Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul

terhadap pelaksanaan pemberian manfaat program JKK

bagi pegawai ASN selain kecelakaan kerja yang

mengakibatkan cacat dan menurut tim penguji kesehatan

tidak mampu bekerja kembali, maka PPK meminta

penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelesaikan

perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) membentuk tim verifikasi dan validasi.

(3) Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil verifikasi

dan validasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

sebagai dasar dalam penetapan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(4) Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan

mengikat.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penguji Kesehatan