Pasal 21

(1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja

berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas

manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus

hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(2) Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter

spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja

berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian

kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(4) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan

sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Paragraf 5

Tunjangan Cacat