabrak sebuah

mobil sehingga mengakibatkan Bawono menderita luka parah dan

dirawat di Rumah Sakit. Beberapa hari kemudian karena lukanya

cukup parah akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Bawono memenuhi kriteria Tewas sehingga

PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Rahmadi, S.IP. NIP. 197710122010041001,

pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis

Kebijakan pada Kementerian PAN dan RB. Yang bersangkutan

mendapatkan perintah tugas belajar di Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara study tour

ke Candi Borobudur yang merupakan salah satu program akademis,

dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-

luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Karena luka

cukup parah, yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP. memenuhi kriteria Tewas

dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga PPK

menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Sinta Wati, NIP. 197205071994032005,

pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Bidang

Kesejahteraan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dan bertempat

tinggal di Citeureup. Yang bersangkutan berangkat dari Rumah

pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum

melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar. Ketika kendaraan akan

memasuki kota bogor terjadi kemacetan yang panjang sehingga

pengemudi kendaraan umum melawan arus untuk mencari jalan

alternatif, tiba-tiba kendaraan yang bersangkutan tabrakan dengan

kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga mengakibatkan

seluruh penumpang meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Sinta Wati memenuhi kriteria Tewas dalam

keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga yang

bersangkutan oleh PPK ditetapkan Tewas karena pelanggaran lalu

lintas yang terjadi bukan dilakukan oleh yang bersangkutan.

1. Seorang PNS bernama Nur Suci Melati, NIP 198504172010022015,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat dan bertempat tinggal di Kota Bekasi.

Yang bersangkutan pada hari Jumat sore tidak pulang ke Rumah

kontrakan yang selama ini dihuni sebagaimana biasa. Namun, setiap

hari Jumat sore yang bersangkutan pulang ke Kota Bekasi menuju

Rum